Oleh: Agustinus Dogomo*)
Selama ini, ada beberapa media masa baik cetak maupun elektronik membicarakan mengenai pemerintah Papua telah membuat undang-undang tentang transmigrasi (perpindahan penduduk dari penduduk yang padat ke daerah yang penduduknya tidak padat) di lima belas kabupaten yang baru di mekarkan di papua khususnya pegunungan tengah. Itulah sasaran utama pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Papua.
Jangan kita kaget ketika mereka membuka program transmigran di Papua karena bukan sekarang saja pemerintah membuka program trangmigran penduduka Jawa ke papua sudah ada sejak tahun 1980 an di beberapa daerah yaitu, , Arso, Koya, Nimboggran,Taja, Lereh Merauke,Nabire, Manokwari, Sorong. Tujuan pemrintah membuat program adalah untuk pemerataan penduduk dari penduduk yang padat ke daerah yang penduduk yang tidak padat. Mengisi daerah kosong, karena Papua adalah banyak daerah yang luas.
Transmigran di kirim ke Papua karena mereka (Indonesia) melihat sumberdaya alam di papua masih perawan (alami). Mengapa saya mengatakan demikian karena daerah Jawa selama Negara penjajahan dulu telah mengambil kekayaan alam selama 350 tahun atau 2 abad, 9 turunan. Jadi, mereka ,mencari alam yang masih perawan di Papua. Beberapa daerah sasaran transmigram sebelumnya.
Dampak yang diterima dari program transmigrasi terhadap masyarakat Papua, yaitu, masyarakat papua termarginal dari berbagai bidang seperti, ekonomi, pemerintahan dll, yang di kuasai oleh orang luar papua. Masyarakat papua menjadi miskin diatas tanahnya sendiri. Masyarakat asal Papua menjadi minoritas di bandingkan masyarakat yang datang dari luar.
Penolakan ini terjadi karena ada beberapa dampak di atas. Seperti , ”Kami secara resmi dan tegas tidak setuju serta menolak transmigrasi ke Papua. Kami orang asli Papua tidak mau jadi minoritas di tanah air sendiri,” kata Forkorus Yoboisembut, Ketua Dewan Adat Papua, Senin (26/4) di Jayapura, Papua. (baca : Jayapura, Kompas, Selasa, 27 April 2010 | 04:18 WIB), Anggota DPR-Papua, Melkias Yeke Gombo, mengatakan bahwa apapun program untuk mendatangkan penduduk dari luar Tanah Papua, tidak akan didukung oleh DPRP sebab akan menjurus kepada pemusnahan etnis Papua. “Sudah cukup seperti di Keerom dan Merauke, dimana dominasi penduduk transmigrasi sangat banyak dari penduduk lokal,” ujar Yeke Gombo, kepada JUBI di Jayapura, Selasa (27/4). (baca: Jubi Tuesday, 27 April 2010 10:57),
Pada tanggal 10 Mei 2010 kelompok diskusi Ihoo/ iyoo ke puncak suroloyo. ketika tiba di puncak Suroloyo kami melihat ke bagian sebelah daerahnya luas tanpa penghuni lalu kami mulai mendiskusikan bagian sini daerah luas baru mengapa pemerintah mau megirim para transmigran ke Papua, bukannya isi daerah yang masih kosong itu, Sesuai dengan tujuan pemertaan penduduk.
Lalu menjadi pertanyaan apakah membuka program transmigrasi ke Papua itu mereka melihat Jakarta saja atau seluruh Jawa? Kalau memang seluruh Jawa mengapa mereka tidak mau mengirim transmigran untuk mengisi lahan-lahan yang kosong yang ada di pulaun Jawa sendiri. Apakah pemerintah melihat penduduk Jakarta yang hidup di bawah di sebabkan oleh beberapa pembangunan pencakar langit itu. Melihat penduduk yang hidup di bawah jembatan dan hidup di dekat bantaran kali yang biasa terendam air itu.
Kalau pemerintah melihat beberapa hal di atas ini maka harus mereka mentransmigrankan orang-orang itu ke beberapa daerah kosong yang ada di pulau Jawa saja. Kalau memang pulau Jawa tidak cukup barulah bisa transmigran ke daerah –daerah lain. Jawa penduduk tidak padat, tetapi bagaiman pemerintah untuk menbagi ke daerah –daerah yang kosong (lahan kosong)
Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD/APMD Yogyakarta
