DOGIYAI – Senin (25/10) lalu, sekelompok masyarakat Dogiyai melakukan aksi demo damai di Kantor KPU dan DPRD Dogiyai. Massa aksi yg berjumlah sekitar 30-an orang melakukan long march dari kantor bupati menuju kantor KPU dan berakhir di kantor DPRD. Koordinator aksi massa, Yustinus Agapa dalam orasinya menyatakan, pemerintah Kabupaten Dogiyai segera mempercepat pencairan dana untuk penyelenggaraan Pemilukada.
Massa juga mendesak agar DPRD Dogiyai mengakomodir calon Bupati Dogiyai dari asli Dogiyai dalam suatu Peraturan Daerah (Perda). Sumber di lapangan menyebutkan, sekitar pukul 13.00 Wit masa aksi diterima langsung ketua DPRD Dogiyai, Lamek Kotouki, SH. Menyikapi tuntutan massa aksi, Lamek mengatakan menolak Perda yang mengakomodir calon bupati orang Dogiyai asli. Menurutnya, Perda sangat bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan yang lebih besar. Misalkan UU Otsus No. 21 tahun 2001 pasal 14 hanya mengakomodir gubernur adalah orang asli Papua.
Setelah mendengar jawaban tuntutan massa aksi, mereka pun membubarkan diri dengan konvoi trek. Ditempat terpisah, Nelles Dogomo, tokoh intelektual Dogiyai mengatakan, usulan diperjuangkannya Perda untuk pembatasan calon bupati non Dogiyai jangan dijadikan proyek pemerintah Dogiyai untuk diperjuangkan di tingkat provinsi maupun pusat. Nelles juga menuding pemerintah sengaja meniupkan bola panas politik perda cabup non Dogiyai untuk menunda-nunda tahapan Pemilukada yang disusun KPU Dogiyai.
Menyikapi tuntutan massa aksi tentang perlunya Perda untuk pembatasan calon bupati dari luar Dogiyai, anggota dewan Markus Mote dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Dogiyai, mengatakan, terlalu mengada ada usulan tersebut. Pemilukada Dogiyai tetap mengacu pada aturan nasional. Lanjutnya, pro dan kontra kandidat bupati baik dari Dogiyai maupun luar itu dinamika politik di era demokrasi. Tentang siapa yang paling layak memimpin Dogiyai kedepan kembali kepada suara rakyat. Lambatnya pencairan dana Pemilukada di rekening KPU merupakan upaya penghambatan terhadap kinerja KPU. Pemerintah terkesan ragu-ragu dan apatis terhadap lembaga independen. Pemerintah harus menghentikan kecurigaan yang berlebihan terhadap KPU.
Semua pihak baik penyelenggara Pemilukada, eksekutif dan legislatif harus saling membangun kepercayaan (trust building). Masyarakat Dogiyai merindukan pemimpin yang mampu menghantarkan rakyatnya ke pintu kesejahteraan.“Konsultasi keluar hanya membuang waktu, tenaga dan uang. Usulan adanya Perda sudah tentu akan ditolak pemerintah pusat. Rencana usulan Perda itu sangat diskriminatif dan merusak iklim demokrasi yang sudah tercipta,” katanya. (ist/ros)
http://papuaposnabire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1265:demo-di-dogiyai-desak-pencairan-dana-pemilukada-aspiasikan-calon-asli-dogiyai&catid=32:papuapos-nabire&Itemid=62
NABIRE – Sebuah wilayah dimekarkan menjadi provinsi, kabupaten, distrik atau kampung tentunya karena berbagai alasan dan dibalik itu ada target yang hendak dicapai pemerintah. Target tersebut tidak lain adalah mewujudkan terciptanya kesejahteraan bagi rakyat setempat.
Sejalan dengan itu, Kabupaten Dogiyai menjadi satu kabupaten tersendiri dengan harapan agar masyarakat disitu merasakan sentuhan pemerintah dari dekat, juga tentunya sebagai daerah otonom dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan begitu, terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan adalah harapan rakyat yang masih didambakan.
Pendapat tersebut dituturkan salah seorang mahasiswa asal Dogiyai, Ones B. Yobee kepada media ini, Sabtu (6/3) malam.
“Ada satu permenungan kami saat ini, akankah pemerintah Dogiyai mampu menjawab hal itu,” tanyanya. Ia sebenarnya tidak pesimis, sebab sementara ini pemerintah daerah telah dihadapkan dengan pelbagai tantangan yang amat pelik. Pandangan ini disampaikan sekedar mengingatkan agar tujuan dan target pemekaran dapat terwujud di masa mendatang seiring dengan adanya kebijakan pemerintah daerah melalui program-program riil di lapangan.
“Tidaklah sulit untuk menjawabnya, kalau pemerataan kesejahteraan itu dipikirkan dan direncanakan secara teratur serta mau dijalankan dengan tulus,” kata Ones. Menjawab harapan masyarakat akan sebuah kesejahteraan, menurut dia, bukan karena campur tangan pihak luar. Pihak luar hanya sebatas memberikan sebuah rumah (kabupaten) dan selanjutnya kita sendiri yang mengatur rumah tangga tersebut.
Oleh karena itu, ia memberikan beberapa usulan kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai. Pertama, prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara ibu kota kabupaten ke kecamatan dan dari kecamatan ke kampung-kampung. “Karena dengan adanya jalan yang baik, akses ekonomi kerakyatan akan mudah didapat dan harganyapun tidak melebihi kemampuan daya beli masyarakat. Juga nantinya hasil ekonomi rakyat dengan mudah dipasarkan ke kota,” ungkap Yobee.
Kedua, pembangunan listrik. Pemerintah daerah diharapkan secara serius memperhatikan PLTA yang ada. Sebab, dengan adanya listrik, industri rumah tangga mudah digerakan. Begitupun aktivitas perkantoran bisa berjalan lancar.
Hal berikutnya tentang perputaran uang di daerah Dogiyai. Para pejabat dan seluruh pegawai hendaknya membeli barang-barang dagangan hasil kebun, peternakan, perikanan dan perkebunan milik rakyat setempat. Dengan begitu, masyarakat tidak repot menjual dagangannya ke daerah lain.
“Beberapa bulan lalu, saya ditelepon oleh beberapa masyarakat Dogiyai. Mereka terpaksa menjual hasil kebun mereka ke Paniai, Deiyai dan Nabire. Saat itu saya tanya alasannya, mereka katakan bahwa kalau berjualan di Dogiyai, tidak laku,” tutur Ones sembari berharap agar hasil produksi masyarakat tidak menjadi sia-sia lantaran kurangnya pembeli.
Mahasiswa STIE Mitra Indonesia Yogyakarta ini juga menyoroti tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bagi dia, BLT sesungguhnya tidak menjawab dan menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat setempat. Malahan program itu hanya melahirkan sifat ketergantungan kepada pemerintah, budaya kerja akan berkurang dan muncul sikap pemalas.
“Menurut saya, rakyat bisa sejahtera ketika ada campur tangan pemerintah daerah dalam memberikan pembekalan misalnya teknik pertanian modern, cara menyemai bibit, menanam, memelihara, atau beternak hewan. Uang BLT itu semestinya diberikan untuk bekal bagi masyarakat membuka usaha atau bisa juga ditabung di bank. Upaya begitu akan mengurangi pola hidup ketergantungan kepada pemerintah,” ungkapnya.
Terkait penerimaan CPNS, menurut dia, mengingat luasnya wilayah dan banyaknya pengangguran termasuk yang sudah berijazah sarjana, sebaiknya difokuskan untuk putra-putri asli Dogiyai. “Kalau sudah terkomodir, saya kira tujuan dan maksud dimekarkannya kabupaten ini akan terasa. Berbeda kalau selalu didominasi muka baru dan orang luar, pasti akan ada kecemburuan sosial. Bahkan karena kesal, suatu ketika masyarakat bisa demo besar-besaran dan tuntut SK pemekaran kabupaten dikembalikan ke pusat,” tutur Ones Yobee beragumen.
Untuk menghindari berbagai kemungkinan itu, pemerintah daerah hendaknya bekerja dengan hati, bukan menjadikan Dogiyai sebagai tempat “mencari makan”. Bekerjalah sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga semua rakyat merasakan hasilnya demi kesejahteraan yang diidam-idamkan bersama. Ia berharap, pembangunan ke depan bisa berjalan baik. Tentunya roda pemerintahan dan program pembangunan tetap didukung seluruh komponen masyarakat Dogiyai. (you)
Sumber: Papuapos Nabire Edisi Cetak, Tgl 8 Maret 2010
Musik dapat menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri sehingga anak yang terbiasa mendengarkan atau bermain musik akan lebih cerdas secara intelektual dan emosional.
“Banyak hasil penelitian yang menyebutkan bahwa musik dapat merangsang pertumbuhan otak kanan dan otak kiri anak,”kata Ketua Panitia Festival Musik Kreatif Anak 2010, Muhamad Taufik, di Yogyakarta, Minggu (1/8).
Ia mengatakan musik dapat membantu mengembangkan kemampuan anak dalam memahami konstruksi objek dua dan tiga diemensi. Selain itu, musik dapat meningkatkan kreativitas anak.
“Ibaratnya kaset, otak anak adalah sebuah kaset kosong. Jika kaset itu digunakan untuk merekam harmonisasi yang ada dalam musik maka otak tersebut akan menyimpan harmoni-harmoni tersebut untuk kemudian dijadikan stimulan bagi perkembangan sel-sel saraf,”katanya.
Taufik mengatakan anak-anak yang terbiasa mendengarkan atau bermain musik memiliki daya imajinasi serta daya kreativitas yang tinggi,” Musik juga meningkatkan kemampuan bahasa dan membaca anak,”katanya.
Festival Musik Kreatif Anak diselenggarakan pada 31 Juli sampai 1 Agustus 2010 di kampus Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
Acara tersebut diisi dengan pentas musik kreatif yang dibawahkan oleh lima sekolah dasar (SD) di Kota Yogyakarta. Kelompok musik terbaik diraih oleh SD Mangunan yang menampilkan tetabuhan dari botol-botol bekas, (ant).
Sumber : Sinar Harapan, hal.12, Tgl 020/8/2010
