Dogiyai Dimekarkan Untuk Sejahterakan Rakyat

NABIRE – Sebuah wilayah dimekarkan menjadi provinsi, kabupaten, distrik atau kampung tentunya karena berbagai alasan dan dibalik itu ada target yang hendak dicapai pemerintah. Target tersebut tidak lain adalah mewujudkan terciptanya kesejahteraan bagi rakyat setempat.

Sejalan dengan itu, Kabupaten Dogiyai menjadi satu kabupaten tersendiri dengan harapan agar masyarakat disitu merasakan sentuhan pemerintah dari dekat, juga tentunya sebagai daerah otonom dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan begitu, terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan adalah harapan rakyat yang masih didambakan.
Pendapat tersebut dituturkan salah seorang mahasiswa asal Dogiyai, Ones B. Yobee kepada media ini, Sabtu (6/3) malam.

“Ada satu permenungan kami saat ini, akankah pemerintah Dogiyai mampu menjawab hal itu,” tanyanya. Ia sebenarnya tidak pesimis, sebab sementara ini pemerintah daerah telah dihadapkan dengan pelbagai tantangan yang amat pelik. Pandangan ini disampaikan sekedar mengingatkan agar tujuan dan target pemekaran dapat terwujud di masa mendatang seiring dengan adanya kebijakan pemerintah daerah melalui program-program riil di lapangan.

“Tidaklah sulit untuk menjawabnya, kalau pemerataan kesejahteraan itu dipikirkan dan direncanakan secara teratur serta mau dijalankan dengan tulus,” kata Ones. Menjawab harapan masyarakat akan sebuah kesejahteraan, menurut dia, bukan karena campur tangan pihak luar. Pihak luar hanya sebatas memberikan sebuah rumah (kabupaten) dan selanjutnya kita sendiri yang mengatur rumah tangga tersebut.

Oleh karena itu, ia memberikan beberapa usulan kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai. Pertama, prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara ibu kota kabupaten ke kecamatan dan dari kecamatan ke kampung-kampung. “Karena dengan adanya jalan yang baik, akses ekonomi kerakyatan akan mudah didapat dan harganyapun tidak melebihi kemampuan daya beli masyarakat. Juga nantinya hasil ekonomi rakyat dengan mudah dipasarkan ke kota,” ungkap Yobee.
Kedua, pembangunan listrik. Pemerintah daerah diharapkan secara serius memperhatikan PLTA yang ada. Sebab, dengan adanya listrik, industri rumah tangga mudah digerakan. Begitupun aktivitas perkantoran bisa berjalan lancar.

Hal berikutnya tentang perputaran uang di daerah Dogiyai. Para pejabat dan seluruh pegawai hendaknya membeli barang-barang dagangan hasil kebun, peternakan, perikanan dan perkebunan milik rakyat setempat. Dengan begitu, masyarakat tidak repot menjual dagangannya ke daerah lain.
“Beberapa bulan lalu, saya ditelepon oleh beberapa masyarakat Dogiyai. Mereka terpaksa menjual hasil kebun mereka ke Paniai, Deiyai dan Nabire. Saat itu saya tanya alasannya, mereka katakan bahwa kalau berjualan di Dogiyai, tidak laku,” tutur Ones sembari berharap agar hasil produksi masyarakat tidak menjadi sia-sia lantaran kurangnya pembeli.

Mahasiswa STIE Mitra Indonesia Yogyakarta ini juga menyoroti tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bagi dia, BLT sesungguhnya tidak menjawab dan menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat setempat. Malahan program itu hanya melahirkan sifat ketergantungan kepada pemerintah, budaya kerja akan berkurang dan muncul sikap pemalas.

“Menurut saya, rakyat bisa sejahtera ketika ada campur tangan pemerintah daerah dalam memberikan pembekalan misalnya teknik pertanian modern, cara menyemai bibit, menanam, memelihara, atau beternak hewan. Uang BLT itu semestinya diberikan untuk bekal bagi masyarakat membuka usaha atau bisa juga ditabung di bank. Upaya begitu akan mengurangi pola hidup ketergantungan kepada pemerintah,” ungkapnya.

Terkait penerimaan CPNS, menurut dia, mengingat luasnya wilayah dan banyaknya pengangguran termasuk yang sudah berijazah sarjana, sebaiknya difokuskan untuk putra-putri asli Dogiyai. “Kalau sudah terkomodir, saya kira tujuan dan maksud dimekarkannya kabupaten ini akan terasa. Berbeda kalau selalu didominasi muka baru dan orang luar, pasti akan ada kecemburuan sosial. Bahkan karena kesal, suatu ketika masyarakat bisa demo besar-besaran dan tuntut SK pemekaran kabupaten dikembalikan ke pusat,” tutur Ones Yobee beragumen.
Untuk menghindari berbagai kemungkinan itu, pemerintah daerah hendaknya bekerja dengan hati, bukan menjadikan Dogiyai sebagai tempat “mencari makan”. Bekerjalah sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga semua rakyat merasakan hasilnya demi kesejahteraan yang diidam-idamkan bersama. Ia berharap, pembangunan ke depan bisa berjalan baik. Tentunya roda pemerintahan dan program pembangunan tetap didukung seluruh komponen masyarakat Dogiyai. (you)

Sumber: Papuapos Nabire Edisi Cetak, Tgl 8 Maret 2010