Kirim Berita Anda Melalui E_mail Kami

ipmadokorwilsesal@gmail.com

DOGIYAI, ANTARA HARAPAN DAN REALITA

Selasa, Desember 14, 2010


Oleh, Donatus Bidaipouga Mote

Masyarakat DOGIYAI dikagetkan dengan kabupaten baru yang disebut dengan KABUPATEN DOGIYAI. Namun demikian keberadaan masa kini masyarakat belum menyadari hadirnya kabupaten DOGIYAI, “karena belum menyentuhnya karateker yang sudah berlangsung dua tahun ini. Adakah sosok seorang pemimpin yang menyentuh dan memberikan pemahaman kepada masyarakat kabupaten DOGIYAI? dengan melihat kenyataan selama ini, dengan kehadirannya pemekaran kabupaten DOGIYAI ini benar-benar merubahkan pola pikir manusia MEE di DOGIYAI dan juga benar-benar merubahkan bentuk alam DOGIYAI yang dahulunya disebut dengan LEMBAH HIJAU namun kini berubah menjadi lembah putih dengan seribu macam bangunan mewah yang beratap seng dan bercat putih.


Mengapa hal itu bisa terjadi di kalangan masyarakat Dogiyai di lembah KAMUU? Untuk menjawab pertanyaan ini saya pun bingung, dan bisa saja muncul berbagai macam pertanyaan seperti: Apakah pemekaran kabupaten DOGIYAI ini,seluruh masyarakat MEE yang berdomisili di daerah KAMUU/LEHIM sepakat bersama melalui rapat terbuka dan hasil rapatnya setuju untuk menerima pemekaran? Atau mungkin karena masyarakat yang berdomisili di Daerah KAMUU tersebut kurangnya mengikuti perkembangan zaman yang sedang terjadi?.Walaupun sebagian masyarakat setempat belum menyadari adanya pemekaran kabupan dari pihak elit politik, akhirnya masyarakat setempat pun menerima dengan terbuka tanpa melihat dampak negative maupun dampak positif.

Mengapa masyarakat setempat yang hidupnya masih bersifat tradisional menerima pemekaran dengan begitu gembira ria? kata masyarakat: Kami menerima pemekaran kabupaten baru dengan gembira karena menurut kami pasti dengan pemekaran ini hidup kami pun akan baik, sumber daya manusia{SDM} pun akan meningkat bahkan kemiskinan pun akan menurun karena pengangguran yang ada ini akan diterima sebagai PNS/ CPNS dan pegawai kantor sebagai manusia yang kerja di ladangnya pemerintah Negara Indonesia.

Ada sebagian masyarakat menangapi juga bahwa, selama ini kami hidup dibawah standar kemiskinan namun sekarang kami mau keluar dari semua penderitaan kami baik, ekonomi, sandan dan pangan. Wajarlah jawaban-jawaban demikian ini, karena sudah elit politik dari kabupaten DOGIYAI membaurkan kata-kata enaknya kepada masyarakat, yang pikirannya tidak akan tercapai itu.

Masyarakat setidaknya harus mengetahui apa dampak positif dan apa dampak negatif dari pemekaran tersebut, kita memahami bersama bahwa dua atau tiga tahun kemudian dampak negatif terlihat di kalangan masyarakat DOGIYAI, Kita sebagai manusia MEE yang berada di daerah KAMUU/LEHIM, kita harus berpikir jauh lebih luas bahwa dengan pemekaran ini, dua atau tiga tahun kemudian hingga sampai regenerasi akan memimpin dari putra daerah itu sendiri. ataukah lima tahun kemudian Orang asing yang akan memimpin kita.

lebih rusak lagi daerah-daerah kosong yang dulunya sebagai tempat keramat dan tempat lahan bertani kini, kini kekosongan yang bisa bertani itu diambil oleh pemerintah untuk membangun gedung dan kenyataannya lihat saja seputar MOANEMANI seperti: EKEMANIDA yang sekarang disebut kota baru, MAUWA yang duluhnya tempat produksi buah-buahan,kini menjadi tempat persaingan pembangunan MEWA oleh orang asing ,KIMUPUGI dan IKEBOO yang duluhnya tempat produksi KOPI ARABICA, kini dijadikan sebagai tempat hidupnya orang asing/pendatang, hingga sampai di ujung MAUWABAA tanahnya sudah di jual oleh masyarakat sendiri terhadap pemerintah dan orang asing(iyooya). Saya sebagai mahasiswa asal DOGIYAI, saya sungguh takut dan gelisah jangan sampai dengan pemekaran kabupaten baru ini kita putra daerah diasingkan oleh pemerintah dan orang luar papua di atas tanah leluhur kita.

Dengan melihat kenyataan pada masa karateker di kabupaten DOGIYAI, saya yakin bahwa kehidupan masyarakat tradisional di lembah kamu akan mempengaruhi dalam kelangsungan hidup di beberapa tahun kemudian, karena dengan kenyataan tanah-tanah yang cocok untuk bertani telah dijual dan tanah tersebut telah dijadikan sebagai sumber pendapatan kekayaan oleh orang asing. Contohnya beberapa tempat yang diatas sudah dijadikan sebagai sumber pendapatan oleh para pengusaha-pengusaha asing.

Maka, saya sebagai mahasiswa asal DOGIYAI dengan berani menekan kepada seluruh masyarakat MEE yang berdomisili di kabupaten DOGIYAI, tanah(makii) sebagai tempat hidup kita manusia dan kita tahu dan sadar bahwa tanah adalah CIPTAAN TUHAN dan TUHAN percayakan kepada kita manusia MEE untuk hidup dan mengolah sesuai dengan mata pencaharian masing-masing, maka itu kita sebagai manusia MEE yang punya AKAL BUDY kita harus berpikir jauh lebih luas bahwa apa keuntungan setelah kita menjual tanah adat kita terhadap orang asing??? Dan pula apa keuntungan apabilah kita mengolah tanahnya dengan cara bertani oleh kita sendiri????,dengan melihat dampak-dampak negative yang akan terjadi pada beberapa tahun kemudian maka, kami mahasiswa asal DOGIYAI berpesan lagi kepada masyarakat adat di Dogiyai; jangan dijadikan tanah adat sebagai barang jualan yang mudah diperjual belikan antara kedua pihak yaitu antara penjual tanah dengan pembeli tanah.


Maka dari akhir tulisan ini saya pun berpesan kepada semua mahasiswa asal Papua pada umunya dan lebih khususnya pada mahasiswa seasal DOGIYAI bahwa: Dengan melihat kenyataan pembagunan pada masa karateker diatas ini maka kita sebagai mahasiswa asal DOGIYAI, mari kita bersatu bergandengan tangan berjuang dengan sungguh-sungguh dalam menyelesaiakan Study agar beberapa tahun kemudian kita sendiri yang memimpin kabupaten DOGIYAI yang tercinta. Untuk mewujudnyatakan semua impian mahasiswa di masa depan adalah harus bersatu dalam pola berpikir yaitu sebagai manusia biasa mempunyai kelemahan maka disitu kita berperan sebagai motivator demi untuk memperbaiki kelemahan tersebut agar disitu kita menemukan diri pribadi yang jantan, dan pantas disebut mahasiswa DIGIYAI yang berpengalaman.

Grup penulis pemula
BACA TRUZZ... - DOGIYAI, ANTARA HARAPAN DAN REALITA

PEMKAB DOGIYAI MELAKUKAN PENDATAAN PELAJAR DAN MAHASISWA ASAL DOGIYAI SE-INDONESIA

Rabu, Desember 08, 2010


Melalui timnya Pemerintah Kabupaten Dogiyai telah/sedang melakukan pendataan bagi Pelajar dan Mahasiswa di Seluruh Indonesia. Reaksi yang dilakukan pemerintah dalam hal pendataan ini mulai dilakukan setelah adanya aksi yang yang di gelar Mahasiswa Dogiyai se-Indonesia bulan Agustus 2009 di depan Kantor Bupati Dogiyai. Pendataan tersebut Pemerintah Kabupaten Dogiyai memberikan kepercayaan kepada Dikbudpora agar bias melaporkannya pada Sidang Pembukaan yang akan digelar dalam waktu dekat.

Dalam melakukan pendataan terbagi terbagi dalam 7 (tujuh) tim masing-masing: tim 1. melingkup, Nabire, Paniai dan TImika. Tim 2. Biak, Manokwari dan Sorong. Tim 3: Jayapura dan Wamena, Tim 4. Pulau Sulawesi [Manado, Gorontalo dan Makassar], Tim 5. Surabaya, Malang dan Bali, Tim 6. Jawa Tengah [Semarang] dan Yogyakarta-Solo, Tim 7 Jabodetabek dan Jawa Barat [Bandung] demikian kata kepala KTU Dikbudpora Kabupaten Dogiyai, Willem Yobee, melalui telpon selulernya.

Pendataan tersebut dilakukan guna mengukur kapasitas Pelajar dan Mahasiswa yang sedang berada di luar kabupaten Dogiyai serta ketika menyalurkan bantuan tugas akhir bagi mahasiswa asal kabupaten Dogiyai. Lalu untuk kelancaran dalam pendataan ini, tim yang kami kirimkan adalah setiap tim terdiri dari 2 orang masing-masing; 1 orang dari Dikbudpora mewakili eksekutif serta 1 orang anggota legislative dari komisi pendidikan, lanjut mantan Kepala Sekolah SMP YPPK Moanemani ini.

Sementara itu, Ketua Ikatan dan Pelajar Mahasiswa Dogiyai [IPMADO] Se-Jawa-Bali, Mateus Ch. Auwe tidak menerima jika dalam menyalurkan tugas akhir akan disesuaikan dengan data yang diambil, karena bagi kami khususnya di Jawa dan Bali tidak membedakan asal daerah . Kami yang tergabung dalam IPMAPANADODE adalah satu walaupun secara administrasi di daerah berbeda. Kami mau dalam hal bantuan tugas akhir tidak perlu dibantu sesuai dengan data yang diambil, namun dibantu sesuai dengan permohonan yang akan dikirimkan oleh tiap-tiap ketua kota studi yang ada di Jawa dan Bali. Lanjut Auwe, saya tidak mau persatuan yang sudah kami dibangun sejak lama dan berlangsung sampai saat ini terpecah akibat pendataan ini.

Pendataan;

Saat pendataan berlangsung di Jawa dan Bali telah dilangsungkan beberapa agenda, diantaranya menanyakan ; 1. Asrama Permanen Setiap Kota Studi, 2. Tugas Akhir yang masih belum dapat hingga saat ini, 3. Dana untuk Pengembangan Organisasi ke depan, 4. Beasiswa. Seluruh mahasiswa di kota studi Jawa dan Bali meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar diperdakan beberapa agenda yang sudah dibahas saat pendataan ini berlangsung.

Dalam pertemuan dengan Mahasiswa Dogiyai di Yogyakarta (7/11), dengan tegas Ketua IPMADO Yogyakarta-Solo, Yanuarius Goo mengatakan; jika Pemerintah tidak menjawab beberapa tuntutan yang diajukan Mahasiswa maka kami akan melakukan aksi pada bulan Juni/Juli mendatang “ Kemarin saya dengan susah payah melakukan aksi jadi pendataan ini adalah salah satu reaksi dari pemerintah, jika beberapa agenda yang dibahas ini tidak dijawab maka saya akan turun melakukan aksi lagi bulan Juni/Juli mendatang” ungkapnya.

Di tempat terpisah melalui telpon seluler masing-masing beberapa ketua kota studi yang tersebar di Jawa dan Bali pun membicarakan hal yang sama. Seperti yang dikatakan Bernard Agapa [Ketua IPMADO Jakarta] dan Yosias Tebai [Ketua IPMADO Surabaya], mereka meminta agar pemerintah jangan hanya memerhatikan satu Kota Studi saja sementara yang lain abaikan. Kami tidak menerima kalau hal ini terjadi semua harus diperlakukan hal yang sama. Dalam hal asrama permanent dan lainnya pun sama tanpa mengukur kapasitas mahasiswanya serta harus diperdakan dalam mendukung Sumber Daya Manusia Dogiyai ke depan. Komentar juga datang dari Ketua Kota Studi lain seperti ketua IPMADO Kota Studi Bogor, Eliazer K. Edowai, Ketua IPMADO kota Studi Bandung Emanuel Tebai dan Ketua IPMADO Semarang melalui Sekretarisnya Felex Petege, bahwa kami tidak mau selalu ada janji-janji tetapi kami mau realisasinya. Pemerintah dalam hal ini Pemda Dogiyai agar segera diperdakan beberapa agenda yang sudah kami bicarakan, Pembangunan akan berjalan dengan baik jika saat ini mempersiapkan Sumber Daya Manusia dengan baik.

Kekecewaan;

Ketua dan Sekretaris IPMADO Jawa-Bali [Mateus Ch. Auwe/Ones Yobee, dan Ketua IPMADO JOGLO [Yanuarius Goo], merasa kecewa dengan pembagian utusan beberapa tim yang dibagikan, ketiganya berpendapat yang sama dan menanyakan, kenapa Ketua DPRD Kab. Dogiyai dan Kepala Dinas tidak memilih Wilayah Yogyakarta serta Semarang? Kenapa mereka harus memilih di kota studi yang lain, Ketua DPRD memilih Manado, Makassar dan Gorontalo serta Kepala Dinas di Surabaya, Malang dan Bali? karena secretariat IPMADO Jawa-Bali ini berada di Yogyakarta, seharusnya memilih kota Yogyakarta, ada apa di balik ini?. Bukan hanya secretariat IPMADO tapi sementara ini Yogyakarta menjadi ujung tombak bagi Mahasiswa Dogiyai se-Indonesia. Rasa kekecewaan tersebut sempat di lontarkan beberapa kali saat pertemuan berlangsung. [Egeidaby]
BACA TRUZZ... - PEMKAB DOGIYAI MELAKUKAN PENDATAAN PELAJAR DAN MAHASISWA ASAL DOGIYAI SE-INDONESIA

PENDIDIKAN KAPITALIS, ERA OTSUS DI PROVINSI PAPUA

Jumat, November 12, 2010


Oleh Agustinus Dogomo*)

Bukannya, ekonomi saja kapitalis tetapi pendidikan juga bisa dikatakan dengan kapitalis. Sebelum masuk kita harus pahami kata Kapitalis merupakam suatu paham yang mengarah pada kaum bermodal, orang yang bermodal besar atau orang yang sangat kaya. Berarti pendidikan kapitalis yaitu proses yang menjadikan semua aset dalam pendidikan sebagai barang yang mendatangkan keuntungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 622).

Kita melihat konteks Papua, semua orang mengetahui bahwa sejak tahun 2001 Propinsi Papua di berikan Undang-Undang No. 21 tentang Otonomi Khusus. Sekarang papua sudah 10 tahun berjalan dalam era otsus dan mau mamasuki tahun yang ke 11 tetapi belum ada perubahan yang terjadi secara siknifikan. Padahal setiap tahun dana otsus membanjiri tanah Papua. Dana tersebut yang jelas pasti ada pengalokasian dana di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Dana otsus diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Papua dengan tujuan mensejaterakan rakyat Papua.

Di era otsus tidak di pungkiri bahwa ada banyak masalah, khususnya penulis mau bahas dalam tulisan ini adalah pendidikan Kapitalis di tanah Papua. Jangan heran kalau ada obral ijazah, banyak orang papua yang membeli ijasah, banyak orang yang membeli bangku artinya kuliah atau tidak kuliah yang penting bayar. Kita mengetahui bahwa mengapa hal itu terjadi? Karena tidak ada transparan dana pendidikan di era otsus ini.


Memang untuk Provinsi Papua di berikan dana otsus tetapi banyak terjadi masalah pendidikan kapitalis. Contohnya, mau masuk TK (taman kanak) saja membutuhkan banyak biaya, apa lagi mau masuk SD, SMP, SMA/SMU dan PT (Perguruan Tinggi). Di sini sangat terlihat sekali bahwa pendidikan itu sangat kapitalis, padahal dalam undang-undang dasar 1945 sudah di katakana bahwa mencerdaskan bangsa. Itu menjadi slogan seketika tidak bisa diimplementasikan.

Jangan heran kalau di era otsus murid SD masih di bebani pembayaran SPP dan BP3, hal ini terjadi di distrik Kaureh Kabupaten Jayapura. (baca: Judul Buku Dari Kampung Ke Kampung Perjalan Jurnalistik Suara Perempuan Papua, hal: 147). Selama ini kita mengetahui bahwa jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua. Kalau ibu kota Provinsi Papua saja terjadi hal itu maka bagaimana dengan daerah-daerah lain di Papua.

Mau masuk SMA kita harus mempersiapkan uang dalam jumlah yang besar, karena mau masuk SMA pasti paling kurang kita mempersiapkan 5 juta. 5 juta untuk kita membayar satu tahun uang sekolah 3 juta SPP dan 1,2 Juta Asrama. Itu kalau sekolah berpola asrama. Berarti kita harus mempersiapkan 5 juta. Lalu uang ini mau dapat di mana, sedang orang tua petani.

Dampak dari pendidikan kapitalis di era otsus di Provinsi Papua, terjadi peningkatan tingkat pengganguran, tingkat putus sekolah meningkat, tingkat masalah social di papua meningkat, banyaknya tingkat butah huruf, banyak proposal dari mahasiswa dan yang masuk di pemerintahan daerah. Maraknya pembelian ijasah, obral ijazah. Belum kuliah sudah memunyai gelar, pembelian gelar. Karena semua itu uang yang mengendalikannya.

Solusi yang dapat penulis bisa menawarkan adalah harus ada transparansi dana pendidikan otsus, Dana Operasional Sekolah (BOS) harus di berikan ke setiap sekolah yang memang menjadi hak mereka. Pemerintah dan masyarakat menyatukan padangan untuk berbicara mengenai pendidikan. Pendidikan kapitalis harus di hilangkan agar semua orang bisa sekolah. Kalau bisa dana otsus sungguh di berikan dan kepada tiap sekolah dan setidaknya meringkan biaya pendidikan. Melengkapi fasilitas sekolah yang kurang, ,memerhatikan nasib guru sebagai pahlawan tanpa jasa.

Pesan penulis bahwa, Dana Otsus sifatnya sementara (masa kontrak 25 tahun), maka mari kita gunakan dana Otsus untuk mencetak orang papua yang berbobot, kritis, humanis, inovatif, dan bermartabat agar bisa menjadi pembaharu di tanah Papua Erah Otsus ini.

(Penulis: Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Anggota Komunitas Deto)
sumber; http://yigiwata.blogspot.com/2010/11/pendidikan-kapitalis-era-otsus-di.html
BACA TRUZZ... - PENDIDIKAN KAPITALIS, ERA OTSUS DI PROVINSI PAPUA

Money Politic Calon Kandidat Dogiyai, Tidak Menjamin Kesejahteraan Masyarakat Dogiyai

Sabtu, November 06, 2010


Oleh Agustinus Dogomo

Dalam tulisan ini, penulis tidak ingin menghakimi kandidat siapa saja yang akan mencalonkan diri di Kabupaten Dogiyai. Tetapi ingin mengingatkan saja, bahwa kalau berpolitik mengunakan politik Uang maka tidak akan mensejaterakan rakyat Kebupaten Dogiyai. Oleh sebab itu, stop money politic.

Kabupaten Dogiyai secara resmi dimekarkan dari kabupaten induk Nabire dengan nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua. Pada tanggal 28 Juni 2008 resmi menjadi kabupaten karateker dengan bupati karateker Drs. Adauktus Tekerubun. Kabupaten Dogiyai yang berusia 2 tahun ini akan mengelar pesta demokrasi (pemilihan kepala Daerah) yang pertama. Secara otomatis dari status kabupaten Karateker akan menjadi Kabupaten Defenitif.

Karena ini merupakan pemilihan kepala daerah yang pertama maka jangan ada yang namanya mengunakan maney politic (Politik Uang). Mengapa demikian? Karena kalau money politic (Politik Uang) yang terjadi, calon kandidat membeli suara rakyat, dan otomatis tidak memerhatikan, menjamim kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dogiyai. Dengan alas an bahwa calon kandidat telah membeli suara rakyat, dan terlepas dari tanggungjawab melayani masyarakat.

Belajar dari pengalaman pemilihan kepala daerah lain, bahwa setelah melakukan pemilihan umun kepala daerah yang terpilih kadang hilang. Menjadi kepala daerah sebagai tempat untuk memupuk kekayaannya. Karena, calon kandidat bertatap muka dengan masyarakat umum ketika kampanye dan selanjutnya setelah terpilih akan hilang. Jangan sampai Kabupaten Dogiyai juga terjadi demikian. Padahal menjadi kepala daerah untuk melayani masyarakat. Itulah money politic (Politik Uang).

Hal terselubung yang akan terjadi apa bila di lakukan yang namanya money politic yaitu semua uang pembangunan akan lari ke orang atau pengusaha yang sudah sebelumnya mengadakan kontrak atau kerja sama dengan calon kandidat. Kalau uang lari kesana maka apa yang akan terjadi dengan pembangunan di kabupaten Dogiyai yang berusia mudah ini. Apa yang akan terjadi dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dogiyai.

Akhir kata, harus dicamkan bahwa calon kandidat Kabupaten Dogiyai jangan berpolitik dengan mengunakan uang tetapi harus berpolitik yang bermartabat. Sedangkan masyarakat Kabupaten Dogiyai harus tahu bahwa jangan menerima calon kandidat yang memberikan uang karena itu sungguh tidak menjamin kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dogiyai.


Mahasiswa Jurusan Pemetintahan, Semester III, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakart
BACA TRUZZ... - Money Politic Calon Kandidat Dogiyai, Tidak Menjamin Kesejahteraan Masyarakat Dogiyai

 
 
 

Pengikut

Daftar Isi