Jalan Menuju Kemandirian Dogiyai

Oleh : Frans Ign Bobii

Drs. Adouktus Takerubun, "Saya Siapkan Jalan Menuju Kemandirian Dogiyai."

KabarIndonesia - Kabupaten Dogiyai telah diresmikan oleh Mendagri Mardyanto pada tanggal 20 Maret, seiring dengan peresmian kabupaten pula, Drs. A. Takerubun telah dilantik sebagai Pejabat Bupati Dogiyai, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemekaran Dogiyai. Berikut komentar Drs. A. Takerubun yang dikembangkan Harian KabarIndonesia.

Kabupaten baru tentunya memerlukan berbagai upaya untuk meletakkan sejumlah dasar pembangunan. Dalam kondisi inilah pejabat bersama masyarakat sedang mencari format pola pembangunan yang mestinya menyentuh pada kehidupan. Secara geografis wilayah Dogiyai terdiri dari dua wilayah, yakni lembah Mapia dan lembah Kamuu. Dua wilayah ini secara implisit memiliki sejarah dalam perkembangannya. Pejabat Bupati kini mulai menata baik struktur pemerintahan serta pembangunan fisik.


Hampir semua kabupaten pemekaran di seluruh Indonesia mengalami nasib yang sama. Dalam meletakkan pola pembangunan sebelum kabupaten Devinitif adalah beban pemerintahan pejabat bupati. Kabupaten Dogiyai terdiri dari dua wilayah pembangunan, semasa masih bergabung dengan kabupaten Nabire warga Dogiyai merasa dilupakan oleh pembangunan.

Pemikiran muncul akibat luasnya wilayah serta kondisi medan yang sulit dijangkau oleh pemerintah Nabire. Bukan berarti pemerintah melupakan wilayah Dogiyai dalam pembangunan selama ini. Pemerintah Nabire juga telah memberikan pelayanan kepada masyarakat di sana.

Salah satu upaya pemerintah kabupaten Nabire bersama masyarakat Dogiyai adalah memekarkan kabupaten Dogiyai menjadi sebuah kabupaten lepas dari kabupaten induk. Sebelumnya pemerintah Nabire sempat memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah melalui pemekaran distrik, sejak 2006 hingga 2007. Ternyata juga pemekaran sejumlah distrik menjadi persiapan pemenuhan syarat administrasi dalam memekarkan kabupaten yang sekarang disebut Kabupaten Dogiyai.

Sejak 20 Maret hingga saat ini belum menampakkan hasil dalam meletakkan pola pembangunan, yang terlihat adalah hanya pembentukan kelembagaan Birokrasi pemerintahan. Sesuai dengan ketentuan organisasi yang bersifat bagan mini (mini kelembagaan) sudah terbentuk dan hal itu sama dengan semua kabupaten pemekaran di seluruh Indonesia.

Dalam penempatan struktural pemerintahan kabupaten Dogiyai tidak akan lepas dari aturan kepegawaian, dalam pelantikan yang sudah berlangsung beberapa bulan lalu, lebih mengedepankan aturan kepegawaian. Penyiapan birokrasi menjadi tugas pokok seorang pejabat bupati. “Saya memiliki empat tugas utama, dan lebih pada penyiapan, baik birokrasi, pembentukan lembaga KPU dan membangun sarana dan prasarana serta pola pembangunan,” katanya.

Sejak pekan ketiga bulan Agustus, pejabat bupati melakukan kunjungan perdana di distrik Mapia. Di sana bupati mendengar harapan pembangunan Dogiyai yang diiming-imingi menuju kemandirian hidup. Saat berkunjung ke Mapia, mereka meminta beberapa kehendak pembangunan adalah inisiasinya agar terjadi perubahan dalam pola hidup masyarakat setelah terjadi pemekaran.

Menjawab keinginan warga, pejabat bupati hanya mengatakan, dirinya memiliki 4 (empat) tugas pokok untuk kabupaten kabupaten administratif. Penyampaian pola pembangunan sebaiknya akan disampaikan kepada bupati devinitif setelah tahun 2009. Meski telah dipahami bahwa pemekaran memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah kepada masyarakat, namun untuk membangun tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Membangun selalu bertolak dari perencanaan yang matang, memperhitungkan untung dan rugi terhadap pembangunan dan kemampuan biaya.

Berbagai harapan rakyat yang menghendaki pola pembangunan menurut versi masyarakat dapat menguntungkan. Walaupun demikian pemerintah tetap kembali berpedoman membangun daerah pada master plan.

Kabupaten Dogiyai terdiri dari 10 Distrik, masing-masing Distrik Kamu, Distrik Mapia, Distrik Kamu Selatan, Distrik Kamu Utara, Distrik Unito, Distrik Piyaiye, Distrik Dogiyai, Distrik Mapia Barat, Distrik Mapia Timur, Distrik Ugapuga. Membangun 10 distrik yang ada di wilayah Dogiyai membutuhkan waktu, apalagi ada beberapa distrik ada pada posisi medan yang begitu memperihatinkan dengan kondisi wilayah. Terutama di wilayah Mapia, di sana ada dua distrik membutuhkan waktu dan tenaga, serta biaya. Distrik Unito (Sukikai Selatan) dan Distrik Piyaiye. Untuk membangun wilayah-wilayah itu membutuhkan kesadaran masyarakat sebab sekalipun sudah menjadi kabupaten sendiri akan tetapi membutuhkan waktu yang panjang.


Proteksi Keterlibatan Masyarakat

Kabupaten ini masih berumur jagung. Baru beberapa bulan lalu kabupaten ini diresmikan oleh Mendagri. Pemekaran ini hadir untuk membangun wilayah pedalaman yang terkesan terlupakan dalam pelayanan pemerintah. Masyarakat di sana membutuhkan pelayanan pemerintah. Terlihat dari mimik warga membutuhkan suatu perubahan pembangunan. Ungkapan kegembiraan masyarakat atas hadirnya pemekaran memiliki idealisme agar warga masyarakat yang sebelumnya hidup dalam keterpurukan.

Suatu persoalan yang tak dapat disangkal, bahwa hidup masyarakat pedalaman Papua tergolong termarginal karena pelayanan yang tidak maksimal. Karena luasnya jangkauan pemerintah mengakibatkan fatalnya terhadap program–program pembangunan.

Apa yang diutarakan di atas merupakan program pemerintah atas pemekaran, namun dalam konteks pembangunan perlu keterlibatan masyarakat menjadi suatu keinginan yang tak akan pudar.

Masyarakat Dogiyai berkehendak agar dalam pembangunan ikut berpikir dan terlibat dalam program pembangunan. Subyek pembangunan adalah masyarakat. Sebuah kelompok sosial memiliki hak atas semua potensi yang ada dalam wilayah itu. Hal ini perlu dicerna bahwa pemekaran ada untuk dan karena keprihatinan serta mau mengangkat harkat dan martabat masyarakat lokal yang adalah manusia yang sudah lama ada di sana. Di sebuah wilayah tentunya tidak hanya satu kelompok yang berpikir untuk masalah pembangunan, hampir semua manusia berkehendak agar membangun dalam ketenangan terus berpacu demi kepentingan rakyat bersama.

Sebaiknya perlu meniadakan berbagai skat-skat yang dibangun untuk memandulkan pembangunan. Walaupun semua itu bertolak dari keinginan yang luhur demi rakyat. Tetapi yang harus dipandang adalah soal status kabupaten yang belum memiliki kewenangan yang banyak untuk membangun daerah itu. Mari kita bersatu untuk membangun Dogiyai.


Sumber:http://www.kabarindonesia.com