Program Pembangunan Papua Dari Desa Ke Kota Gagal Dalam Pembangunan Infrastruktur di Papua Pada Era Otonomi Khusus

Oleh Delpian Iyowau:===

Menurut gubernur Papua, Barnabar Suebu,SH dalam pidato kandidadnya menyatakan bahwa pembangunan yang akan diterapkan adalah pembagunan infrastruktur Papua dari desa ke kota hanya menjadi impian yang gagal. Kasus ini terbukti karena tidak ada pembangunan dalam bentuk apapun, seperti: bidan pendidikan, ekonomi, kesehatan dan pembangunan desa pada masa pemerintahannya di Papua.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa bukti daerah tertinggal di pedalaman Papua. Daerah tertinggal di pedalaman tersebut terdapat banyak anak yang tidak belajar secara serius dan belum mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga buta huruf itu masih berkembang terus seperti generasi sebelum kita (masih dalam zaman ketidak ada pemerintahaan). Mengapa hal itu terjadi ?, dan Siapa yang harus berperan aktif dalam membasmikannya?. Hal ini Perlu di perhatikan oleh pemprov bahkan pemda. Mengapa ? karena begitu banyak masyarakat yang sedang menderita untuk menyekolahkan anak-anak mereka, namun itu merupakan impian mereka belaka saja sehingga banyak anak mereka yang terlantar. Sebenarnya tangun jawab siapa dalam mendorong generasi penerus kedepan. Cuman di suru menyediaan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, buku pegangan murid, tenaga pendidik, dan fasilitas penunjang lainnya saja tidak bisa di pertangun jawabkan atau disedikan.


Salah satu contoh. Sebagai seorang guru sebenarnya dia harus bertangun jawab melaksanakan tugas dan tangun jawab sebagai guru, tetapi apa yang terjadi pada guru-guru kita sekarang di Pedalaman Papua. Buat apa saya susa-susa mengajar, sebab perut saya kan akan membengkak dan ada perhatian dari pemerintah setempat katanya, sehingga meninggalkan sekolah dimana dia Mendidik dan pergi berlibur seenaknya tampa di ketahui atasannya. Ini terjadi karena ketidak ada perhatian bahkan pengawasan yang ketat dari pemerintah provinsi bahkan daerah, sehingga penyakit itu selalu tertular dari atas ke bawah hingga sampai ke daerah-daerah. Jadi yang menjadi sasaran utama dari ulah ini adalah masyarakat papua yang berada di pedalaman. Perlu di perhatikan bahwa bukan hanya di bidang pendidikan saja tetapi hal itu terjadi juga di bidang-bidang lainnya, seperti kesehatan, ekonomi dan pembangunan lainnya. Faktanya adalah kecamatan Topo, desa Timepa, (pedalaman kabupaten Nabire ), kecamatan Duma dama, agimuga (kabupaten Mimika/ Paniai) dan berbagai daerah lain yang tidak kami sebutkan. Sebagai masyarakat mereka merasa tidak ada perubahan di daerah mereka. Hal itu bukan opini namun fakta sesuai kondisi daerah mereka dan itu merupakan kesaksiaan mereka sendiri. Alasan pemerintah menyatakan bahwa tidak ada pembangunan karena daerah-daerah tersebut tidak dapat di jangkau dengan alat transportasi, pada hal dilihat dari kenyataannya tidak seperti itu. Kalau memang tidak ada transportasi maka tangun jawab siapa ?

Tidak ada pembangunan di desa atau kecamatan khususnya di pedalaman Papua walaupun gubernur Papua, Barnabas Suebu, sebagai orang nomor satu di Papua telah mengalokasikan dana sebesar 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) satu kali dalam setahun ke tiap-tiap kecamatan. Namun Mereka, khususnya masyarakat di desa, menganggap bahwa dana yang diberikan adalah hadiah dari pemerintah kepada rakyatnya. Hal ini disebabkan karena kurang sosialisasi dari pemerintah kepada rakyat tentang program pembangunan desa ke kota dan budaya kurang hati hati dalam mengunakan uang alias tidak ingin hemat. Dan juga kurangnya fungsi kontrol dari pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur sehingga pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor yang diberikan kepercayaan untuk membangun daerah mengutamakan uang daripada mengutamakan pembangunan daerah.

Solusi yang diharapkan di Papua adalah pertama pemerintah daerah harus mengontrol secara rutin dan mengambil dana yang dikeluarkan secara rinci dalam setiap pembangunan, seperti Penbangunan Jalan Trans, Penbagunan Jembatan dll. Kemudian yang kedua pemerintah juga harus mensosialisasi dan transparan dalam pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, balai koperasi dll. Kemudian yang ketiga pemerintah jangan merasa terpanggil karena tanggung jawab tetapi pemerintah harus merasa terpanggil karena panggilan jiwa yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam.