DAMPAK KEPEMIMPINAN BUPATI KABUPATEN DOGIYAI,KETUA DPRD KABUPATEN DOGIYAI DAN KEPALA-KEPALA DISTRI KABUPATEN DOGIYAI TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN

(Oleh:Yanuarius Goo)

Pembangunan pada prinsipnya adalah sebuah upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mengubah hidup ke arah yang lebih baik. Sebagai upaya sadar, pembangunan membutuhkan kesadaran manusia akan pentingnya pembangunan tersebut. Sedangkan di sisi lain kesadaran pembangunan tersebut tidak lepas dari bagaimana pengelolaan pembangunan itu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Agar upaya sadar akan pentingnya pembangunan dan tujuan dari pada pembangunan, yaitu sebuah upaya menuju hidup yang lebih baik dapat tercapai, maka diperlukan beberapa hal yang menjadi prasyarat bagi tercapainya tujuan pembangunan. Beberapa prasyarat dimaksud antara lain adalah ideologi, sistem, aktor (pembuat, pelaksana dan pengawas kebijakan pembangunan), sasaran (obyek) pembangunan dan lainnya.

Upaya pembanguan dijalankan oleh semua manusia yang sadar akan pentingnya pembangunan. Namun secara umum pembangunan masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada negara untuk memilih ideologi, sistem, aktor dan sasaran pembangunannya. Tetapi tidak jarang pemerintah yang menjalankan upaya pembangunan membagi upaya pembangunan kepada pihak lain di dalam negaranya seperti pasar dan masyarakat sipil. Tetapi pada prinsipnya itu disebut sebagai pembangunan yang dilakukan oleh negara dengan beberapa aktor yang terdapat dalam negara tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembangunan dilakukan oleh semua orang di seluruh dunia dengan aktor dominan dilakukan oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah kepada masyarakatnya yang menjadi sasaran pembangunan.

Indonesia sebagai sebuah negara juga tidak lepas dari upaya pembangunan negara (masyarakat). Pentingnya pembangunan bagi Indonesia dan tujuan yang ingin dicapainya dikemudian hari tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial… ”. Dari empat tujuan pembangunan nasional yang dikemukakan ini yang perlu disoroti – sebagai tujuan pembangunan ke dalam (masyarakat) – adalah tujuan yang menyangkut perlindungan terhadap masyarakat dogiyai, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan dogiyai kedepan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan dogiyai, maka secara umum dalam realisasi cita-cita tersebut dibuatlah berbagai macam kebijakan pembangunan. Proses pembuatan kebijakan pembangunan di dogiyai dilakukan oleh pihak legislatif (pembuat kebijakan), kemudian dilaksanakan oleh pihak eksekutif (pelaksana pembangunan), dan diawasi oleh pihak yudikatif (pengawas/pengadili pembangunan).

Di tingkatan pembuatan kebijakan, secara sistematis lembaga legislatif di dogiyai terdiri dari DPRD Kabupaten Dogiyai. Di tingkatan pelaksana pembangunan, secara sistematis lembaga eksekutif terdiri dari Pemerintah Kabupaten Dogiyai (Bupati dan Bagian, Badan, dan dinasnya), Pemerintah Kecamatan/Distrik (Camat/Kepala Distrik dan Staf, serta Cabang-cabang Dinasnya), dan di Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan stafnya). Pembangunan di Dogiyai – sebagaimana gejala umum yang terjadi di hampir semua Kabupaten – tidak lepas dari berbagai masalah pembangunan Kabupaten Dogiyai. Masalah-masalah pembangunan yang muncul tersebut menyebabkan banyak dampak yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pembangunan di Kabupaten Dogiyai. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pembangunan. Dari sekian banyak penyebab yang ingin dikemukakan di sini adalah faktor kepemimpinan pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dalam pembangunan. Kepemimpinan pemerintah yang buruk dalam menjalankan upaya pembangunan dalam masyarakat sudah tentu akan membawa masyarakat ke arah kegagalan pembangunan atas diri mereka.

Kegagalan pembangunan di dogiyai karena faktor kepemimpinan menjadi hal yang perlu disoroti dan diduga menjadi faktor yang paling dominan yang menyebabkan kegagalan pembangunan masyarakat dogiyai. Hal ini dapat disoroti dari berbagai masalah kepemimpinan yang muncul dewasa ini seperti praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melanggar disiplin kerja (malas kerja), upaya pembiaran secara sengaja dan lainnya. Masalah kepemimpinan ini terjadi di segala tingkatan pemerintahan di hampir seluruh wilayah Papua Barat pada khusus Kabupaten Dogiyai. Akumulasi dari semuanya ini menyebabkan gagalnya upaya pembangunan masyarakat, sehingga cita-cita Dogiyai Dou Ena kapan akan terwujud pembangunan Kabupaten Dogiyai semakin jauh dari harapan.

Dari sekian banyak masalah kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Dogiyai, salah satu yang perlu disoroti adalah kepemimpinan Kabupaten Dogiyai, kepemimpinan DPRD Kabupaten Dogiyai dan Kepala-Kepala Bagian dan Kepala-kepala Distrik di Kabupaten Dogiyai . Selama dua tahun terakhir ini bisa dikatakan bahwa pembangunan masyarakat yang ada di Kabupaten Dogiyai belum – kalau bukan tidak sama sekali – berjalan dengan baik, atau mengalami kegagalan pembangunan. Salah satu faktor penyebabnya adalah masalah kepemimpinan Kabupaten Dogiyai,kepemimpinan DPRD kabupaten Dogiyai dan kepemimpinan Kepala-kepala Bagian kabupaten Dogiyai dan kepala-kepala Distrik kabupaten dogiyai yang dinilai tidak berjalan dengan baik (buruk). Kegagalan pembangunn di kabupaten Dogiyai. Kabupaten Dogiyai,kepemimpinan DPRD dan Kepala-kepala Bagian di Dogiyai dan kepala-kepala Distrik yang ada Dogiyai itu dapat diukur dari ketidakmampuan untuk memimpin masyarakat dan menjalankan roda pembangunan di wilayah kekuasaannya. Selain itu Bupati Kabupaten Dogiyai juga jarang masuk kantor atau staf yang tidak pernah masuk kantor?? Dan juga Kepala Distrik juga jarang masuk kantor (selalu di rumah saja atau pergi ke kota) dan tidak pernah mengatur (mengabaikan) staf kantornya dan para Kepala Desa untuk bekerja sendiri.

Kepemimpian Kabupaten Dogiyai,bagian-bagian kabag dan Kepala-kepala Distrik yang buruk atau dapat dikatakan gagal ini dapat membawa dampak yang buruk dalam masyarakat. Artinya kepemimpinan Kepala Distrik yang buruk membawa dampak yang buruk di dalam masyarakat yang harus ditanggung oleh masyarakat tersebut. Hal itu dapat dilihat dari beberapa masalah dalam berbagai kehidupan masyarakat yang mengalami kegagalan atau macet total. Beberapa bidang kehidupan yang menjadi indikator kegagalan kepemimpinan bupati kabupaten dogiyai harus perhatikan adalah bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, Politik dan lainnya.



Dalam bidang politik tidak ada upaya pemberdayaan masyarakat untuk terlibat memberikan suara (aspirasinya) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Sementara itu upaya kontrol masyarakat terhadap pembangunan dibatasi seminimal mungkin atau bahkan sama sekali ditindas. Dampaknya masyarakat kehilangan hak-haknya untuk memberikan aspirasi dan mengontrol pembangunan di wilayahnya. Bahkan lebih jauh dalam masyarakat tumbuh semacam “budaya bisu” (tidak bersuara) atas penderitaan hidup yang mereka alami akibat kesalahan kepemimpinan di kabupaten Dogiyai.

Dalam bidang pendidikan tidak ada upaya pelayanan pendidikan yang maksimal. Walau sebelumnya telah dibuka sekolah-sekolah sebagai sarana pendidikan namun tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa sekolah dasar yang mempunyai ruang kelas yang terbatas (rata-rata antara tiga ruang kelas atau empat ruang kelas), selain itu bangunan-bangunan sekolah juga mengalami kerusakan yang sangat parah, termasuk di dalamnya adalah kekurangan sarana belajar seperti meja dan kursi belajar, papan tulis, kapur dan lainnya. Kondisi ini lebih diperparah dengan tidak adanya tenaga pengajar (guru) di hampir semua sekolah. Dalam masyarakatpun tidak ada upaya dari pihak pemerintah untuk menambah kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi warga masyarakatnya. Akhirnya akumulasi dari semua permasalahan pendidikan ini menyebabkan matinya pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

Kehidupan ekonomi masyarakat di Dogiyai juga bisa dikategorikan sebagai wilayah yang jauh dari pelayanan pemerintah. Indikatornya adalah adanya diskriminasi dalam penguasaan aset-aset ekonomi dalam masyarakat. Semua aset produksi dikuasai sepenuhnya secara diskriminatif oleh orang-orang pendatang dari luar Dogiyai (orang non-Papua dan orang Papua luar Dogiyai). Hal ini dapat dilihat dari penguasaan tanah-tanah adat secara sepihak oleh para pendatang, sementara penduduk asli digusur ke wilayah-wilayah yang tidak produktif secara ekonomis. Contoh lain adanya diskriminasi dan dominasi para pendatang dalam masalah ekonomi adalah tempat jualan hasil produksi di pasar. Para pendatang menguasai tempat jualan yang layak (di meja pasar), sedangkan penduduk asli berjualan di pinggir jalan, di atas Lumpur, digantung di pohon-pohon dan lainnya. Atas semua diskrimasi dan dominasi ekonomi ini pemerintah mengambil sikap mengabaikan.

Bidang Sosial Budaya juga menyimpan berbagai masalah yang menjadi dampak kegagalan pemerintah dalam menjalankan upaya pembangunan masyarakat. Beberapa masalah sosial yang bisa dianggap menjadi indikator kegagalan pembangunan adalah timbulnya “penyakit sosial” dalam masyarakat seperti mabuk-mabukan, perkelahian, dan lainnya. Selain itu terjadi urbanisasi secara besar-besaran akibat tidak adanya jaminan hidup yang produktif dari pihak-pihak yang menjalankan pembangunan, termasuk pemerintah Dogiyai. Dalam bidang budaya terjadi pemusnahan budaya akibat gempuran budaya luar yang tidak diimbangi dengan upaya penguatan budaya lokal (asli) Dogiyai. Akibatnya terjadinya gesekans budaya luar dan budaya asli yang tidak disertai dengan upaya “pengolahan” budaya oleh pemerintah, terutama terhadap peningkatan dan pelestarian budaya Dogiyai.

Taraf kesehatan masyarakat Dogiyai juga tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kematian dan rendahnya angka kelahiran (keselamatan bayi saat dilahirkan). Selain itu tidak ada upaya penyadaran akan pentingnya kesehatan dari pihak pemerintah. Walaupun terdapat sarana kesehatan yang cukup memadai dengan tersedianya beberapa sarana rumah sakit (sebuah Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Dogiyai), namun keterbatasan obat-obatan dan kesadaran hidup sehat dari masyarakat menyebabkan rendahnya derajat kesehatan bagi masyarakat.

Selain beberapa bidang kehidupan yang disebutkan di atas masih banyak bidang kehidupan masyarakat seperti keagaaman, keamanan, dan lainnya yang membawa dampaknya tersendiri akibat kegagalan kepemimpinan pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan masyarakat. Semuanya ini menjadi indikator untuk menilai kenyataan buruknya kepemimpinan dalam pmerintahan yang menyebabkan pembangunan masyarakat mengalami kegagalan.

Nampak jelas bahwa kegagalan pembangunan dalam masyarakat sudah tentu mempunyai dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat tersebut. Dampak-dampak tersebut akan terus-menerus mempengaruhi setiap sendi kehidupan masyarakat sehingga akan menimbulkan kegoncangan hidup dalam masyarakat yang akhirnya menyebabkan masyarakat Dogiyai menjadi masyarakat tertinggal dari segi pembangunan. Artinya, jika diukur keberhasilan pembangunan, sudah tentu pembangunan masyarakat di Dogiyai bisa dikategorikan sebagai wilayah yang mengalami kegagalan dalam pembangunan masyarakat. Akibatnya secara mikro adalah mereka tidak berdaya dalam persaingan kehidupan yang semakin maju, dan secara makro dapat dikatakan bahwa Pemerintah telah gagal melakukan pembangunan, terutama untuk Distrik akibat adanya kepemimpinan Kepala Distrik yang buruk (tidak produktif) dalam menjalankan upaya pembangunan masyarakat. Sehingga secara umum, cita-cita pembangunan Dogiyai belum bisa terwujud.

Semua masalah yang disebut di atas ini, yaitu berbagai masalah yang timbul di Kabupaten Dogiyai yang menjadi potret kegagalan pembangunan akibat kepemimpinan pemerintah dogiyai yang buruk dan ini menjadi sebuah permasalahan yang membutuhkan pemecahan masalah yang lebih efektif dan produktif. Untuk itulah, maka beberapa langkah harus dilakukan untuk mencari tahu penyebab utama timbulnya masalah kegagalan pembangunan tersebut, termasuk di dalamnya adalah kepemimpinan pemerintah yang dianggap buruk tersebut. Agar dengan menemukan duduk permasalahan dalam kepemimpinan pemerintah dogiyai ini, maka bisa dicarikan solusi yang lebih efektif dan produktif agar tidak mengulangi kesalahan yang sama pula di waktu mendatang. Dengan cara inilah, paling tidak dapat sedikit membantu mencari penyebab kegagalan pembangunan masyarakat di Dogiyai terutama karena faktor kepemimpinan dalam pemerintahan.

Berdasarkan kritikan yang berkaitan dengan kepemimpinan Kabupaten Dogiyai mulai dari Bupati samapai Kepala-kepala Distrik di Kabupaten Dogiyai maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan menjadi penyebab kegagalan pembangunan, yang dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Bupati samapai camat ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak ada satu kegiatan pun yang dilaksanakannya sehingga pembangunan di Kabupaten Dogiyai dikatakan gagal total.

Walaupun kepemimpinannya yang dianggap tidak baik oleh masyarakat namun kasus tersebut tidak pernah dilaporkan kepada atasan karena Bupati krakteker Dogiyai samapai camat yang ada di Dogiyai tidak menjalin hubungan dengan para tokokh masyarakat,tokoh pemuda, Mahasiswa dan masyarakat Dogiyai yang dianggap tidak berbobot dan berpengaruh juga kepada Bupati devinitif yang akan terpilih tahun 2011 nanti.

Saran dalam rangka meningkatkan pelayanan pembangunan di berbagai bidang kehidupan yang sampai saat ini banyak mengalami kemajuan karena faktor kepemimpinan yang dianggap sebagai pemicu kegagalan pembangunan kabupaten Dogiyai maka sebaiknya pemerintah Propinsi Papua bagimana memperhatikan kabupaten Dogiyai,bagaimana keseriusan pemimpin dalam menjalankan aktivitas kepemimpinan sehingga tidak lagi terjadi penyesalan seperti yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Dogiyai.

Saya ada tulis diatas ini supaya pemerintah kabupaten Dogiyai simpan dendam terus pada hal saya tulis sebagai membagunan untuk kabupaten dogiyai untuk kemajukan pembagunan kedepan di Kabupaten Dogiyai karena simpan dendam biasa terjdi di Papua pada umumnya.