Oleh Agustinus A. Dogomo*)Tiga aspirasi yang di maksud pertama, aspirasi untuk membangun asrama permanen di seluruh Indonesia dimana mahasiswa kabupaten Dogiyai menuntut Ilmu, kedua Memberikan Dana kepada Mahasiswa Kabupaten Dogiyai yang sedang menyusun sikiripsi atau melakukan penelitian, ketiga memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari semester pertama sampai semester terakhir. Ketiga aspirasi mahasiswa Kabupaten Dogiyai ini disampaikan kepada pemerintah kabupaten Dogiyai untuk direalisasikan pada tahun 2011 setelah kabupaten Dogiyai berganti Status dari karateker ke Definitif.
Mengapa demikian? Karena Tiga aspirasi yang sudah dipaparkan di atas, merupakan aspirasi mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai sejak, kabupaten Dogiyai masih berstatus kareteker. Aspirasi tersebut sudah di sampaikan oleh mahasiswa. Dan juga sejak membentuk organisasi ikatan pelajar mahasiswa di setiap kota study dari Sabang sampai Merauke. Yang jelas untuk memperkuat aspirasi tersebut mahasiswa telah membuat proposal untuk ketiga aspirasi, pengembangan organisasi dan acara-acara lainnya, tetapi tidak pernah direspon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai, khusus dinas terkait dan kepala daerah. Oleh sebab itu, pada bulan Agustus 2009, mahasiswa telah melakukan demostrasi didepan kantor Bupati Kabupaten Dogiyai. Demostrasi tersebut di koordinir Oleh Yanuarius Goo, menuntut apa yang menjadi hak mahasiswa, bukan bermaksud untuk merusak kinerja birokrasi Kabupaten Dogiyai.
Ketika mahasiswa sebagai agen perubah atau masyarakat berintelektual melakukan demonstrasi tersebut menyadarkan pemerintah daerah tentang pentingnya sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Dogiyai, yang baru dimekarkan atau berusia 2 tahun ini. Hal ini dibenarkan oleh, Tim yang mendata di kota study Jawa Tengah yang melingkupi, wilayah Semarang, Yogyakarta, dan Solo ketika melakukan pendataan.
Selain itu juga, dari demostrasi tersebut telah melahirkan yang namanya pendataan mahasiswa setiap kota study oleh pemerintah daerah. Walaupun pendataan ini mahasiswa merasa kecewa karena pemda. melakukan pendataan secara tiba-tiba. Ungkap Mateus Auwe sebagai Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Se-Jawa Bali dan Yanuarius Goo sebagai Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Yoglo (Yogyakarta, Solo) pada saat bertatapan langsung dengan pemerintah kabupaten Dogiyai.
Dalam melakukan pendataan SDM Pelajar Mahasiswa, kata Willem Yobee, pihak Pemkab terdiri dari 7 (tujuh) tim. Masing-masing diantaranya: tim pertama melingkup wilayah Nabire, Paniai dan Timika. Tim Kedua mencakup wlayah Biak, Manokwari dan Sorong. Tim Ketiga meliputi wilayah Jayapura dan Wamena. Tim keempat meliputi Pulau Sulawesi yakni Kota Manado, Gorontalo dan Makassar. Sementara Tim Kelima terdiri dari wilayah Surabaya, Malang dan Bali. Tim Keenam meliputi wilayah Jawa Tengah yakni kota Semarang, Yogyakarta dan Solo. Serta Tim Ketuju meliputi wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) serta wilayah Jawa Barat berpusat di Bandung ( Baca Jubi On line).
Pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai yang telah mendata mahasiswa ini sekalian mengumpulkan aspirasi mahasiswa disetiap kota study untuk dievalusikan ditingkat pemerintah daerah. Karena melakukan pendataan ini sekaligus menjadi bahan untuk mendukung program kerja pemerintah kabupaten Dogiyai. Dan otomatis akan dibahas di sidang anggaran belanja Daerah (APBD) kabupaten Dogiyai tahun 2011. Oleh sebab itu, tiga aspirasi mahasiswa ini bisa di masukan dalam pembahasan tersebut.
Walaupun pemerintah kabupaten Dogiyai mengatakan kami tidak janji untuk merealisasikan ketiga aspirasi ini. Tetapi dengan pendataan SDM (Sumber Daya Manusia) Dogiyai mereka telah berjanji akan merealisasikan. Mahasiswa dan Pemda kabupaten Dogiyai telah membuat satu keputusan bahwa ketiga aspirasi batas terakhir direalisaikan pada bulan Juni 2011. Kalau bulan Juni 2011 juga tidak ada realisasi maka kami akan turun untuk melakukan demontrasi didepan kantor bupati menuntut janji pemda kabupaten Dogiya. Ungkap Mateus Auwe sebagai Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai Se-Jawa Bali dan dipertegas oleh Yanuarius Goo sebagai Ketua Ikatan Palajar Mahasiswa kota study Yogyakarta-Solo. Oleh karena itu, akhir kata harapan Mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai agar tiga aspirasi ini direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai.
(Penulis: Mahasiswa Simester III, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta)
- Mahasiswa Dogiyai Menunggu Realisasikan Tiga Aspirasi

JUBI --- Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Se-Jawa Bali, menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut terlibat dalam politik praktis untuk mendukung pasangan calon bupati manapun dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai tahun 2011 mendatang.
Hal ini disampaikan disampaikan Ketua IPMADO Se Jawa-Bali, Mateus Auwe, menyikapi adanya pesan singkat (sms) yang tengah beredar di masyarakat terkait dukungan oknum calon Bupati yang mengatasnamakan nama Asosiasi Mahasiswa.
"Kami asosiasi pelajar dan mahasiwa Dogiyai tidak mendukung calon bupati yang koruptor, pejabat yang keluarga-is, suku-is dan lain-lain yang hanya memperkaya diri selama ini’ ujar Mateus Auwe, kepada JUBI, via handpone di Dogiyai, Minggu (19/12).
Ipmado berterus terang anti-korupsi, keluarga dan sukuis dalam jabatan pemerintahan serta berkepentingan umum. Anehnya, dijelaskan Auwe, dalam pesan singkat tersebut, penyebar SMS secara terang-terangan memojokkan sejumlah bakal calon yang diisukan akan masuk dalam bursa calon Bupati Kabupaten Dogiyai tahun 2011 mendatang.
Diantaranya, Natalis Degei (Kepala Bagian Keuangan Setda Dogiyai), Anton Iyowau (Kepala Distrik Kamu Utara), Thomas Tigi (Sekretaris DPRD Dogiyai) dan
Ausilius Youw (Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika).
”Pesan singkat ini tak salah. Yang kami permasalahkan adalah mengatasnamakan mahasiswa dan pelajar di Jawa maupun Bali,” katanya.
Dia menambahkan, bahwa kaum terpelajar tidak pernah mengeluarkan pernyataan pro kontra kepada salah satu kandidat calon Bupati tertentu. ”Kami tidak terlibat dalam urusna politik, sehingga kami mencurigai sms ini berasal oknum tertentu demi kepentingan atau antara lawan politik dalam pemilukada nanti,” paparnya.
Auwe mengakui, selama ini IPMADO tak pernah berurusan dengan kepentingan politik di daerah, kecuali
kepentingan mahasiswa dalam mengurusi bantuan biaya kuliah, tugas atau skripsi serta peneliatan dan bantuan sosial lainnya. ”Untuk itu kepada siapa yang akan maju sebagai calon Bupati, jangan pernaH mengatasnamakan mahasiswa atau pelajar, karena sikap kami independen,” terangnya.
Selain calon Bupati Degei, Iyowau, Tigi dan Youw yang disebutkan di atas, sejumah calon Bupati yang diisukan akan masuk dalam bursa Pemilukada Dogiyai diantaranya, Leander Auwe (Staf Departemen Lingkungan PT Freeport Indonesia), Yakobus Dumupa (Aktivis dan penulis buku), Ferry Pakage (Aktivis Partai Politik), Frans Magai (Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Dogiyai dari utusan partai Demokrat), serta kemungkinan calon lain bermunculan.
“Mari wujudkan hak politik sesuai mekanisme demokrasi yang ada. Jangan menggunakan nama pelajar atau mahasiswa serta wadah sosila lainnya untuk kepentingan prbadi," pesannya. (Willem Bobi)
sumber: http://www.tabloidjubi.com/index.php/daily-news/seputar-tanah-papua/10200-ipmado-netral-dalam-pilkada-dogiyai-2011
- IPMADO Netral Dalam Pilkada Dogiyai 2011
Oleh; Yosias TebaiPengembangan daerah sangat tidak mudah, menampung dasar-dasar pemikiran positif maupun negatif untuk membangun daerah itu sendiri. Pada awalnya Pemerintah sama sekali belum mengenal Lembah Hijau Moanemani,(LEHIM) masyarakat pun belum mengenal Pemerintah. Pada saat itu masyarakat LEHIM hidup diba...wah garis kemiskinan tanpa se-pengetahuan apapun.
Hidup mereka selalu menghadapi keadaan lingkungan, tetapi itu pun se-batas pemikiran/wawasan saja, sebab ilmu-ilmu dasar yang mereka miliki sebagai memon dasar hidupnya. Hal ini terlihat bahwa masyarakat zaman kuno dan masyarakat kini tidak relevan, sebab dasar hidup mereka bertahan dan tidak ditiadakan perintah-perintah, larangan, norma-norma agama maupun budaya di pengang sampai kini.
Adapun juga masyarakat berjiwa besar dengan bersosial untuk menghadapi berbagai permasalahan, baik itu intern, ekstern, lingkungan, daerah, maupun kelompok selalu bahu membahu sampai puncaknya. Hal-hal diatas ini mereka lakukan secara serius tanpa dendam,agar mencapai untuk mengutamakan berinteraksi demi kelancaran hidup mereka. Kata “Interaksi” gampang disebut, tetapi sulit memaknai, karena zaman dahulu sangat rumit pengembangan daerah yang berbeda-beda,dasar pemikiran pun beda.
Kira-kira tahun 1920-an Pemerintah Belanda masuk ke daerah penggunungan lewat kali Yawei, mereka menampung Enagotadi, sekarang Kabupaten Enarotali. Daerah penggunungan Papua di kuasai oleh orang-orang Barat untuk mengubah hidup orang Papua penggunungan khususnya dan Papua pada umumnya. Setelah mengambil posisinya mereka melakukan sesuai dengan apa yang di pikirkan, sebab mereka masuk Paniai bukan mengambil harta kekayaan Papua atau membunuh masyarakat, tetapi mereka membawa kabar gembira bagi masyarakat disana. Mereka melihat masyarakat sangat di sayangkan karena pakaian mereka memakai koteka dan mogee, koteka ini dipakai oleh pria sedangkan mogee dipakai wanita. Beberapa bulan kemudian mereka berkunjung kampung ke kampung untuk memahami keadaan disana,
Usailah kunjungannya,,mereka melakukan dan membagi pengetahuan tentang Nasehat-nasehat ”Allah”. Kabar gembira ini melebar luas ke daerah-daerah, dusun-dusun sampai masyarakat memahami isi Nasehat itu. Mereka juga tidak berdiam diri, di samping itu juga membuka sekolah Alkitab seperti STA,STP dan SPL. Sedangkan sekolah yayasan adalah SD YPPK,SD YPPGI, SMP YPPK,SMP YPPGI. Inilah karya-karya Negara Belanda terhadap masyarakat Papua khususnya Kabupaten Dogiyai pada umumnya Propinsi Papua, maka masyarakat disana mereka disebut-sebut Negara Belanda sebagai Juru Kunci.
Dasar Pemikiran Daerah Lembah Hijau Moanemani
Sebelumnya kami sudah bicarakan tentang pengembangan daerah LEHIM, bahwa daerah itu tidak bisa mengambil posisi untuk menempati Pemerintah, sebab dia berbentuk wajan/kuali masak di dapur. Georafis pun tidak mendukung karena daerah ini rawan dengan ber-rawa yang tidak di ukur oleh meteran. Pada zaman dahulu mereka menggunakan perahu untuk berkunjungi kampung yang satu ke kampung lain, sebab rawa itu mengguasai rata-rata setiap daerah. Saat Belanda masuk ke LEHIM tidaklah ragu-ragu dan menerobos masuk ke wilayah untuk memberikan kabar gembira yang mereka bawah itu. Tujuan kedatangan mereka membenahi daerah-daerah tertinggal. Kedatangan mereka tidaklah sia-sia sebab hasil usaha mereka puji Tuhan bisa berpikir secara rasional dan nasional oleh anak-anak Dogiyai.
Dasar-dasar pemikiran oleh Negara Belanda ini sebagai momen bagi anak-anak Dogiyai untuk mengikuti jejak mereka dan kita pun menerobos gunung Dogiyai demi daerah. Kini saatnya melakukan aksi mengembangkan ilmu-ilmu dasar yang ada di daerah maupun ide-ide luar daerah demi Lembah Hijau Moanemani. Dasar pemikiran positif maupun negative mempunyai penafsiran dalam hal membenahi segala problem-problem untuk oleh masyarakat, pelajar, swasta, maupun bidang-bidang lainnya. Hal-hal ini diklasifikasi setelah datangnya pemekaran Kecamatan/Distri Kamuu ibu kotanya Moanemani.
Dasar Pemikiran Kecamatan/Distrik
Melihat perkembagan daerah lain masyarakat lembah hijau Maoanemani mengambil keputusan untuk pemekaran Kecamatan/Distrik baru agar dapat mengubah wilayah mereka. Beberapa tokoh masyarakat mengambil ali untuk meminta pemekaran sebagai kecamatan Kamuu ibu kota Moanemani sebagai dasar pemikiran oleh masyarakat itu sendiri. Tujuan pemekaran Kecamatan/Distrik ini adalah mengenali wajah-wajah kecantikan wilayah Lembah Hijau Moanemani intinya dasar pemikiran oleh tokoh masyarakat tersebut.
Setelah datangnya pemekaran itu, wajah mereka cerah dan ceriah menyambut ESKA Gubernur dengan sekaligus menggunakan pakian adat,tari-tarian bagi warga masyarakat setempat. Hal ini artinya besar bagi generasi kini, dan akan dating, sebab daerah LEHIM adalah suatu daerah yang sngat menkagumkan oleh warga masyarakat berpakaian koteka,mogee. Dengan adanya pemekaran Kecamatan/Distrik masyarakat LEHIM lebih mengenal dan wawasan pun meluas, karena dari luar daerah/luar pulau Papua datang berdagang Kecamatan/Distrik tersebut. Tibalah saatnya Camat/Kepala Distrik mengumpulkan masyarakat dari Timur, Barat, Utara, Selatan dan Tengah untuk di bagi wilayah, seperti wilayah I (satu) diposkan Mauwa, wilayah ke II (ke dua) diposkan Idakebo, wilayah ke III (ke tiga) diposkan Ugapuga, wilayah ke IV (keempat) diposkan Puweta, dan wilayah ke V (kelima) diposkan Dogimani.
Usailah pembagian wilayah Camat/Kepala Distrik mengambil keputusan sekaligus memberikan nama Desa/Dusun. Jadilah terbentuk pengembagan wilayah. Wilayah-wilayah tersebut makin meningkat melalui karya-karya Kepala Desa/Kepal Dusun itu. Setelah melihat pengembangan daerah, Camat/kepala/Distrik membenahi dan memilih daerah-daerah tertentu untuk menambah Desa/Dusun. Inilah riwayat pengembangan Dasar pemikiran oleh Camat/Kepal Distrik LEHIM. Setiap elemen-elemen melihat daerah itu berbeda dan makin maju, maka camat menambah pemekaran Kecamatan/Distrik beberapa wilayah lagi, seperti Kamuu Utara ibukota Idakebo, Kamuu selatan ibukota Puweta, kamuu Timur ibukota Ugapuga, Kamuu Barat ibukota Dogiyai, sedangkan Kamuu tengah ibukota Moanemani. Keindahan daerah sangat komelsial bagi berbagai elemen yang kami sudah sebut di atas maka mereka tersolusi dan memintah pemekaran Kabupaten, yaitu Kabupaten Dogiyai. Dasar pemikiran ini datangnya dari momen yang terjadi pada pertama kali orang Baratmasuk di Lembah Hijau Moanemani (LEHIM). Dasar pemikiran ini tidaklah sia-sia oleh camat Moanemani akhirnya terwujud sesuai programnya.
Dasar Pemikiran Kabupaten Dogiyai
Setelah pengembangan daerah itu meningkat Natalis Degei,S.Sos dam Drs. Paul Bobi bersiap diri dan mengumpulkan beberapa dasar pemikiran demi daerah Lembah Kamuu Moanemani. Pada saat itu Natalis Degei,S.Sos menjabat sebagai Kabag Keuangan Daerah Kabupaten Nabire. Ide-ide yang beliau dipikirkan sangat mencekam menyusuk hati beliau. Nah…..!! dasar pemikiran itu sebagai sebuah bahan pertimbagan bagi beliau dan Drs. Paul Bobi akhirnya menerobos gunung Kobuge sebagai saksi pada saat menampung ide-ide itu.
Beberapa Camat yang kami sudah sebut diatas mendatangi ke rumahnya Drs. Paul Bobi dan Natalis Degei,S.Sos Jl.Pipit Kaliharapan, Nabire, Papua untuk mengumpulkan semua pendapatnya. Tujuan dan maksud beberapa camat menemui Drs.Paul Bobi dan Natalis Degei,S.Sos untuk menuntut solusi yang terbaik terhadap wilayah Lembah Hijau Moanemani. Kedua beliau tidak jawab secara serius terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa camat yang menemuinya, sebab pada saat itu sangat rahasia bagi kedua beliau. Setelah terobosnya pemekaran Kabupaten Dogiyai masyarakat menyambut secara serius dengan meriah menggunakan koteka mogee di bandara Moanemani. Pada saat itu fakta yang ada di lapangan secara visual sangat meriah sambil air mata berlinan di pipi oleh masyarakat taka pa-apa. Hal ini terlihat berbagai momen-momen yang sebelumnya kami sudah menguraikan satu per satu, maka tersolusilah air mata masyarakat Kabupaten dogiyai. Kabupaten Dogiyai adalah salah satu Kabupaten yang kait-mengkait dengan dasar-dasar pemikiran, baik tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh budayawan,dan tokoh-tokoh agama maka kami simpulkan bahwa sangat kembali ke momen-momen yang ada dan sekaligus melihat air mata masyarakat pribumi. Intinya dari pada motto Kabupaten Dogiyai adalah “Dogiyai Dou Enaa”, artinya Dogiyai Indah dan Cerah. Mempersatukan barisanmu sesuai dengan motto anda……………….buktikan sesuai motto mu……....Jujur diatas Tanah.
Mahasiswa Jurusan Komunikasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya
- Dasar- Dasar Pemikiran Pengembangan Daerah Dogiyai
(Oleh:Yanuarius Goo)Pembangunan pada prinsipnya adalah sebuah upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mengubah hidup ke arah yang lebih baik. Sebagai upaya sadar, pembangunan membutuhkan kesadaran manusia akan pentingnya pembangunan tersebut. Sedangkan di sisi lain kesadaran pembangunan tersebut tidak lepas dari bagaimana pengelolaan pembangunan itu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Agar upaya sadar akan pentingnya pembangunan dan tujuan dari pada pembangunan, yaitu sebuah upaya menuju hidup yang lebih baik dapat tercapai, maka diperlukan beberapa hal yang menjadi prasyarat bagi tercapainya tujuan pembangunan. Beberapa prasyarat dimaksud antara lain adalah ideologi, sistem, aktor (pembuat, pelaksana dan pengawas kebijakan pembangunan), sasaran (obyek) pembangunan dan lainnya.
Upaya pembanguan dijalankan oleh semua manusia yang sadar akan pentingnya pembangunan. Namun secara umum pembangunan masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada negara untuk memilih ideologi, sistem, aktor dan sasaran pembangunannya. Tetapi tidak jarang pemerintah yang menjalankan upaya pembangunan membagi upaya pembangunan kepada pihak lain di dalam negaranya seperti pasar dan masyarakat sipil. Tetapi pada prinsipnya itu disebut sebagai pembangunan yang dilakukan oleh negara dengan beberapa aktor yang terdapat dalam negara tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembangunan dilakukan oleh semua orang di seluruh dunia dengan aktor dominan dilakukan oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah kepada masyarakatnya yang menjadi sasaran pembangunan.
Indonesia sebagai sebuah negara juga tidak lepas dari upaya pembangunan negara (masyarakat). Pentingnya pembangunan bagi Indonesia dan tujuan yang ingin dicapainya dikemudian hari tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial… ”. Dari empat tujuan pembangunan nasional yang dikemukakan ini yang perlu disoroti – sebagai tujuan pembangunan ke dalam (masyarakat) – adalah tujuan yang menyangkut perlindungan terhadap masyarakat dogiyai, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan dogiyai kedepan.
Untuk mencapai tujuan pembangunan dogiyai, maka secara umum dalam realisasi cita-cita tersebut dibuatlah berbagai macam kebijakan pembangunan. Proses pembuatan kebijakan pembangunan di dogiyai dilakukan oleh pihak legislatif (pembuat kebijakan), kemudian dilaksanakan oleh pihak eksekutif (pelaksana pembangunan), dan diawasi oleh pihak yudikatif (pengawas/pengadili pembangunan).
Di tingkatan pembuatan kebijakan, secara sistematis lembaga legislatif di dogiyai terdiri dari DPRD Kabupaten Dogiyai. Di tingkatan pelaksana pembangunan, secara sistematis lembaga eksekutif terdiri dari Pemerintah Kabupaten Dogiyai (Bupati dan Bagian, Badan, dan dinasnya), Pemerintah Kecamatan/Distrik (Camat/Kepala Distrik dan Staf, serta Cabang-cabang Dinasnya), dan di Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan stafnya). Pembangunan di Dogiyai – sebagaimana gejala umum yang terjadi di hampir semua Kabupaten – tidak lepas dari berbagai masalah pembangunan Kabupaten Dogiyai. Masalah-masalah pembangunan yang muncul tersebut menyebabkan banyak dampak yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pembangunan di Kabupaten Dogiyai. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pembangunan. Dari sekian banyak penyebab yang ingin dikemukakan di sini adalah faktor kepemimpinan pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dalam pembangunan. Kepemimpinan pemerintah yang buruk dalam menjalankan upaya pembangunan dalam masyarakat sudah tentu akan membawa masyarakat ke arah kegagalan pembangunan atas diri mereka.
Kegagalan pembangunan di dogiyai karena faktor kepemimpinan menjadi hal yang perlu disoroti dan diduga menjadi faktor yang paling dominan yang menyebabkan kegagalan pembangunan masyarakat dogiyai. Hal ini dapat disoroti dari berbagai masalah kepemimpinan yang muncul dewasa ini seperti praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melanggar disiplin kerja (malas kerja), upaya pembiaran secara sengaja dan lainnya. Masalah kepemimpinan ini terjadi di segala tingkatan pemerintahan di hampir seluruh wilayah Papua Barat pada khusus Kabupaten Dogiyai. Akumulasi dari semuanya ini menyebabkan gagalnya upaya pembangunan masyarakat, sehingga cita-cita Dogiyai Dou Ena kapan akan terwujud pembangunan Kabupaten Dogiyai semakin jauh dari harapan.
Dari sekian banyak masalah kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Dogiyai, salah satu yang perlu disoroti adalah kepemimpinan Kabupaten Dogiyai, kepemimpinan DPRD Kabupaten Dogiyai dan Kepala-Kepala Bagian dan Kepala-kepala Distrik di Kabupaten Dogiyai . Selama dua tahun terakhir ini bisa dikatakan bahwa pembangunan masyarakat yang ada di Kabupaten Dogiyai belum – kalau bukan tidak sama sekali – berjalan dengan baik, atau mengalami kegagalan pembangunan. Salah satu faktor penyebabnya adalah masalah kepemimpinan Kabupaten Dogiyai,kepemimpinan DPRD kabupaten Dogiyai dan kepemimpinan Kepala-kepala Bagian kabupaten Dogiyai dan kepala-kepala Distrik kabupaten dogiyai yang dinilai tidak berjalan dengan baik (buruk). Kegagalan pembangunn di kabupaten Dogiyai. Kabupaten Dogiyai,kepemimpinan DPRD dan Kepala-kepala Bagian di Dogiyai dan kepala-kepala Distrik yang ada Dogiyai itu dapat diukur dari ketidakmampuan untuk memimpin masyarakat dan menjalankan roda pembangunan di wilayah kekuasaannya. Selain itu Bupati Kabupaten Dogiyai juga jarang masuk kantor atau staf yang tidak pernah masuk kantor?? Dan juga Kepala Distrik juga jarang masuk kantor (selalu di rumah saja atau pergi ke kota) dan tidak pernah mengatur (mengabaikan) staf kantornya dan para Kepala Desa untuk bekerja sendiri.
Kepemimpian Kabupaten Dogiyai,bagian-bagian kabag dan Kepala-kepala Distrik yang buruk atau dapat dikatakan gagal ini dapat membawa dampak yang buruk dalam masyarakat. Artinya kepemimpinan Kepala Distrik yang buruk membawa dampak yang buruk di dalam masyarakat yang harus ditanggung oleh masyarakat tersebut. Hal itu dapat dilihat dari beberapa masalah dalam berbagai kehidupan masyarakat yang mengalami kegagalan atau macet total. Beberapa bidang kehidupan yang menjadi indikator kegagalan kepemimpinan bupati kabupaten dogiyai harus perhatikan adalah bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, Politik dan lainnya.
Dalam bidang politik tidak ada upaya pemberdayaan masyarakat untuk terlibat memberikan suara (aspirasinya) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Sementara itu upaya kontrol masyarakat terhadap pembangunan dibatasi seminimal mungkin atau bahkan sama sekali ditindas. Dampaknya masyarakat kehilangan hak-haknya untuk memberikan aspirasi dan mengontrol pembangunan di wilayahnya. Bahkan lebih jauh dalam masyarakat tumbuh semacam “budaya bisu” (tidak bersuara) atas penderitaan hidup yang mereka alami akibat kesalahan kepemimpinan di kabupaten Dogiyai.
Dalam bidang pendidikan tidak ada upaya pelayanan pendidikan yang maksimal. Walau sebelumnya telah dibuka sekolah-sekolah sebagai sarana pendidikan namun tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa sekolah dasar yang mempunyai ruang kelas yang terbatas (rata-rata antara tiga ruang kelas atau empat ruang kelas), selain itu bangunan-bangunan sekolah juga mengalami kerusakan yang sangat parah, termasuk di dalamnya adalah kekurangan sarana belajar seperti meja dan kursi belajar, papan tulis, kapur dan lainnya. Kondisi ini lebih diperparah dengan tidak adanya tenaga pengajar (guru) di hampir semua sekolah. Dalam masyarakatpun tidak ada upaya dari pihak pemerintah untuk menambah kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi warga masyarakatnya. Akhirnya akumulasi dari semua permasalahan pendidikan ini menyebabkan matinya pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
Kehidupan ekonomi masyarakat di Dogiyai juga bisa dikategorikan sebagai wilayah yang jauh dari pelayanan pemerintah. Indikatornya adalah adanya diskriminasi dalam penguasaan aset-aset ekonomi dalam masyarakat. Semua aset produksi dikuasai sepenuhnya secara diskriminatif oleh orang-orang pendatang dari luar Dogiyai (orang non-Papua dan orang Papua luar Dogiyai). Hal ini dapat dilihat dari penguasaan tanah-tanah adat secara sepihak oleh para pendatang, sementara penduduk asli digusur ke wilayah-wilayah yang tidak produktif secara ekonomis. Contoh lain adanya diskriminasi dan dominasi para pendatang dalam masalah ekonomi adalah tempat jualan hasil produksi di pasar. Para pendatang menguasai tempat jualan yang layak (di meja pasar), sedangkan penduduk asli berjualan di pinggir jalan, di atas Lumpur, digantung di pohon-pohon dan lainnya. Atas semua diskrimasi dan dominasi ekonomi ini pemerintah mengambil sikap mengabaikan.
Bidang Sosial Budaya juga menyimpan berbagai masalah yang menjadi dampak kegagalan pemerintah dalam menjalankan upaya pembangunan masyarakat. Beberapa masalah sosial yang bisa dianggap menjadi indikator kegagalan pembangunan adalah timbulnya “penyakit sosial” dalam masyarakat seperti mabuk-mabukan, perkelahian, dan lainnya. Selain itu terjadi urbanisasi secara besar-besaran akibat tidak adanya jaminan hidup yang produktif dari pihak-pihak yang menjalankan pembangunan, termasuk pemerintah Dogiyai. Dalam bidang budaya terjadi pemusnahan budaya akibat gempuran budaya luar yang tidak diimbangi dengan upaya penguatan budaya lokal (asli) Dogiyai. Akibatnya terjadinya gesekans budaya luar dan budaya asli yang tidak disertai dengan upaya “pengolahan” budaya oleh pemerintah, terutama terhadap peningkatan dan pelestarian budaya Dogiyai.
Taraf kesehatan masyarakat Dogiyai juga tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kematian dan rendahnya angka kelahiran (keselamatan bayi saat dilahirkan). Selain itu tidak ada upaya penyadaran akan pentingnya kesehatan dari pihak pemerintah. Walaupun terdapat sarana kesehatan yang cukup memadai dengan tersedianya beberapa sarana rumah sakit (sebuah Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Dogiyai), namun keterbatasan obat-obatan dan kesadaran hidup sehat dari masyarakat menyebabkan rendahnya derajat kesehatan bagi masyarakat.
Selain beberapa bidang kehidupan yang disebutkan di atas masih banyak bidang kehidupan masyarakat seperti keagaaman, keamanan, dan lainnya yang membawa dampaknya tersendiri akibat kegagalan kepemimpinan pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan masyarakat. Semuanya ini menjadi indikator untuk menilai kenyataan buruknya kepemimpinan dalam pmerintahan yang menyebabkan pembangunan masyarakat mengalami kegagalan.
Nampak jelas bahwa kegagalan pembangunan dalam masyarakat sudah tentu mempunyai dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat tersebut. Dampak-dampak tersebut akan terus-menerus mempengaruhi setiap sendi kehidupan masyarakat sehingga akan menimbulkan kegoncangan hidup dalam masyarakat yang akhirnya menyebabkan masyarakat Dogiyai menjadi masyarakat tertinggal dari segi pembangunan. Artinya, jika diukur keberhasilan pembangunan, sudah tentu pembangunan masyarakat di Dogiyai bisa dikategorikan sebagai wilayah yang mengalami kegagalan dalam pembangunan masyarakat. Akibatnya secara mikro adalah mereka tidak berdaya dalam persaingan kehidupan yang semakin maju, dan secara makro dapat dikatakan bahwa Pemerintah telah gagal melakukan pembangunan, terutama untuk Distrik akibat adanya kepemimpinan Kepala Distrik yang buruk (tidak produktif) dalam menjalankan upaya pembangunan masyarakat. Sehingga secara umum, cita-cita pembangunan Dogiyai belum bisa terwujud.
Semua masalah yang disebut di atas ini, yaitu berbagai masalah yang timbul di Kabupaten Dogiyai yang menjadi potret kegagalan pembangunan akibat kepemimpinan pemerintah dogiyai yang buruk dan ini menjadi sebuah permasalahan yang membutuhkan pemecahan masalah yang lebih efektif dan produktif. Untuk itulah, maka beberapa langkah harus dilakukan untuk mencari tahu penyebab utama timbulnya masalah kegagalan pembangunan tersebut, termasuk di dalamnya adalah kepemimpinan pemerintah yang dianggap buruk tersebut. Agar dengan menemukan duduk permasalahan dalam kepemimpinan pemerintah dogiyai ini, maka bisa dicarikan solusi yang lebih efektif dan produktif agar tidak mengulangi kesalahan yang sama pula di waktu mendatang. Dengan cara inilah, paling tidak dapat sedikit membantu mencari penyebab kegagalan pembangunan masyarakat di Dogiyai terutama karena faktor kepemimpinan dalam pemerintahan.
Berdasarkan kritikan yang berkaitan dengan kepemimpinan Kabupaten Dogiyai mulai dari Bupati samapai Kepala-kepala Distrik di Kabupaten Dogiyai maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan menjadi penyebab kegagalan pembangunan, yang dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:
Bupati samapai camat ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak ada satu kegiatan pun yang dilaksanakannya sehingga pembangunan di Kabupaten Dogiyai dikatakan gagal total.
Walaupun kepemimpinannya yang dianggap tidak baik oleh masyarakat namun kasus tersebut tidak pernah dilaporkan kepada atasan karena Bupati krakteker Dogiyai samapai camat yang ada di Dogiyai tidak menjalin hubungan dengan para tokokh masyarakat,tokoh pemuda, Mahasiswa dan masyarakat Dogiyai yang dianggap tidak berbobot dan berpengaruh juga kepada Bupati devinitif yang akan terpilih tahun 2011 nanti.
Saran dalam rangka meningkatkan pelayanan pembangunan di berbagai bidang kehidupan yang sampai saat ini banyak mengalami kemajuan karena faktor kepemimpinan yang dianggap sebagai pemicu kegagalan pembangunan kabupaten Dogiyai maka sebaiknya pemerintah Propinsi Papua bagimana memperhatikan kabupaten Dogiyai,bagaimana keseriusan pemimpin dalam menjalankan aktivitas kepemimpinan sehingga tidak lagi terjadi penyesalan seperti yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Dogiyai.
Saya ada tulis diatas ini supaya pemerintah kabupaten Dogiyai simpan dendam terus pada hal saya tulis sebagai membagunan untuk kabupaten dogiyai untuk kemajukan pembagunan kedepan di Kabupaten Dogiyai karena simpan dendam biasa terjdi di Papua pada umumnya.
- DAMPAK KEPEMIMPINAN BUPATI KABUPATEN DOGIYAI,KETUA DPRD KABUPATEN DOGIYAI DAN KEPALA-KEPALA DISTRI KABUPATEN DOGIYAI TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN