Kirim Berita Anda Melalui E_mail Kami

ipmadokorwilsesal@gmail.com

Money Politic Calon Kandidat Dogiyai, Tidak Menjamin Kesejahteraan Masyarakat Dogiyai

Sabtu, November 06, 2010


Oleh Agustinus Dogomo

Dalam tulisan ini, penulis tidak ingin menghakimi kandidat siapa saja yang akan mencalonkan diri di Kabupaten Dogiyai. Tetapi ingin mengingatkan saja, bahwa kalau berpolitik mengunakan politik Uang maka tidak akan mensejaterakan rakyat Kebupaten Dogiyai. Oleh sebab itu, stop money politic.

Kabupaten Dogiyai secara resmi dimekarkan dari kabupaten induk Nabire dengan nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua. Pada tanggal 28 Juni 2008 resmi menjadi kabupaten karateker dengan bupati karateker Drs. Adauktus Tekerubun. Kabupaten Dogiyai yang berusia 2 tahun ini akan mengelar pesta demokrasi (pemilihan kepala Daerah) yang pertama. Secara otomatis dari status kabupaten Karateker akan menjadi Kabupaten Defenitif.

Karena ini merupakan pemilihan kepala daerah yang pertama maka jangan ada yang namanya mengunakan maney politic (Politik Uang). Mengapa demikian? Karena kalau money politic (Politik Uang) yang terjadi, calon kandidat membeli suara rakyat, dan otomatis tidak memerhatikan, menjamim kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dogiyai. Dengan alas an bahwa calon kandidat telah membeli suara rakyat, dan terlepas dari tanggungjawab melayani masyarakat.

Belajar dari pengalaman pemilihan kepala daerah lain, bahwa setelah melakukan pemilihan umun kepala daerah yang terpilih kadang hilang. Menjadi kepala daerah sebagai tempat untuk memupuk kekayaannya. Karena, calon kandidat bertatap muka dengan masyarakat umum ketika kampanye dan selanjutnya setelah terpilih akan hilang. Jangan sampai Kabupaten Dogiyai juga terjadi demikian. Padahal menjadi kepala daerah untuk melayani masyarakat. Itulah money politic (Politik Uang).

Hal terselubung yang akan terjadi apa bila di lakukan yang namanya money politic yaitu semua uang pembangunan akan lari ke orang atau pengusaha yang sudah sebelumnya mengadakan kontrak atau kerja sama dengan calon kandidat. Kalau uang lari kesana maka apa yang akan terjadi dengan pembangunan di kabupaten Dogiyai yang berusia mudah ini. Apa yang akan terjadi dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dogiyai.

Akhir kata, harus dicamkan bahwa calon kandidat Kabupaten Dogiyai jangan berpolitik dengan mengunakan uang tetapi harus berpolitik yang bermartabat. Sedangkan masyarakat Kabupaten Dogiyai harus tahu bahwa jangan menerima calon kandidat yang memberikan uang karena itu sungguh tidak menjamin kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dogiyai.


Mahasiswa Jurusan Pemetintahan, Semester III, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakart
BACA TRUZZ... - Money Politic Calon Kandidat Dogiyai, Tidak Menjamin Kesejahteraan Masyarakat Dogiyai

BERKUALITASKAH PENDIDIKAN KITA [DI PAPUA]?

Minggu, Oktober 31, 2010


Oleh: Yohanes Kuayo

Inilah saatnya kita melihat dengan mata hati akan kualitas pendidikan di Papua, bukan hanya harus mengatakan pendidikan di Papua sangat buruk buruk, namun juga boleh dikatakan maju, karena anak negeri Papua sudah mulai bersaing dengan daerah lain, hal ini menunjukan putra/i negeri Papua sudah mulai keluar ke tingkat internasional dan bersaing di luar negri. Meski fakta menunjukan bahwa pendidikan di tanah Papua masih terbaik tetapi ada pihak juga yang menilai kondisi pendidikan di Papua saat ini sudah mengalami kesulitan dalam hal pembangunan fisik, kualitas guru, serta tidak memadainya fasilitas yang dimiliki setiap sekolah. Memang hal ini dibenarkan karena pihak yang berwajib dalam hal ini pemerintah daerah seakan-akan tidak secara serius memerhatikan pendidikan di Papua. Anak negeri Papua mulai bersaing dengan daerah yang lain menandakan Papua sudah maju beberapa langkah walaupun banyak ada hal yang perlu dibenahi dan diperhatikan secara serius seperti beberapa contoh yang sudah dituliskan sebelumnya. Sangat disayangkan kondisi pendidikan di Papua yang hanya dipandang sebelah mata.

Sementara itu proses membangun karakter masing-masing anak didik sudah ada keperdulian dari orang tua dan pemerintah dalam mencerdaskan anak negri Papua. Tapi sayang masih banyak anak-anak Papua yang belum bisa membaca di tingkat SD sebagai contoh di daerah pedalaman di Papua atau daerah lainnya yang tidak mendapatnkan pendidikan yang layak. Seharusnya pemerintah daerah menyediakan tenaga pendidik yang professional, karena seorang pendidik mempunyai peran penting dalam pendidikan itu sendiri sementara yang dilakukan terhadap daerah pedalaman atau daerah yang tertinggal akan pendidikan masih jauh dari yang seharusnya diterapkan. Tenaga pendidik bukan cuma datang untuk mencari pekerjaan demi kepentingan pribadi dan jabatan atau pun tujuan lain yang mengatasnamakan bahwa peduli dengan pendidikan.

Terlepas dari itu, Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Mapia (DPMAM) Bomomani, Distrik Mapia Kabupaten Dogiyai mengatakan guru- guru yang ada sekarang di seluruh Kampung masih juga banyak yang meninggalkan tugas atau kewajibannya sehingga banyak anak sekolah yang tidak belajar dengan serius karena banyak guru-guru melakukan libur panjang. Dampaknya memberikan sumber daya manusia (SDM) di kampung semakin menurun.
Saya menjadi heran melihat kondisi ini, megapa? Didikan guru-guru pada jaman penjajahan Belanda masih menetap atau tinggal di kampung dan tetap setia menjalankan tugasnya sebagai seorang pengajar, walaupun mereka termasuk sudah tua dimanakan usia. Berbeda dengan pendidikan didikan jaman sekarang, walaupun dikatakan masih muda dan seharusnya mereka yang menjadi estafet untuk menjadi tenaga pendidik yang professional , namun yang terjadi malah sebaliknya mereka lebih banyak ke kota atau meninggalkan tugasnya dan berlomba-lomba bekerja di pemerintahan entalah mungkin juga menjadi pendidik itu bosan. Akibatnya kekurangan guru semakin meningkat, disamping sekolah dimana-mana mulai dibuka tanpa mempertimbangkan kapasitas dan profesionalnya guru.

Untuk menciptakan pendidikan yang baik seharusnya seorang guru mempunyai cinta kasih terhadap pekerjaan dan anak didiknya. Jika hal itu ada otomatis kemampuan pola pikir anak didiknya senakin maju. Ternyata masalah pendidikan bukan hanya sekolah-sekolah di daerah terpencil saja tetapi juga di jantung Kota masih banyak anak-anak negri Papua yang belum bisa membaca dan menulis tentang mata pelajaran yang di berikan oleh gurunya.

Tempat lain di Papua proses belajar mengajar berjalan tidak lancar karena fasilitas, guru, dan pembangunan yang tidak memadai, serta kurang pendekatannya seorang guru terhadap murid dan terkadang guru selalu menutup diri dengan segala kelemahan yang dimiliki atau sering terjadi guru dianggap lebih mengetahui segalanya dan menganggap anak murid sebagai kertas kosong yang siap di corat-coret. Saat inilah system pendidikan itu terjadi sebagaimana transfer.
Persoalan sekarang bagaimana lulusan-lulusan dari Papua ada banyak anak negri papua yang bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari luar Papua. Ada seorang toko adat yang mengatakan semacam kemauannya bahwa lulusan dari Papua kalau melanjutkan ke kota-kota besar selalu bersaing dalam dunia pendidikan khususnya skill individu. Hal-hal yang membuat anak-anak Papua bisa bersaing dalam dunia Pendidikan, karena faktor budaya, Alam. Selain itu sejak kecil didikan hidup mandiri yang diberikan menjadikan modal utama ketika merantau dan penyesuainnya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Dengan ini, pemerintah daerah dalam hal ini institusi terkait perlu menyediakan perpustakan dengan kualitas buku bacaan lama maupun baru yang memadai. Memang harus diakui kualitas anak-anak negeri Papua dikatakan kurang bagus. Karena fasilitas pendukung seperti Perpustakaan, toko-toko buku, taman bacaan dan kekurangan buku ada di mana-mana. Bahkan kalau dilihat hampir semua buku-yang dipakai di Papua masih lama, walaupun tiap hari lebih dari 100 jenis judul buku dicetak oleh berbagai percetakan yang tersebar di Indonesia. Ini menandakan kondisi social dari hari-ke hari selalu berubah-ubah, sehingga meningkatkan minat baca bagi anak didik serta dilengkapi dengan buku-buku bacaan terbaru merupakan solusi paling tepat dalam mencerdaskan kehidupan putra-putri Papua. Saya amati di daerah luar Papua pada khususnya pulau Jawa mempunyai fasilitas yang mendukung anak-anak untuk mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyak salah satunya dari buku bacaan. Kebiasaan anak-anak di luar Papua mengisi waktu dengan membaca buku di perpustakaan dan toko-toko buku sehingga tidak heran jika kualitas pendidikan luar Papua jauh lebih bagus dari pendidikan di Papua.

Persoalan pendidikan di Papua adalah masalah serius, andaikan saja fasilitas pendukung di Papua memadai entalah mungkin saja mampu bersaing dengan teman-teman dari daerah lain dan bisa saja putra-putri Papua melebihinya. Memajukan pendidikan dan tidaknya tergantung kita semua, terutama pemerintah daerah yang hadir lebih dekat dengan rakyat untuk memerdekakan insan Papua. Majulah Pendidikan di Papua [ semoga]

Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan di STPMD/APMD Yogyakarta.

BACA TRUZZ... - BERKUALITASKAH PENDIDIKAN KITA [DI PAPUA]?

Demo di Dogiyai Desak Pencairan Dana Pemilukada, Aspirasikan Calon Asli Dogiyai

Kamis, Oktober 28, 2010


DOGIYAI – Senin (25/10) lalu, sekelompok masyarakat Dogiyai melakukan aksi demo damai di Kantor KPU dan DPRD Dogiyai. Massa aksi yg berjumlah sekitar 30-an orang melakukan long march dari kantor bupati menuju kantor KPU dan berakhir di kantor DPRD. Koordinator aksi massa, Yustinus Agapa dalam orasinya menyatakan, pemerintah Kabupaten Dogiyai segera mempercepat pencairan dana untuk penyelenggaraan Pemilukada.

Massa juga mendesak agar DPRD Dogiyai mengakomodir calon Bupati Dogiyai dari asli Dogiyai dalam suatu Peraturan Daerah (Perda). Sumber di lapangan menyebutkan, sekitar pukul 13.00 Wit masa aksi diterima langsung ketua DPRD Dogiyai, Lamek Kotouki, SH. Menyikapi tuntutan massa aksi, Lamek mengatakan menolak Perda yang mengakomodir calon bupati orang Dogiyai asli. Menurutnya, Perda sangat bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan yang lebih besar. Misalkan UU Otsus No. 21 tahun 2001 pasal 14 hanya mengakomodir gubernur adalah orang asli Papua.


Setelah mendengar jawaban tuntutan massa aksi, mereka pun membubarkan diri dengan konvoi trek. Ditempat terpisah, Nelles Dogomo, tokoh intelektual Dogiyai mengatakan, usulan diperjuangkannya Perda untuk pembatasan calon bupati non Dogiyai jangan dijadikan proyek pemerintah Dogiyai untuk diperjuangkan di tingkat provinsi maupun pusat. Nelles juga menuding pemerintah sengaja meniupkan bola panas politik perda cabup non Dogiyai untuk menunda-nunda tahapan Pemilukada yang disusun KPU Dogiyai.

Menyikapi tuntutan massa aksi tentang perlunya Perda untuk pembatasan calon bupati dari luar Dogiyai, anggota dewan Markus Mote dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Dogiyai, mengatakan, terlalu mengada ada usulan tersebut. Pemilukada Dogiyai tetap mengacu pada aturan nasional. Lanjutnya, pro dan kontra kandidat bupati baik dari Dogiyai maupun luar itu dinamika politik di era demokrasi. Tentang siapa yang paling layak memimpin Dogiyai kedepan kembali kepada suara rakyat. Lambatnya pencairan dana Pemilukada di rekening KPU merupakan upaya penghambatan terhadap kinerja KPU. Pemerintah terkesan ragu-ragu dan apatis terhadap lembaga independen. Pemerintah harus menghentikan kecurigaan yang berlebihan terhadap KPU.

Semua pihak baik penyelenggara Pemilukada, eksekutif dan legislatif harus saling membangun kepercayaan (trust building). Masyarakat Dogiyai merindukan pemimpin yang mampu menghantarkan rakyatnya ke pintu kesejahteraan.“Konsultasi keluar hanya membuang waktu, tenaga dan uang. Usulan adanya Perda sudah tentu akan ditolak pemerintah pusat. Rencana usulan Perda itu sangat diskriminatif dan merusak iklim demokrasi yang sudah tercipta,” katanya. (ist/ros)

http://papuaposnabire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1265:demo-di-dogiyai-desak-pencairan-dana-pemilukada-aspiasikan-calon-asli-dogiyai&catid=32:papuapos-nabire&Itemid=62
BACA TRUZZ... - Demo di Dogiyai Desak Pencairan Dana Pemilukada, Aspirasikan Calon Asli Dogiyai

Dogiyai Dimekarkan Untuk Sejahterakan Rakyat


NABIRE – Sebuah wilayah dimekarkan menjadi provinsi, kabupaten, distrik atau kampung tentunya karena berbagai alasan dan dibalik itu ada target yang hendak dicapai pemerintah. Target tersebut tidak lain adalah mewujudkan terciptanya kesejahteraan bagi rakyat setempat.

Sejalan dengan itu, Kabupaten Dogiyai menjadi satu kabupaten tersendiri dengan harapan agar masyarakat disitu merasakan sentuhan pemerintah dari dekat, juga tentunya sebagai daerah otonom dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan begitu, terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan adalah harapan rakyat yang masih didambakan.
Pendapat tersebut dituturkan salah seorang mahasiswa asal Dogiyai, Ones B. Yobee kepada media ini, Sabtu (6/3) malam.

“Ada satu permenungan kami saat ini, akankah pemerintah Dogiyai mampu menjawab hal itu,” tanyanya. Ia sebenarnya tidak pesimis, sebab sementara ini pemerintah daerah telah dihadapkan dengan pelbagai tantangan yang amat pelik. Pandangan ini disampaikan sekedar mengingatkan agar tujuan dan target pemekaran dapat terwujud di masa mendatang seiring dengan adanya kebijakan pemerintah daerah melalui program-program riil di lapangan.

“Tidaklah sulit untuk menjawabnya, kalau pemerataan kesejahteraan itu dipikirkan dan direncanakan secara teratur serta mau dijalankan dengan tulus,” kata Ones. Menjawab harapan masyarakat akan sebuah kesejahteraan, menurut dia, bukan karena campur tangan pihak luar. Pihak luar hanya sebatas memberikan sebuah rumah (kabupaten) dan selanjutnya kita sendiri yang mengatur rumah tangga tersebut.

Oleh karena itu, ia memberikan beberapa usulan kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai. Pertama, prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara ibu kota kabupaten ke kecamatan dan dari kecamatan ke kampung-kampung. “Karena dengan adanya jalan yang baik, akses ekonomi kerakyatan akan mudah didapat dan harganyapun tidak melebihi kemampuan daya beli masyarakat. Juga nantinya hasil ekonomi rakyat dengan mudah dipasarkan ke kota,” ungkap Yobee.
Kedua, pembangunan listrik. Pemerintah daerah diharapkan secara serius memperhatikan PLTA yang ada. Sebab, dengan adanya listrik, industri rumah tangga mudah digerakan. Begitupun aktivitas perkantoran bisa berjalan lancar.

Hal berikutnya tentang perputaran uang di daerah Dogiyai. Para pejabat dan seluruh pegawai hendaknya membeli barang-barang dagangan hasil kebun, peternakan, perikanan dan perkebunan milik rakyat setempat. Dengan begitu, masyarakat tidak repot menjual dagangannya ke daerah lain.
“Beberapa bulan lalu, saya ditelepon oleh beberapa masyarakat Dogiyai. Mereka terpaksa menjual hasil kebun mereka ke Paniai, Deiyai dan Nabire. Saat itu saya tanya alasannya, mereka katakan bahwa kalau berjualan di Dogiyai, tidak laku,” tutur Ones sembari berharap agar hasil produksi masyarakat tidak menjadi sia-sia lantaran kurangnya pembeli.

Mahasiswa STIE Mitra Indonesia Yogyakarta ini juga menyoroti tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bagi dia, BLT sesungguhnya tidak menjawab dan menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat setempat. Malahan program itu hanya melahirkan sifat ketergantungan kepada pemerintah, budaya kerja akan berkurang dan muncul sikap pemalas.

“Menurut saya, rakyat bisa sejahtera ketika ada campur tangan pemerintah daerah dalam memberikan pembekalan misalnya teknik pertanian modern, cara menyemai bibit, menanam, memelihara, atau beternak hewan. Uang BLT itu semestinya diberikan untuk bekal bagi masyarakat membuka usaha atau bisa juga ditabung di bank. Upaya begitu akan mengurangi pola hidup ketergantungan kepada pemerintah,” ungkapnya.

Terkait penerimaan CPNS, menurut dia, mengingat luasnya wilayah dan banyaknya pengangguran termasuk yang sudah berijazah sarjana, sebaiknya difokuskan untuk putra-putri asli Dogiyai. “Kalau sudah terkomodir, saya kira tujuan dan maksud dimekarkannya kabupaten ini akan terasa. Berbeda kalau selalu didominasi muka baru dan orang luar, pasti akan ada kecemburuan sosial. Bahkan karena kesal, suatu ketika masyarakat bisa demo besar-besaran dan tuntut SK pemekaran kabupaten dikembalikan ke pusat,” tutur Ones Yobee beragumen.
Untuk menghindari berbagai kemungkinan itu, pemerintah daerah hendaknya bekerja dengan hati, bukan menjadikan Dogiyai sebagai tempat “mencari makan”. Bekerjalah sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga semua rakyat merasakan hasilnya demi kesejahteraan yang diidam-idamkan bersama. Ia berharap, pembangunan ke depan bisa berjalan baik. Tentunya roda pemerintahan dan program pembangunan tetap didukung seluruh komponen masyarakat Dogiyai. (you)

Sumber: Papuapos Nabire Edisi Cetak, Tgl 8 Maret 2010
BACA TRUZZ... - Dogiyai Dimekarkan Untuk Sejahterakan Rakyat

 
 
 

Pengikut

Daftar Isi