Mahasiswa Dogiyai Menunggu Realisasikan Tiga Aspirasi

Oleh Agustinus A. Dogomo*)

Tiga aspirasi yang di maksud pertama, aspirasi untuk membangun asrama permanen di seluruh Indonesia dimana mahasiswa kabupaten Dogiyai menuntut Ilmu, kedua Memberikan Dana kepada Mahasiswa Kabupaten Dogiyai yang sedang menyusun sikiripsi atau melakukan penelitian, ketiga memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari semester pertama sampai semester terakhir. Ketiga aspirasi mahasiswa Kabupaten Dogiyai ini disampaikan kepada pemerintah kabupaten Dogiyai untuk direalisasikan pada tahun 2011 setelah kabupaten Dogiyai berganti Status dari karateker ke Definitif.


Mengapa demikian? Karena Tiga aspirasi yang sudah dipaparkan di atas, merupakan aspirasi mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai sejak, kabupaten Dogiyai masih berstatus kareteker. Aspirasi tersebut sudah di sampaikan oleh mahasiswa. Dan juga sejak membentuk organisasi ikatan pelajar mahasiswa di setiap kota study dari Sabang sampai Merauke. Yang jelas untuk memperkuat aspirasi tersebut mahasiswa telah membuat proposal untuk ketiga aspirasi, pengembangan organisasi dan acara-acara lainnya, tetapi tidak pernah direspon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai, khusus dinas terkait dan kepala daerah. Oleh sebab itu, pada bulan Agustus 2009, mahasiswa telah melakukan demostrasi didepan kantor Bupati Kabupaten Dogiyai. Demostrasi tersebut di koordinir Oleh Yanuarius Goo, menuntut apa yang menjadi hak mahasiswa, bukan bermaksud untuk merusak kinerja birokrasi Kabupaten Dogiyai.
Ketika mahasiswa sebagai agen perubah atau masyarakat berintelektual melakukan demonstrasi tersebut menyadarkan pemerintah daerah tentang pentingnya sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Dogiyai, yang baru dimekarkan atau berusia 2 tahun ini. Hal ini dibenarkan oleh, Tim yang mendata di kota study Jawa Tengah yang melingkupi, wilayah Semarang, Yogyakarta, dan Solo ketika melakukan pendataan.
Selain itu juga, dari demostrasi tersebut telah melahirkan yang namanya pendataan mahasiswa setiap kota study oleh pemerintah daerah. Walaupun pendataan ini mahasiswa merasa kecewa karena pemda. melakukan pendataan secara tiba-tiba. Ungkap Mateus Auwe sebagai Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Se-Jawa Bali dan Yanuarius Goo sebagai Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Yoglo (Yogyakarta, Solo) pada saat bertatapan langsung dengan pemerintah kabupaten Dogiyai.
Dalam melakukan pendataan SDM Pelajar Mahasiswa, kata Willem Yobee, pihak Pemkab terdiri dari 7 (tujuh) tim. Masing-masing diantaranya: tim pertama melingkup wilayah Nabire, Paniai dan Timika. Tim Kedua mencakup wlayah Biak, Manokwari dan Sorong. Tim Ketiga meliputi wilayah Jayapura dan Wamena. Tim keempat meliputi Pulau Sulawesi yakni Kota Manado, Gorontalo dan Makassar. Sementara Tim Kelima terdiri dari wilayah Surabaya, Malang dan Bali. Tim Keenam meliputi wilayah Jawa Tengah yakni kota Semarang, Yogyakarta dan Solo. Serta Tim Ketuju meliputi wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) serta wilayah Jawa Barat berpusat di Bandung ( Baca Jubi On line).
Pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai yang telah mendata mahasiswa ini sekalian mengumpulkan aspirasi mahasiswa disetiap kota study untuk dievalusikan ditingkat pemerintah daerah. Karena melakukan pendataan ini sekaligus menjadi bahan untuk mendukung program kerja pemerintah kabupaten Dogiyai. Dan otomatis akan dibahas di sidang anggaran belanja Daerah (APBD) kabupaten Dogiyai tahun 2011. Oleh sebab itu, tiga aspirasi mahasiswa ini bisa di masukan dalam pembahasan tersebut.
Walaupun pemerintah kabupaten Dogiyai mengatakan kami tidak janji untuk merealisasikan ketiga aspirasi ini. Tetapi dengan pendataan SDM (Sumber Daya Manusia) Dogiyai mereka telah berjanji akan merealisasikan. Mahasiswa dan Pemda kabupaten Dogiyai telah membuat satu keputusan bahwa ketiga aspirasi batas terakhir direalisaikan pada bulan Juni 2011. Kalau bulan Juni 2011 juga tidak ada realisasi maka kami akan turun untuk melakukan demontrasi didepan kantor bupati menuntut janji pemda kabupaten Dogiya. Ungkap Mateus Auwe sebagai Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai Se-Jawa Bali dan dipertegas oleh Yanuarius Goo sebagai Ketua Ikatan Palajar Mahasiswa kota study Yogyakarta-Solo. Oleh karena itu, akhir kata harapan Mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai agar tiga aspirasi ini direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Dogiyai.
(Penulis: Mahasiswa Simester III, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta)

BACA TRUZZ... - Mahasiswa Dogiyai Menunggu Realisasikan Tiga Aspirasi

IPMADO Netral Dalam Pilkada Dogiyai 2011

JUBI --- Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Se-Jawa Bali, menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut terlibat dalam politik praktis untuk mendukung pasangan calon bupati manapun dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai tahun 2011 mendatang.

Hal ini disampaikan disampaikan Ketua IPMADO Se Jawa-Bali, Mateus Auwe, menyikapi adanya pesan singkat (sms) yang tengah beredar di masyarakat terkait dukungan oknum calon Bupati yang mengatasnamakan nama Asosiasi Mahasiswa.

"Kami asosiasi pelajar dan mahasiwa Dogiyai tidak mendukung calon bupati yang koruptor, pejabat yang keluarga-is, suku-is dan lain-lain yang hanya memperkaya diri selama ini’ ujar Mateus Auwe, kepada JUBI, via handpone di Dogiyai, Minggu (19/12).

Ipmado berterus terang anti-korupsi, keluarga dan sukuis dalam jabatan pemerintahan serta berkepentingan umum. Anehnya, dijelaskan Auwe, dalam pesan singkat tersebut, penyebar SMS secara terang-terangan memojokkan sejumlah bakal calon yang diisukan akan masuk dalam bursa calon Bupati Kabupaten Dogiyai tahun 2011 mendatang.

Diantaranya, Natalis Degei (Kepala Bagian Keuangan Setda Dogiyai), Anton Iyowau (Kepala Distrik Kamu Utara), Thomas Tigi (Sekretaris DPRD Dogiyai) dan
Ausilius Youw (Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika).

”Pesan singkat ini tak salah. Yang kami permasalahkan adalah mengatasnamakan mahasiswa dan pelajar di Jawa maupun Bali,” katanya.

Dia menambahkan, bahwa kaum terpelajar tidak pernah mengeluarkan pernyataan pro kontra kepada salah satu kandidat calon Bupati tertentu. ”Kami tidak terlibat dalam urusna politik, sehingga kami mencurigai sms ini berasal oknum tertentu demi kepentingan atau antara lawan politik dalam pemilukada nanti,” paparnya.

Auwe mengakui, selama ini IPMADO tak pernah berurusan dengan kepentingan politik di daerah, kecuali
kepentingan mahasiswa dalam mengurusi bantuan biaya kuliah, tugas atau skripsi serta peneliatan dan bantuan sosial lainnya. ”Untuk itu kepada siapa yang akan maju sebagai calon Bupati, jangan pernaH mengatasnamakan mahasiswa atau pelajar, karena sikap kami independen,” terangnya.

Selain calon Bupati Degei, Iyowau, Tigi dan Youw yang disebutkan di atas, sejumah calon Bupati yang diisukan akan masuk dalam bursa Pemilukada Dogiyai diantaranya, Leander Auwe (Staf Departemen Lingkungan PT Freeport Indonesia), Yakobus Dumupa (Aktivis dan penulis buku), Ferry Pakage (Aktivis Partai Politik), Frans Magai (Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Dogiyai dari utusan partai Demokrat), serta kemungkinan calon lain bermunculan.

“Mari wujudkan hak politik sesuai mekanisme demokrasi yang ada. Jangan menggunakan nama pelajar atau mahasiswa serta wadah sosila lainnya untuk kepentingan prbadi," pesannya. (Willem Bobi)
sumber: http://www.tabloidjubi.com/index.php/daily-news/seputar-tanah-papua/10200-ipmado-netral-dalam-pilkada-dogiyai-2011

BACA TRUZZ... - IPMADO Netral Dalam Pilkada Dogiyai 2011

Dasar- Dasar Pemikiran Pengembangan Daerah Dogiyai

Oleh; Yosias Tebai

Pengembangan daerah sangat tidak mudah, menampung dasar-dasar pemikiran positif maupun negatif untuk membangun daerah itu sendiri. Pada awalnya Pemerintah sama sekali belum mengenal Lembah Hijau Moanemani,(LEHIM) masyarakat pun belum mengenal Pemerintah. Pada saat itu masyarakat LEHIM hidup diba...wah garis kemiskinan tanpa se-pengetahuan apapun.

Hidup mereka selalu menghadapi keadaan lingkungan, tetapi itu pun se-batas pemikiran/wawasan saja, sebab ilmu-ilmu dasar yang mereka miliki sebagai memon dasar hidupnya. Hal ini terlihat bahwa masyarakat zaman kuno dan masyarakat kini tidak relevan, sebab dasar hidup mereka bertahan dan tidak ditiadakan perintah-perintah, larangan, norma-norma agama maupun budaya di pengang sampai kini.

Adapun juga masyarakat berjiwa besar dengan bersosial untuk menghadapi berbagai permasalahan, baik itu intern, ekstern, lingkungan, daerah, maupun kelompok selalu bahu membahu sampai puncaknya. Hal-hal diatas ini mereka lakukan secara serius tanpa dendam,agar mencapai untuk mengutamakan berinteraksi demi kelancaran hidup mereka. Kata “Interaksi” gampang disebut, tetapi sulit memaknai, karena zaman dahulu sangat rumit pengembangan daerah yang berbeda-beda,dasar pemikiran pun beda.

Kira-kira tahun 1920-an Pemerintah Belanda masuk ke daerah penggunungan lewat kali Yawei, mereka menampung Enagotadi, sekarang Kabupaten Enarotali. Daerah penggunungan Papua di kuasai oleh orang-orang Barat untuk mengubah hidup orang Papua penggunungan khususnya dan Papua pada umumnya. Setelah mengambil posisinya mereka melakukan sesuai dengan apa yang di pikirkan, sebab mereka masuk Paniai bukan mengambil harta kekayaan Papua atau membunuh masyarakat, tetapi mereka membawa kabar gembira bagi masyarakat disana. Mereka melihat masyarakat sangat di sayangkan karena pakaian mereka memakai koteka dan mogee, koteka ini dipakai oleh pria sedangkan mogee dipakai wanita. Beberapa bulan kemudian mereka berkunjung kampung ke kampung untuk memahami keadaan disana,

Usailah kunjungannya,,mereka melakukan dan membagi pengetahuan tentang Nasehat-nasehat ”Allah”. Kabar gembira ini melebar luas ke daerah-daerah, dusun-dusun sampai masyarakat memahami isi Nasehat itu. Mereka juga tidak berdiam diri, di samping itu juga membuka sekolah Alkitab seperti STA,STP dan SPL. Sedangkan sekolah yayasan adalah SD YPPK,SD YPPGI, SMP YPPK,SMP YPPGI. Inilah karya-karya Negara Belanda terhadap masyarakat Papua khususnya Kabupaten Dogiyai pada umumnya Propinsi Papua, maka masyarakat disana mereka disebut-sebut Negara Belanda sebagai Juru Kunci.

Dasar Pemikiran Daerah Lembah Hijau Moanemani

Sebelumnya kami sudah bicarakan tentang pengembangan daerah LEHIM, bahwa daerah itu tidak bisa mengambil posisi untuk menempati Pemerintah, sebab dia berbentuk wajan/kuali masak di dapur. Georafis pun tidak mendukung karena daerah ini rawan dengan ber-rawa yang tidak di ukur oleh meteran. Pada zaman dahulu mereka menggunakan perahu untuk berkunjungi kampung yang satu ke kampung lain, sebab rawa itu mengguasai rata-rata setiap daerah. Saat Belanda masuk ke LEHIM tidaklah ragu-ragu dan menerobos masuk ke wilayah untuk memberikan kabar gembira yang mereka bawah itu. Tujuan kedatangan mereka membenahi daerah-daerah tertinggal. Kedatangan mereka tidaklah sia-sia sebab hasil usaha mereka puji Tuhan bisa berpikir secara rasional dan nasional oleh anak-anak Dogiyai.

Dasar-dasar pemikiran oleh Negara Belanda ini sebagai momen bagi anak-anak Dogiyai untuk mengikuti jejak mereka dan kita pun menerobos gunung Dogiyai demi daerah. Kini saatnya melakukan aksi mengembangkan ilmu-ilmu dasar yang ada di daerah maupun ide-ide luar daerah demi Lembah Hijau Moanemani. Dasar pemikiran positif maupun negative mempunyai penafsiran dalam hal membenahi segala problem-problem untuk oleh masyarakat, pelajar, swasta, maupun bidang-bidang lainnya. Hal-hal ini diklasifikasi setelah datangnya pemekaran Kecamatan/Distri Kamuu ibu kotanya Moanemani.

Dasar Pemikiran Kecamatan/Distrik

Melihat perkembagan daerah lain masyarakat lembah hijau Maoanemani mengambil keputusan untuk pemekaran Kecamatan/Distrik baru agar dapat mengubah wilayah mereka. Beberapa tokoh masyarakat mengambil ali untuk meminta pemekaran sebagai kecamatan Kamuu ibu kota Moanemani sebagai dasar pemikiran oleh masyarakat itu sendiri. Tujuan pemekaran Kecamatan/Distrik ini adalah mengenali wajah-wajah kecantikan wilayah Lembah Hijau Moanemani intinya dasar pemikiran oleh tokoh masyarakat tersebut.

Setelah datangnya pemekaran itu, wajah mereka cerah dan ceriah menyambut ESKA Gubernur dengan sekaligus menggunakan pakian adat,tari-tarian bagi warga masyarakat setempat. Hal ini artinya besar bagi generasi kini, dan akan dating, sebab daerah LEHIM adalah suatu daerah yang sngat menkagumkan oleh warga masyarakat berpakaian koteka,mogee. Dengan adanya pemekaran Kecamatan/Distrik masyarakat LEHIM lebih mengenal dan wawasan pun meluas, karena dari luar daerah/luar pulau Papua datang berdagang Kecamatan/Distrik tersebut. Tibalah saatnya Camat/Kepala Distrik mengumpulkan masyarakat dari Timur, Barat, Utara, Selatan dan Tengah untuk di bagi wilayah, seperti wilayah I (satu) diposkan Mauwa, wilayah ke II (ke dua) diposkan Idakebo, wilayah ke III (ke tiga) diposkan Ugapuga, wilayah ke IV (keempat) diposkan Puweta, dan wilayah ke V (kelima) diposkan Dogimani.

Usailah pembagian wilayah Camat/Kepala Distrik mengambil keputusan sekaligus memberikan nama Desa/Dusun. Jadilah terbentuk pengembagan wilayah. Wilayah-wilayah tersebut makin meningkat melalui karya-karya Kepala Desa/Kepal Dusun itu. Setelah melihat pengembangan daerah, Camat/kepala/Distrik membenahi dan memilih daerah-daerah tertentu untuk menambah Desa/Dusun. Inilah riwayat pengembangan Dasar pemikiran oleh Camat/Kepal Distrik LEHIM. Setiap elemen-elemen melihat daerah itu berbeda dan makin maju, maka camat menambah pemekaran Kecamatan/Distrik beberapa wilayah lagi, seperti Kamuu Utara ibukota Idakebo, Kamuu selatan ibukota Puweta, kamuu Timur ibukota Ugapuga, Kamuu Barat ibukota Dogiyai, sedangkan Kamuu tengah ibukota Moanemani. Keindahan daerah sangat komelsial bagi berbagai elemen yang kami sudah sebut di atas maka mereka tersolusi dan memintah pemekaran Kabupaten, yaitu Kabupaten Dogiyai. Dasar pemikiran ini datangnya dari momen yang terjadi pada pertama kali orang Baratmasuk di Lembah Hijau Moanemani (LEHIM). Dasar pemikiran ini tidaklah sia-sia oleh camat Moanemani akhirnya terwujud sesuai programnya.

Dasar Pemikiran Kabupaten Dogiyai

Setelah pengembangan daerah itu meningkat Natalis Degei,S.Sos dam Drs. Paul Bobi bersiap diri dan mengumpulkan beberapa dasar pemikiran demi daerah Lembah Kamuu Moanemani. Pada saat itu Natalis Degei,S.Sos menjabat sebagai Kabag Keuangan Daerah Kabupaten Nabire. Ide-ide yang beliau dipikirkan sangat mencekam menyusuk hati beliau. Nah…..!! dasar pemikiran itu sebagai sebuah bahan pertimbagan bagi beliau dan Drs. Paul Bobi akhirnya menerobos gunung Kobuge sebagai saksi pada saat menampung ide-ide itu.

Beberapa Camat yang kami sudah sebut diatas mendatangi ke rumahnya Drs. Paul Bobi dan Natalis Degei,S.Sos Jl.Pipit Kaliharapan, Nabire, Papua untuk mengumpulkan semua pendapatnya. Tujuan dan maksud beberapa camat menemui Drs.Paul Bobi dan Natalis Degei,S.Sos untuk menuntut solusi yang terbaik terhadap wilayah Lembah Hijau Moanemani. Kedua beliau tidak jawab secara serius terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa camat yang menemuinya, sebab pada saat itu sangat rahasia bagi kedua beliau. Setelah terobosnya pemekaran Kabupaten Dogiyai masyarakat menyambut secara serius dengan meriah menggunakan koteka mogee di bandara Moanemani. Pada saat itu fakta yang ada di lapangan secara visual sangat meriah sambil air mata berlinan di pipi oleh masyarakat taka pa-apa. Hal ini terlihat berbagai momen-momen yang sebelumnya kami sudah menguraikan satu per satu, maka tersolusilah air mata masyarakat Kabupaten dogiyai. Kabupaten Dogiyai adalah salah satu Kabupaten yang kait-mengkait dengan dasar-dasar pemikiran, baik tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh budayawan,dan tokoh-tokoh agama maka kami simpulkan bahwa sangat kembali ke momen-momen yang ada dan sekaligus melihat air mata masyarakat pribumi. Intinya dari pada motto Kabupaten Dogiyai adalah “Dogiyai Dou Enaa”, artinya Dogiyai Indah dan Cerah. Mempersatukan barisanmu sesuai dengan motto anda……………….buktikan sesuai motto mu……....Jujur diatas Tanah.
Mahasiswa Jurusan Komunikasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya

BACA TRUZZ... - Dasar- Dasar Pemikiran Pengembangan Daerah Dogiyai

DAMPAK KEPEMIMPINAN BUPATI KABUPATEN DOGIYAI,KETUA DPRD KABUPATEN DOGIYAI DAN KEPALA-KEPALA DISTRI KABUPATEN DOGIYAI TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN

(Oleh:Yanuarius Goo)

Pembangunan pada prinsipnya adalah sebuah upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mengubah hidup ke arah yang lebih baik. Sebagai upaya sadar, pembangunan membutuhkan kesadaran manusia akan pentingnya pembangunan tersebut. Sedangkan di sisi lain kesadaran pembangunan tersebut tidak lepas dari bagaimana pengelolaan pembangunan itu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Agar upaya sadar akan pentingnya pembangunan dan tujuan dari pada pembangunan, yaitu sebuah upaya menuju hidup yang lebih baik dapat tercapai, maka diperlukan beberapa hal yang menjadi prasyarat bagi tercapainya tujuan pembangunan. Beberapa prasyarat dimaksud antara lain adalah ideologi, sistem, aktor (pembuat, pelaksana dan pengawas kebijakan pembangunan), sasaran (obyek) pembangunan dan lainnya.

Upaya pembanguan dijalankan oleh semua manusia yang sadar akan pentingnya pembangunan. Namun secara umum pembangunan masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada negara untuk memilih ideologi, sistem, aktor dan sasaran pembangunannya. Tetapi tidak jarang pemerintah yang menjalankan upaya pembangunan membagi upaya pembangunan kepada pihak lain di dalam negaranya seperti pasar dan masyarakat sipil. Tetapi pada prinsipnya itu disebut sebagai pembangunan yang dilakukan oleh negara dengan beberapa aktor yang terdapat dalam negara tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembangunan dilakukan oleh semua orang di seluruh dunia dengan aktor dominan dilakukan oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah kepada masyarakatnya yang menjadi sasaran pembangunan.

Indonesia sebagai sebuah negara juga tidak lepas dari upaya pembangunan negara (masyarakat). Pentingnya pembangunan bagi Indonesia dan tujuan yang ingin dicapainya dikemudian hari tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial… ”. Dari empat tujuan pembangunan nasional yang dikemukakan ini yang perlu disoroti – sebagai tujuan pembangunan ke dalam (masyarakat) – adalah tujuan yang menyangkut perlindungan terhadap masyarakat dogiyai, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan dogiyai kedepan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan dogiyai, maka secara umum dalam realisasi cita-cita tersebut dibuatlah berbagai macam kebijakan pembangunan. Proses pembuatan kebijakan pembangunan di dogiyai dilakukan oleh pihak legislatif (pembuat kebijakan), kemudian dilaksanakan oleh pihak eksekutif (pelaksana pembangunan), dan diawasi oleh pihak yudikatif (pengawas/pengadili pembangunan).

Di tingkatan pembuatan kebijakan, secara sistematis lembaga legislatif di dogiyai terdiri dari DPRD Kabupaten Dogiyai. Di tingkatan pelaksana pembangunan, secara sistematis lembaga eksekutif terdiri dari Pemerintah Kabupaten Dogiyai (Bupati dan Bagian, Badan, dan dinasnya), Pemerintah Kecamatan/Distrik (Camat/Kepala Distrik dan Staf, serta Cabang-cabang Dinasnya), dan di Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan stafnya). Pembangunan di Dogiyai – sebagaimana gejala umum yang terjadi di hampir semua Kabupaten – tidak lepas dari berbagai masalah pembangunan Kabupaten Dogiyai. Masalah-masalah pembangunan yang muncul tersebut menyebabkan banyak dampak yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pembangunan di Kabupaten Dogiyai. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pembangunan. Dari sekian banyak penyebab yang ingin dikemukakan di sini adalah faktor kepemimpinan pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dalam pembangunan. Kepemimpinan pemerintah yang buruk dalam menjalankan upaya pembangunan dalam masyarakat sudah tentu akan membawa masyarakat ke arah kegagalan pembangunan atas diri mereka.

Kegagalan pembangunan di dogiyai karena faktor kepemimpinan menjadi hal yang perlu disoroti dan diduga menjadi faktor yang paling dominan yang menyebabkan kegagalan pembangunan masyarakat dogiyai. Hal ini dapat disoroti dari berbagai masalah kepemimpinan yang muncul dewasa ini seperti praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melanggar disiplin kerja (malas kerja), upaya pembiaran secara sengaja dan lainnya. Masalah kepemimpinan ini terjadi di segala tingkatan pemerintahan di hampir seluruh wilayah Papua Barat pada khusus Kabupaten Dogiyai. Akumulasi dari semuanya ini menyebabkan gagalnya upaya pembangunan masyarakat, sehingga cita-cita Dogiyai Dou Ena kapan akan terwujud pembangunan Kabupaten Dogiyai semakin jauh dari harapan.

Dari sekian banyak masalah kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Dogiyai, salah satu yang perlu disoroti adalah kepemimpinan Kabupaten Dogiyai, kepemimpinan DPRD Kabupaten Dogiyai dan Kepala-Kepala Bagian dan Kepala-kepala Distrik di Kabupaten Dogiyai . Selama dua tahun terakhir ini bisa dikatakan bahwa pembangunan masyarakat yang ada di Kabupaten Dogiyai belum – kalau bukan tidak sama sekali – berjalan dengan baik, atau mengalami kegagalan pembangunan. Salah satu faktor penyebabnya adalah masalah kepemimpinan Kabupaten Dogiyai,kepemimpinan DPRD kabupaten Dogiyai dan kepemimpinan Kepala-kepala Bagian kabupaten Dogiyai dan kepala-kepala Distrik kabupaten dogiyai yang dinilai tidak berjalan dengan baik (buruk). Kegagalan pembangunn di kabupaten Dogiyai. Kabupaten Dogiyai,kepemimpinan DPRD dan Kepala-kepala Bagian di Dogiyai dan kepala-kepala Distrik yang ada Dogiyai itu dapat diukur dari ketidakmampuan untuk memimpin masyarakat dan menjalankan roda pembangunan di wilayah kekuasaannya. Selain itu Bupati Kabupaten Dogiyai juga jarang masuk kantor atau staf yang tidak pernah masuk kantor?? Dan juga Kepala Distrik juga jarang masuk kantor (selalu di rumah saja atau pergi ke kota) dan tidak pernah mengatur (mengabaikan) staf kantornya dan para Kepala Desa untuk bekerja sendiri.

Kepemimpian Kabupaten Dogiyai,bagian-bagian kabag dan Kepala-kepala Distrik yang buruk atau dapat dikatakan gagal ini dapat membawa dampak yang buruk dalam masyarakat. Artinya kepemimpinan Kepala Distrik yang buruk membawa dampak yang buruk di dalam masyarakat yang harus ditanggung oleh masyarakat tersebut. Hal itu dapat dilihat dari beberapa masalah dalam berbagai kehidupan masyarakat yang mengalami kegagalan atau macet total. Beberapa bidang kehidupan yang menjadi indikator kegagalan kepemimpinan bupati kabupaten dogiyai harus perhatikan adalah bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, Politik dan lainnya.



Dalam bidang politik tidak ada upaya pemberdayaan masyarakat untuk terlibat memberikan suara (aspirasinya) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Sementara itu upaya kontrol masyarakat terhadap pembangunan dibatasi seminimal mungkin atau bahkan sama sekali ditindas. Dampaknya masyarakat kehilangan hak-haknya untuk memberikan aspirasi dan mengontrol pembangunan di wilayahnya. Bahkan lebih jauh dalam masyarakat tumbuh semacam “budaya bisu” (tidak bersuara) atas penderitaan hidup yang mereka alami akibat kesalahan kepemimpinan di kabupaten Dogiyai.

Dalam bidang pendidikan tidak ada upaya pelayanan pendidikan yang maksimal. Walau sebelumnya telah dibuka sekolah-sekolah sebagai sarana pendidikan namun tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa sekolah dasar yang mempunyai ruang kelas yang terbatas (rata-rata antara tiga ruang kelas atau empat ruang kelas), selain itu bangunan-bangunan sekolah juga mengalami kerusakan yang sangat parah, termasuk di dalamnya adalah kekurangan sarana belajar seperti meja dan kursi belajar, papan tulis, kapur dan lainnya. Kondisi ini lebih diperparah dengan tidak adanya tenaga pengajar (guru) di hampir semua sekolah. Dalam masyarakatpun tidak ada upaya dari pihak pemerintah untuk menambah kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi warga masyarakatnya. Akhirnya akumulasi dari semua permasalahan pendidikan ini menyebabkan matinya pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

Kehidupan ekonomi masyarakat di Dogiyai juga bisa dikategorikan sebagai wilayah yang jauh dari pelayanan pemerintah. Indikatornya adalah adanya diskriminasi dalam penguasaan aset-aset ekonomi dalam masyarakat. Semua aset produksi dikuasai sepenuhnya secara diskriminatif oleh orang-orang pendatang dari luar Dogiyai (orang non-Papua dan orang Papua luar Dogiyai). Hal ini dapat dilihat dari penguasaan tanah-tanah adat secara sepihak oleh para pendatang, sementara penduduk asli digusur ke wilayah-wilayah yang tidak produktif secara ekonomis. Contoh lain adanya diskriminasi dan dominasi para pendatang dalam masalah ekonomi adalah tempat jualan hasil produksi di pasar. Para pendatang menguasai tempat jualan yang layak (di meja pasar), sedangkan penduduk asli berjualan di pinggir jalan, di atas Lumpur, digantung di pohon-pohon dan lainnya. Atas semua diskrimasi dan dominasi ekonomi ini pemerintah mengambil sikap mengabaikan.

Bidang Sosial Budaya juga menyimpan berbagai masalah yang menjadi dampak kegagalan pemerintah dalam menjalankan upaya pembangunan masyarakat. Beberapa masalah sosial yang bisa dianggap menjadi indikator kegagalan pembangunan adalah timbulnya “penyakit sosial” dalam masyarakat seperti mabuk-mabukan, perkelahian, dan lainnya. Selain itu terjadi urbanisasi secara besar-besaran akibat tidak adanya jaminan hidup yang produktif dari pihak-pihak yang menjalankan pembangunan, termasuk pemerintah Dogiyai. Dalam bidang budaya terjadi pemusnahan budaya akibat gempuran budaya luar yang tidak diimbangi dengan upaya penguatan budaya lokal (asli) Dogiyai. Akibatnya terjadinya gesekans budaya luar dan budaya asli yang tidak disertai dengan upaya “pengolahan” budaya oleh pemerintah, terutama terhadap peningkatan dan pelestarian budaya Dogiyai.

Taraf kesehatan masyarakat Dogiyai juga tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kematian dan rendahnya angka kelahiran (keselamatan bayi saat dilahirkan). Selain itu tidak ada upaya penyadaran akan pentingnya kesehatan dari pihak pemerintah. Walaupun terdapat sarana kesehatan yang cukup memadai dengan tersedianya beberapa sarana rumah sakit (sebuah Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Dogiyai), namun keterbatasan obat-obatan dan kesadaran hidup sehat dari masyarakat menyebabkan rendahnya derajat kesehatan bagi masyarakat.

Selain beberapa bidang kehidupan yang disebutkan di atas masih banyak bidang kehidupan masyarakat seperti keagaaman, keamanan, dan lainnya yang membawa dampaknya tersendiri akibat kegagalan kepemimpinan pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan masyarakat. Semuanya ini menjadi indikator untuk menilai kenyataan buruknya kepemimpinan dalam pmerintahan yang menyebabkan pembangunan masyarakat mengalami kegagalan.

Nampak jelas bahwa kegagalan pembangunan dalam masyarakat sudah tentu mempunyai dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat tersebut. Dampak-dampak tersebut akan terus-menerus mempengaruhi setiap sendi kehidupan masyarakat sehingga akan menimbulkan kegoncangan hidup dalam masyarakat yang akhirnya menyebabkan masyarakat Dogiyai menjadi masyarakat tertinggal dari segi pembangunan. Artinya, jika diukur keberhasilan pembangunan, sudah tentu pembangunan masyarakat di Dogiyai bisa dikategorikan sebagai wilayah yang mengalami kegagalan dalam pembangunan masyarakat. Akibatnya secara mikro adalah mereka tidak berdaya dalam persaingan kehidupan yang semakin maju, dan secara makro dapat dikatakan bahwa Pemerintah telah gagal melakukan pembangunan, terutama untuk Distrik akibat adanya kepemimpinan Kepala Distrik yang buruk (tidak produktif) dalam menjalankan upaya pembangunan masyarakat. Sehingga secara umum, cita-cita pembangunan Dogiyai belum bisa terwujud.

Semua masalah yang disebut di atas ini, yaitu berbagai masalah yang timbul di Kabupaten Dogiyai yang menjadi potret kegagalan pembangunan akibat kepemimpinan pemerintah dogiyai yang buruk dan ini menjadi sebuah permasalahan yang membutuhkan pemecahan masalah yang lebih efektif dan produktif. Untuk itulah, maka beberapa langkah harus dilakukan untuk mencari tahu penyebab utama timbulnya masalah kegagalan pembangunan tersebut, termasuk di dalamnya adalah kepemimpinan pemerintah yang dianggap buruk tersebut. Agar dengan menemukan duduk permasalahan dalam kepemimpinan pemerintah dogiyai ini, maka bisa dicarikan solusi yang lebih efektif dan produktif agar tidak mengulangi kesalahan yang sama pula di waktu mendatang. Dengan cara inilah, paling tidak dapat sedikit membantu mencari penyebab kegagalan pembangunan masyarakat di Dogiyai terutama karena faktor kepemimpinan dalam pemerintahan.

Berdasarkan kritikan yang berkaitan dengan kepemimpinan Kabupaten Dogiyai mulai dari Bupati samapai Kepala-kepala Distrik di Kabupaten Dogiyai maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan menjadi penyebab kegagalan pembangunan, yang dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Bupati samapai camat ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak ada satu kegiatan pun yang dilaksanakannya sehingga pembangunan di Kabupaten Dogiyai dikatakan gagal total.

Walaupun kepemimpinannya yang dianggap tidak baik oleh masyarakat namun kasus tersebut tidak pernah dilaporkan kepada atasan karena Bupati krakteker Dogiyai samapai camat yang ada di Dogiyai tidak menjalin hubungan dengan para tokokh masyarakat,tokoh pemuda, Mahasiswa dan masyarakat Dogiyai yang dianggap tidak berbobot dan berpengaruh juga kepada Bupati devinitif yang akan terpilih tahun 2011 nanti.

Saran dalam rangka meningkatkan pelayanan pembangunan di berbagai bidang kehidupan yang sampai saat ini banyak mengalami kemajuan karena faktor kepemimpinan yang dianggap sebagai pemicu kegagalan pembangunan kabupaten Dogiyai maka sebaiknya pemerintah Propinsi Papua bagimana memperhatikan kabupaten Dogiyai,bagaimana keseriusan pemimpin dalam menjalankan aktivitas kepemimpinan sehingga tidak lagi terjadi penyesalan seperti yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Dogiyai.

Saya ada tulis diatas ini supaya pemerintah kabupaten Dogiyai simpan dendam terus pada hal saya tulis sebagai membagunan untuk kabupaten dogiyai untuk kemajukan pembagunan kedepan di Kabupaten Dogiyai karena simpan dendam biasa terjdi di Papua pada umumnya.

BACA TRUZZ... - DAMPAK KEPEMIMPINAN BUPATI KABUPATEN DOGIYAI,KETUA DPRD KABUPATEN DOGIYAI DAN KEPALA-KEPALA DISTRI KABUPATEN DOGIYAI TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN

DOGIYAI, ANTARA HARAPAN DAN REALITA

Oleh, Donatus Bidaipouga Mote

Masyarakat DOGIYAI dikagetkan dengan kabupaten baru yang disebut dengan KABUPATEN DOGIYAI. Namun demikian keberadaan masa kini masyarakat belum menyadari hadirnya kabupaten DOGIYAI, “karena belum menyentuhnya karateker yang sudah berlangsung dua tahun ini. Adakah sosok seorang pemimpin yang menyentuh dan memberikan pemahaman kepada masyarakat kabupaten DOGIYAI? dengan melihat kenyataan selama ini, dengan kehadirannya pemekaran kabupaten DOGIYAI ini benar-benar merubahkan pola pikir manusia MEE di DOGIYAI dan juga benar-benar merubahkan bentuk alam DOGIYAI yang dahulunya disebut dengan LEMBAH HIJAU namun kini berubah menjadi lembah putih dengan seribu macam bangunan mewah yang beratap seng dan bercat putih.


Mengapa hal itu bisa terjadi di kalangan masyarakat Dogiyai di lembah KAMUU? Untuk menjawab pertanyaan ini saya pun bingung, dan bisa saja muncul berbagai macam pertanyaan seperti: Apakah pemekaran kabupaten DOGIYAI ini,seluruh masyarakat MEE yang berdomisili di daerah KAMUU/LEHIM sepakat bersama melalui rapat terbuka dan hasil rapatnya setuju untuk menerima pemekaran? Atau mungkin karena masyarakat yang berdomisili di Daerah KAMUU tersebut kurangnya mengikuti perkembangan zaman yang sedang terjadi?.Walaupun sebagian masyarakat setempat belum menyadari adanya pemekaran kabupan dari pihak elit politik, akhirnya masyarakat setempat pun menerima dengan terbuka tanpa melihat dampak negative maupun dampak positif.

Mengapa masyarakat setempat yang hidupnya masih bersifat tradisional menerima pemekaran dengan begitu gembira ria? kata masyarakat: Kami menerima pemekaran kabupaten baru dengan gembira karena menurut kami pasti dengan pemekaran ini hidup kami pun akan baik, sumber daya manusia{SDM} pun akan meningkat bahkan kemiskinan pun akan menurun karena pengangguran yang ada ini akan diterima sebagai PNS/ CPNS dan pegawai kantor sebagai manusia yang kerja di ladangnya pemerintah Negara Indonesia.

Ada sebagian masyarakat menangapi juga bahwa, selama ini kami hidup dibawah standar kemiskinan namun sekarang kami mau keluar dari semua penderitaan kami baik, ekonomi, sandan dan pangan. Wajarlah jawaban-jawaban demikian ini, karena sudah elit politik dari kabupaten DOGIYAI membaurkan kata-kata enaknya kepada masyarakat, yang pikirannya tidak akan tercapai itu.

Masyarakat setidaknya harus mengetahui apa dampak positif dan apa dampak negatif dari pemekaran tersebut, kita memahami bersama bahwa dua atau tiga tahun kemudian dampak negatif terlihat di kalangan masyarakat DOGIYAI, Kita sebagai manusia MEE yang berada di daerah KAMUU/LEHIM, kita harus berpikir jauh lebih luas bahwa dengan pemekaran ini, dua atau tiga tahun kemudian hingga sampai regenerasi akan memimpin dari putra daerah itu sendiri. ataukah lima tahun kemudian Orang asing yang akan memimpin kita.

lebih rusak lagi daerah-daerah kosong yang dulunya sebagai tempat keramat dan tempat lahan bertani kini, kini kekosongan yang bisa bertani itu diambil oleh pemerintah untuk membangun gedung dan kenyataannya lihat saja seputar MOANEMANI seperti: EKEMANIDA yang sekarang disebut kota baru, MAUWA yang duluhnya tempat produksi buah-buahan,kini menjadi tempat persaingan pembangunan MEWA oleh orang asing ,KIMUPUGI dan IKEBOO yang duluhnya tempat produksi KOPI ARABICA, kini dijadikan sebagai tempat hidupnya orang asing/pendatang, hingga sampai di ujung MAUWABAA tanahnya sudah di jual oleh masyarakat sendiri terhadap pemerintah dan orang asing(iyooya). Saya sebagai mahasiswa asal DOGIYAI, saya sungguh takut dan gelisah jangan sampai dengan pemekaran kabupaten baru ini kita putra daerah diasingkan oleh pemerintah dan orang luar papua di atas tanah leluhur kita.

Dengan melihat kenyataan pada masa karateker di kabupaten DOGIYAI, saya yakin bahwa kehidupan masyarakat tradisional di lembah kamu akan mempengaruhi dalam kelangsungan hidup di beberapa tahun kemudian, karena dengan kenyataan tanah-tanah yang cocok untuk bertani telah dijual dan tanah tersebut telah dijadikan sebagai sumber pendapatan kekayaan oleh orang asing. Contohnya beberapa tempat yang diatas sudah dijadikan sebagai sumber pendapatan oleh para pengusaha-pengusaha asing.

Maka, saya sebagai mahasiswa asal DOGIYAI dengan berani menekan kepada seluruh masyarakat MEE yang berdomisili di kabupaten DOGIYAI, tanah(makii) sebagai tempat hidup kita manusia dan kita tahu dan sadar bahwa tanah adalah CIPTAAN TUHAN dan TUHAN percayakan kepada kita manusia MEE untuk hidup dan mengolah sesuai dengan mata pencaharian masing-masing, maka itu kita sebagai manusia MEE yang punya AKAL BUDY kita harus berpikir jauh lebih luas bahwa apa keuntungan setelah kita menjual tanah adat kita terhadap orang asing??? Dan pula apa keuntungan apabilah kita mengolah tanahnya dengan cara bertani oleh kita sendiri????,dengan melihat dampak-dampak negative yang akan terjadi pada beberapa tahun kemudian maka, kami mahasiswa asal DOGIYAI berpesan lagi kepada masyarakat adat di Dogiyai; jangan dijadikan tanah adat sebagai barang jualan yang mudah diperjual belikan antara kedua pihak yaitu antara penjual tanah dengan pembeli tanah.


Maka dari akhir tulisan ini saya pun berpesan kepada semua mahasiswa asal Papua pada umunya dan lebih khususnya pada mahasiswa seasal DOGIYAI bahwa: Dengan melihat kenyataan pembagunan pada masa karateker diatas ini maka kita sebagai mahasiswa asal DOGIYAI, mari kita bersatu bergandengan tangan berjuang dengan sungguh-sungguh dalam menyelesaiakan Study agar beberapa tahun kemudian kita sendiri yang memimpin kabupaten DOGIYAI yang tercinta. Untuk mewujudnyatakan semua impian mahasiswa di masa depan adalah harus bersatu dalam pola berpikir yaitu sebagai manusia biasa mempunyai kelemahan maka disitu kita berperan sebagai motivator demi untuk memperbaiki kelemahan tersebut agar disitu kita menemukan diri pribadi yang jantan, dan pantas disebut mahasiswa DIGIYAI yang berpengalaman.

Grup penulis pemula

BACA TRUZZ... - DOGIYAI, ANTARA HARAPAN DAN REALITA

PEMKAB DOGIYAI MELAKUKAN PENDATAAN PELAJAR DAN MAHASISWA ASAL DOGIYAI SE-INDONESIA

Melalui timnya Pemerintah Kabupaten Dogiyai telah/sedang melakukan pendataan bagi Pelajar dan Mahasiswa di Seluruh Indonesia. Reaksi yang dilakukan pemerintah dalam hal pendataan ini mulai dilakukan setelah adanya aksi yang yang di gelar Mahasiswa Dogiyai se-Indonesia bulan Agustus 2009 di depan Kantor Bupati Dogiyai. Pendataan tersebut Pemerintah Kabupaten Dogiyai memberikan kepercayaan kepada Dikbudpora agar bias melaporkannya pada Sidang Pembukaan yang akan digelar dalam waktu dekat.

Dalam melakukan pendataan terbagi terbagi dalam 7 (tujuh) tim masing-masing: tim 1. melingkup, Nabire, Paniai dan TImika. Tim 2. Biak, Manokwari dan Sorong. Tim 3: Jayapura dan Wamena, Tim 4. Pulau Sulawesi [Manado, Gorontalo dan Makassar], Tim 5. Surabaya, Malang dan Bali, Tim 6. Jawa Tengah [Semarang] dan Yogyakarta-Solo, Tim 7 Jabodetabek dan Jawa Barat [Bandung] demikian kata kepala KTU Dikbudpora Kabupaten Dogiyai, Willem Yobee, melalui telpon selulernya.

Pendataan tersebut dilakukan guna mengukur kapasitas Pelajar dan Mahasiswa yang sedang berada di luar kabupaten Dogiyai serta ketika menyalurkan bantuan tugas akhir bagi mahasiswa asal kabupaten Dogiyai. Lalu untuk kelancaran dalam pendataan ini, tim yang kami kirimkan adalah setiap tim terdiri dari 2 orang masing-masing; 1 orang dari Dikbudpora mewakili eksekutif serta 1 orang anggota legislative dari komisi pendidikan, lanjut mantan Kepala Sekolah SMP YPPK Moanemani ini.

Sementara itu, Ketua Ikatan dan Pelajar Mahasiswa Dogiyai [IPMADO] Se-Jawa-Bali, Mateus Ch. Auwe tidak menerima jika dalam menyalurkan tugas akhir akan disesuaikan dengan data yang diambil, karena bagi kami khususnya di Jawa dan Bali tidak membedakan asal daerah . Kami yang tergabung dalam IPMAPANADODE adalah satu walaupun secara administrasi di daerah berbeda. Kami mau dalam hal bantuan tugas akhir tidak perlu dibantu sesuai dengan data yang diambil, namun dibantu sesuai dengan permohonan yang akan dikirimkan oleh tiap-tiap ketua kota studi yang ada di Jawa dan Bali. Lanjut Auwe, saya tidak mau persatuan yang sudah kami dibangun sejak lama dan berlangsung sampai saat ini terpecah akibat pendataan ini.

Pendataan;

Saat pendataan berlangsung di Jawa dan Bali telah dilangsungkan beberapa agenda, diantaranya menanyakan ; 1. Asrama Permanen Setiap Kota Studi, 2. Tugas Akhir yang masih belum dapat hingga saat ini, 3. Dana untuk Pengembangan Organisasi ke depan, 4. Beasiswa. Seluruh mahasiswa di kota studi Jawa dan Bali meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar diperdakan beberapa agenda yang sudah dibahas saat pendataan ini berlangsung.

Dalam pertemuan dengan Mahasiswa Dogiyai di Yogyakarta (7/11), dengan tegas Ketua IPMADO Yogyakarta-Solo, Yanuarius Goo mengatakan; jika Pemerintah tidak menjawab beberapa tuntutan yang diajukan Mahasiswa maka kami akan melakukan aksi pada bulan Juni/Juli mendatang “ Kemarin saya dengan susah payah melakukan aksi jadi pendataan ini adalah salah satu reaksi dari pemerintah, jika beberapa agenda yang dibahas ini tidak dijawab maka saya akan turun melakukan aksi lagi bulan Juni/Juli mendatang” ungkapnya.

Di tempat terpisah melalui telpon seluler masing-masing beberapa ketua kota studi yang tersebar di Jawa dan Bali pun membicarakan hal yang sama. Seperti yang dikatakan Bernard Agapa [Ketua IPMADO Jakarta] dan Yosias Tebai [Ketua IPMADO Surabaya], mereka meminta agar pemerintah jangan hanya memerhatikan satu Kota Studi saja sementara yang lain abaikan. Kami tidak menerima kalau hal ini terjadi semua harus diperlakukan hal yang sama. Dalam hal asrama permanent dan lainnya pun sama tanpa mengukur kapasitas mahasiswanya serta harus diperdakan dalam mendukung Sumber Daya Manusia Dogiyai ke depan. Komentar juga datang dari Ketua Kota Studi lain seperti ketua IPMADO Kota Studi Bogor, Eliazer K. Edowai, Ketua IPMADO kota Studi Bandung Emanuel Tebai dan Ketua IPMADO Semarang melalui Sekretarisnya Felex Petege, bahwa kami tidak mau selalu ada janji-janji tetapi kami mau realisasinya. Pemerintah dalam hal ini Pemda Dogiyai agar segera diperdakan beberapa agenda yang sudah kami bicarakan, Pembangunan akan berjalan dengan baik jika saat ini mempersiapkan Sumber Daya Manusia dengan baik.

Kekecewaan;

Ketua dan Sekretaris IPMADO Jawa-Bali [Mateus Ch. Auwe/Ones Yobee, dan Ketua IPMADO JOGLO [Yanuarius Goo], merasa kecewa dengan pembagian utusan beberapa tim yang dibagikan, ketiganya berpendapat yang sama dan menanyakan, kenapa Ketua DPRD Kab. Dogiyai dan Kepala Dinas tidak memilih Wilayah Yogyakarta serta Semarang? Kenapa mereka harus memilih di kota studi yang lain, Ketua DPRD memilih Manado, Makassar dan Gorontalo serta Kepala Dinas di Surabaya, Malang dan Bali? karena secretariat IPMADO Jawa-Bali ini berada di Yogyakarta, seharusnya memilih kota Yogyakarta, ada apa di balik ini?. Bukan hanya secretariat IPMADO tapi sementara ini Yogyakarta menjadi ujung tombak bagi Mahasiswa Dogiyai se-Indonesia. Rasa kekecewaan tersebut sempat di lontarkan beberapa kali saat pertemuan berlangsung. [Egeidaby]

BACA TRUZZ... - PEMKAB DOGIYAI MELAKUKAN PENDATAAN PELAJAR DAN MAHASISWA ASAL DOGIYAI SE-INDONESIA

PENDIDIKAN KAPITALIS, ERA OTSUS DI PROVINSI PAPUA

Oleh Agustinus Dogomo*)

Bukannya, ekonomi saja kapitalis tetapi pendidikan juga bisa dikatakan dengan kapitalis. Sebelum masuk kita harus pahami kata Kapitalis merupakam suatu paham yang mengarah pada kaum bermodal, orang yang bermodal besar atau orang yang sangat kaya. Berarti pendidikan kapitalis yaitu proses yang menjadikan semua aset dalam pendidikan sebagai barang yang mendatangkan keuntungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 622).

Kita melihat konteks Papua, semua orang mengetahui bahwa sejak tahun 2001 Propinsi Papua di berikan Undang-Undang No. 21 tentang Otonomi Khusus. Sekarang papua sudah 10 tahun berjalan dalam era otsus dan mau mamasuki tahun yang ke 11 tetapi belum ada perubahan yang terjadi secara siknifikan. Padahal setiap tahun dana otsus membanjiri tanah Papua. Dana tersebut yang jelas pasti ada pengalokasian dana di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Dana otsus diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Papua dengan tujuan mensejaterakan rakyat Papua.

Di era otsus tidak di pungkiri bahwa ada banyak masalah, khususnya penulis mau bahas dalam tulisan ini adalah pendidikan Kapitalis di tanah Papua. Jangan heran kalau ada obral ijazah, banyak orang papua yang membeli ijasah, banyak orang yang membeli bangku artinya kuliah atau tidak kuliah yang penting bayar. Kita mengetahui bahwa mengapa hal itu terjadi? Karena tidak ada transparan dana pendidikan di era otsus ini.


Memang untuk Provinsi Papua di berikan dana otsus tetapi banyak terjadi masalah pendidikan kapitalis. Contohnya, mau masuk TK (taman kanak) saja membutuhkan banyak biaya, apa lagi mau masuk SD, SMP, SMA/SMU dan PT (Perguruan Tinggi). Di sini sangat terlihat sekali bahwa pendidikan itu sangat kapitalis, padahal dalam undang-undang dasar 1945 sudah di katakana bahwa mencerdaskan bangsa. Itu menjadi slogan seketika tidak bisa diimplementasikan.

Jangan heran kalau di era otsus murid SD masih di bebani pembayaran SPP dan BP3, hal ini terjadi di distrik Kaureh Kabupaten Jayapura. (baca: Judul Buku Dari Kampung Ke Kampung Perjalan Jurnalistik Suara Perempuan Papua, hal: 147). Selama ini kita mengetahui bahwa jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua. Kalau ibu kota Provinsi Papua saja terjadi hal itu maka bagaimana dengan daerah-daerah lain di Papua.

Mau masuk SMA kita harus mempersiapkan uang dalam jumlah yang besar, karena mau masuk SMA pasti paling kurang kita mempersiapkan 5 juta. 5 juta untuk kita membayar satu tahun uang sekolah 3 juta SPP dan 1,2 Juta Asrama. Itu kalau sekolah berpola asrama. Berarti kita harus mempersiapkan 5 juta. Lalu uang ini mau dapat di mana, sedang orang tua petani.

Dampak dari pendidikan kapitalis di era otsus di Provinsi Papua, terjadi peningkatan tingkat pengganguran, tingkat putus sekolah meningkat, tingkat masalah social di papua meningkat, banyaknya tingkat butah huruf, banyak proposal dari mahasiswa dan yang masuk di pemerintahan daerah. Maraknya pembelian ijasah, obral ijazah. Belum kuliah sudah memunyai gelar, pembelian gelar. Karena semua itu uang yang mengendalikannya.

Solusi yang dapat penulis bisa menawarkan adalah harus ada transparansi dana pendidikan otsus, Dana Operasional Sekolah (BOS) harus di berikan ke setiap sekolah yang memang menjadi hak mereka. Pemerintah dan masyarakat menyatukan padangan untuk berbicara mengenai pendidikan. Pendidikan kapitalis harus di hilangkan agar semua orang bisa sekolah. Kalau bisa dana otsus sungguh di berikan dan kepada tiap sekolah dan setidaknya meringkan biaya pendidikan. Melengkapi fasilitas sekolah yang kurang, ,memerhatikan nasib guru sebagai pahlawan tanpa jasa.

Pesan penulis bahwa, Dana Otsus sifatnya sementara (masa kontrak 25 tahun), maka mari kita gunakan dana Otsus untuk mencetak orang papua yang berbobot, kritis, humanis, inovatif, dan bermartabat agar bisa menjadi pembaharu di tanah Papua Erah Otsus ini.

(Penulis: Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Anggota Komunitas Deto)
sumber; http://yigiwata.blogspot.com/2010/11/pendidikan-kapitalis-era-otsus-di.html

BACA TRUZZ... - PENDIDIKAN KAPITALIS, ERA OTSUS DI PROVINSI PAPUA

Money Politic Calon Kandidat Dogiyai, Tidak Menjamin Kesejahteraan Masyarakat Dogiyai

Oleh Agustinus Dogomo

Dalam tulisan ini, penulis tidak ingin menghakimi kandidat siapa saja yang akan mencalonkan diri di Kabupaten Dogiyai. Tetapi ingin mengingatkan saja, bahwa kalau berpolitik mengunakan politik Uang maka tidak akan mensejaterakan rakyat Kebupaten Dogiyai. Oleh sebab itu, stop money politic.

Kabupaten Dogiyai secara resmi dimekarkan dari kabupaten induk Nabire dengan nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua. Pada tanggal 28 Juni 2008 resmi menjadi kabupaten karateker dengan bupati karateker Drs. Adauktus Tekerubun. Kabupaten Dogiyai yang berusia 2 tahun ini akan mengelar pesta demokrasi (pemilihan kepala Daerah) yang pertama. Secara otomatis dari status kabupaten Karateker akan menjadi Kabupaten Defenitif.

Karena ini merupakan pemilihan kepala daerah yang pertama maka jangan ada yang namanya mengunakan maney politic (Politik Uang). Mengapa demikian? Karena kalau money politic (Politik Uang) yang terjadi, calon kandidat membeli suara rakyat, dan otomatis tidak memerhatikan, menjamim kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dogiyai. Dengan alas an bahwa calon kandidat telah membeli suara rakyat, dan terlepas dari tanggungjawab melayani masyarakat.

Belajar dari pengalaman pemilihan kepala daerah lain, bahwa setelah melakukan pemilihan umun kepala daerah yang terpilih kadang hilang. Menjadi kepala daerah sebagai tempat untuk memupuk kekayaannya. Karena, calon kandidat bertatap muka dengan masyarakat umum ketika kampanye dan selanjutnya setelah terpilih akan hilang. Jangan sampai Kabupaten Dogiyai juga terjadi demikian. Padahal menjadi kepala daerah untuk melayani masyarakat. Itulah money politic (Politik Uang).

Hal terselubung yang akan terjadi apa bila di lakukan yang namanya money politic yaitu semua uang pembangunan akan lari ke orang atau pengusaha yang sudah sebelumnya mengadakan kontrak atau kerja sama dengan calon kandidat. Kalau uang lari kesana maka apa yang akan terjadi dengan pembangunan di kabupaten Dogiyai yang berusia mudah ini. Apa yang akan terjadi dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dogiyai.

Akhir kata, harus dicamkan bahwa calon kandidat Kabupaten Dogiyai jangan berpolitik dengan mengunakan uang tetapi harus berpolitik yang bermartabat. Sedangkan masyarakat Kabupaten Dogiyai harus tahu bahwa jangan menerima calon kandidat yang memberikan uang karena itu sungguh tidak menjamin kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dogiyai.


Mahasiswa Jurusan Pemetintahan, Semester III, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakart

BACA TRUZZ... - Money Politic Calon Kandidat Dogiyai, Tidak Menjamin Kesejahteraan Masyarakat Dogiyai

BERKUALITASKAH PENDIDIKAN KITA [DI PAPUA]?

Oleh: Yohanes Kuayo

Inilah saatnya kita melihat dengan mata hati akan kualitas pendidikan di Papua, bukan hanya harus mengatakan pendidikan di Papua sangat buruk buruk, namun juga boleh dikatakan maju, karena anak negeri Papua sudah mulai bersaing dengan daerah lain, hal ini menunjukan putra/i negeri Papua sudah mulai keluar ke tingkat internasional dan bersaing di luar negri. Meski fakta menunjukan bahwa pendidikan di tanah Papua masih terbaik tetapi ada pihak juga yang menilai kondisi pendidikan di Papua saat ini sudah mengalami kesulitan dalam hal pembangunan fisik, kualitas guru, serta tidak memadainya fasilitas yang dimiliki setiap sekolah. Memang hal ini dibenarkan karena pihak yang berwajib dalam hal ini pemerintah daerah seakan-akan tidak secara serius memerhatikan pendidikan di Papua. Anak negeri Papua mulai bersaing dengan daerah yang lain menandakan Papua sudah maju beberapa langkah walaupun banyak ada hal yang perlu dibenahi dan diperhatikan secara serius seperti beberapa contoh yang sudah dituliskan sebelumnya. Sangat disayangkan kondisi pendidikan di Papua yang hanya dipandang sebelah mata.

Sementara itu proses membangun karakter masing-masing anak didik sudah ada keperdulian dari orang tua dan pemerintah dalam mencerdaskan anak negri Papua. Tapi sayang masih banyak anak-anak Papua yang belum bisa membaca di tingkat SD sebagai contoh di daerah pedalaman di Papua atau daerah lainnya yang tidak mendapatnkan pendidikan yang layak. Seharusnya pemerintah daerah menyediakan tenaga pendidik yang professional, karena seorang pendidik mempunyai peran penting dalam pendidikan itu sendiri sementara yang dilakukan terhadap daerah pedalaman atau daerah yang tertinggal akan pendidikan masih jauh dari yang seharusnya diterapkan. Tenaga pendidik bukan cuma datang untuk mencari pekerjaan demi kepentingan pribadi dan jabatan atau pun tujuan lain yang mengatasnamakan bahwa peduli dengan pendidikan.

Terlepas dari itu, Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Mapia (DPMAM) Bomomani, Distrik Mapia Kabupaten Dogiyai mengatakan guru- guru yang ada sekarang di seluruh Kampung masih juga banyak yang meninggalkan tugas atau kewajibannya sehingga banyak anak sekolah yang tidak belajar dengan serius karena banyak guru-guru melakukan libur panjang. Dampaknya memberikan sumber daya manusia (SDM) di kampung semakin menurun.
Saya menjadi heran melihat kondisi ini, megapa? Didikan guru-guru pada jaman penjajahan Belanda masih menetap atau tinggal di kampung dan tetap setia menjalankan tugasnya sebagai seorang pengajar, walaupun mereka termasuk sudah tua dimanakan usia. Berbeda dengan pendidikan didikan jaman sekarang, walaupun dikatakan masih muda dan seharusnya mereka yang menjadi estafet untuk menjadi tenaga pendidik yang professional , namun yang terjadi malah sebaliknya mereka lebih banyak ke kota atau meninggalkan tugasnya dan berlomba-lomba bekerja di pemerintahan entalah mungkin juga menjadi pendidik itu bosan. Akibatnya kekurangan guru semakin meningkat, disamping sekolah dimana-mana mulai dibuka tanpa mempertimbangkan kapasitas dan profesionalnya guru.

Untuk menciptakan pendidikan yang baik seharusnya seorang guru mempunyai cinta kasih terhadap pekerjaan dan anak didiknya. Jika hal itu ada otomatis kemampuan pola pikir anak didiknya senakin maju. Ternyata masalah pendidikan bukan hanya sekolah-sekolah di daerah terpencil saja tetapi juga di jantung Kota masih banyak anak-anak negri Papua yang belum bisa membaca dan menulis tentang mata pelajaran yang di berikan oleh gurunya.

Tempat lain di Papua proses belajar mengajar berjalan tidak lancar karena fasilitas, guru, dan pembangunan yang tidak memadai, serta kurang pendekatannya seorang guru terhadap murid dan terkadang guru selalu menutup diri dengan segala kelemahan yang dimiliki atau sering terjadi guru dianggap lebih mengetahui segalanya dan menganggap anak murid sebagai kertas kosong yang siap di corat-coret. Saat inilah system pendidikan itu terjadi sebagaimana transfer.
Persoalan sekarang bagaimana lulusan-lulusan dari Papua ada banyak anak negri papua yang bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari luar Papua. Ada seorang toko adat yang mengatakan semacam kemauannya bahwa lulusan dari Papua kalau melanjutkan ke kota-kota besar selalu bersaing dalam dunia pendidikan khususnya skill individu. Hal-hal yang membuat anak-anak Papua bisa bersaing dalam dunia Pendidikan, karena faktor budaya, Alam. Selain itu sejak kecil didikan hidup mandiri yang diberikan menjadikan modal utama ketika merantau dan penyesuainnya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Dengan ini, pemerintah daerah dalam hal ini institusi terkait perlu menyediakan perpustakan dengan kualitas buku bacaan lama maupun baru yang memadai. Memang harus diakui kualitas anak-anak negeri Papua dikatakan kurang bagus. Karena fasilitas pendukung seperti Perpustakaan, toko-toko buku, taman bacaan dan kekurangan buku ada di mana-mana. Bahkan kalau dilihat hampir semua buku-yang dipakai di Papua masih lama, walaupun tiap hari lebih dari 100 jenis judul buku dicetak oleh berbagai percetakan yang tersebar di Indonesia. Ini menandakan kondisi social dari hari-ke hari selalu berubah-ubah, sehingga meningkatkan minat baca bagi anak didik serta dilengkapi dengan buku-buku bacaan terbaru merupakan solusi paling tepat dalam mencerdaskan kehidupan putra-putri Papua. Saya amati di daerah luar Papua pada khususnya pulau Jawa mempunyai fasilitas yang mendukung anak-anak untuk mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyak salah satunya dari buku bacaan. Kebiasaan anak-anak di luar Papua mengisi waktu dengan membaca buku di perpustakaan dan toko-toko buku sehingga tidak heran jika kualitas pendidikan luar Papua jauh lebih bagus dari pendidikan di Papua.

Persoalan pendidikan di Papua adalah masalah serius, andaikan saja fasilitas pendukung di Papua memadai entalah mungkin saja mampu bersaing dengan teman-teman dari daerah lain dan bisa saja putra-putri Papua melebihinya. Memajukan pendidikan dan tidaknya tergantung kita semua, terutama pemerintah daerah yang hadir lebih dekat dengan rakyat untuk memerdekakan insan Papua. Majulah Pendidikan di Papua [ semoga]

Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan di STPMD/APMD Yogyakarta.

BACA TRUZZ... - BERKUALITASKAH PENDIDIKAN KITA [DI PAPUA]?

Demo di Dogiyai Desak Pencairan Dana Pemilukada, Aspirasikan Calon Asli Dogiyai

DOGIYAI – Senin (25/10) lalu, sekelompok masyarakat Dogiyai melakukan aksi demo damai di Kantor KPU dan DPRD Dogiyai. Massa aksi yg berjumlah sekitar 30-an orang melakukan long march dari kantor bupati menuju kantor KPU dan berakhir di kantor DPRD. Koordinator aksi massa, Yustinus Agapa dalam orasinya menyatakan, pemerintah Kabupaten Dogiyai segera mempercepat pencairan dana untuk penyelenggaraan Pemilukada.

Massa juga mendesak agar DPRD Dogiyai mengakomodir calon Bupati Dogiyai dari asli Dogiyai dalam suatu Peraturan Daerah (Perda). Sumber di lapangan menyebutkan, sekitar pukul 13.00 Wit masa aksi diterima langsung ketua DPRD Dogiyai, Lamek Kotouki, SH. Menyikapi tuntutan massa aksi, Lamek mengatakan menolak Perda yang mengakomodir calon bupati orang Dogiyai asli. Menurutnya, Perda sangat bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan yang lebih besar. Misalkan UU Otsus No. 21 tahun 2001 pasal 14 hanya mengakomodir gubernur adalah orang asli Papua.


Setelah mendengar jawaban tuntutan massa aksi, mereka pun membubarkan diri dengan konvoi trek. Ditempat terpisah, Nelles Dogomo, tokoh intelektual Dogiyai mengatakan, usulan diperjuangkannya Perda untuk pembatasan calon bupati non Dogiyai jangan dijadikan proyek pemerintah Dogiyai untuk diperjuangkan di tingkat provinsi maupun pusat. Nelles juga menuding pemerintah sengaja meniupkan bola panas politik perda cabup non Dogiyai untuk menunda-nunda tahapan Pemilukada yang disusun KPU Dogiyai.

Menyikapi tuntutan massa aksi tentang perlunya Perda untuk pembatasan calon bupati dari luar Dogiyai, anggota dewan Markus Mote dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Dogiyai, mengatakan, terlalu mengada ada usulan tersebut. Pemilukada Dogiyai tetap mengacu pada aturan nasional. Lanjutnya, pro dan kontra kandidat bupati baik dari Dogiyai maupun luar itu dinamika politik di era demokrasi. Tentang siapa yang paling layak memimpin Dogiyai kedepan kembali kepada suara rakyat. Lambatnya pencairan dana Pemilukada di rekening KPU merupakan upaya penghambatan terhadap kinerja KPU. Pemerintah terkesan ragu-ragu dan apatis terhadap lembaga independen. Pemerintah harus menghentikan kecurigaan yang berlebihan terhadap KPU.

Semua pihak baik penyelenggara Pemilukada, eksekutif dan legislatif harus saling membangun kepercayaan (trust building). Masyarakat Dogiyai merindukan pemimpin yang mampu menghantarkan rakyatnya ke pintu kesejahteraan.“Konsultasi keluar hanya membuang waktu, tenaga dan uang. Usulan adanya Perda sudah tentu akan ditolak pemerintah pusat. Rencana usulan Perda itu sangat diskriminatif dan merusak iklim demokrasi yang sudah tercipta,” katanya. (ist/ros)

http://papuaposnabire.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1265:demo-di-dogiyai-desak-pencairan-dana-pemilukada-aspiasikan-calon-asli-dogiyai&catid=32:papuapos-nabire&Itemid=62

BACA TRUZZ... - Demo di Dogiyai Desak Pencairan Dana Pemilukada, Aspirasikan Calon Asli Dogiyai

Dogiyai Dimekarkan Untuk Sejahterakan Rakyat

NABIRE – Sebuah wilayah dimekarkan menjadi provinsi, kabupaten, distrik atau kampung tentunya karena berbagai alasan dan dibalik itu ada target yang hendak dicapai pemerintah. Target tersebut tidak lain adalah mewujudkan terciptanya kesejahteraan bagi rakyat setempat.

Sejalan dengan itu, Kabupaten Dogiyai menjadi satu kabupaten tersendiri dengan harapan agar masyarakat disitu merasakan sentuhan pemerintah dari dekat, juga tentunya sebagai daerah otonom dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan begitu, terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan adalah harapan rakyat yang masih didambakan.
Pendapat tersebut dituturkan salah seorang mahasiswa asal Dogiyai, Ones B. Yobee kepada media ini, Sabtu (6/3) malam.

“Ada satu permenungan kami saat ini, akankah pemerintah Dogiyai mampu menjawab hal itu,” tanyanya. Ia sebenarnya tidak pesimis, sebab sementara ini pemerintah daerah telah dihadapkan dengan pelbagai tantangan yang amat pelik. Pandangan ini disampaikan sekedar mengingatkan agar tujuan dan target pemekaran dapat terwujud di masa mendatang seiring dengan adanya kebijakan pemerintah daerah melalui program-program riil di lapangan.

“Tidaklah sulit untuk menjawabnya, kalau pemerataan kesejahteraan itu dipikirkan dan direncanakan secara teratur serta mau dijalankan dengan tulus,” kata Ones. Menjawab harapan masyarakat akan sebuah kesejahteraan, menurut dia, bukan karena campur tangan pihak luar. Pihak luar hanya sebatas memberikan sebuah rumah (kabupaten) dan selanjutnya kita sendiri yang mengatur rumah tangga tersebut.

Oleh karena itu, ia memberikan beberapa usulan kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai. Pertama, prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara ibu kota kabupaten ke kecamatan dan dari kecamatan ke kampung-kampung. “Karena dengan adanya jalan yang baik, akses ekonomi kerakyatan akan mudah didapat dan harganyapun tidak melebihi kemampuan daya beli masyarakat. Juga nantinya hasil ekonomi rakyat dengan mudah dipasarkan ke kota,” ungkap Yobee.
Kedua, pembangunan listrik. Pemerintah daerah diharapkan secara serius memperhatikan PLTA yang ada. Sebab, dengan adanya listrik, industri rumah tangga mudah digerakan. Begitupun aktivitas perkantoran bisa berjalan lancar.

Hal berikutnya tentang perputaran uang di daerah Dogiyai. Para pejabat dan seluruh pegawai hendaknya membeli barang-barang dagangan hasil kebun, peternakan, perikanan dan perkebunan milik rakyat setempat. Dengan begitu, masyarakat tidak repot menjual dagangannya ke daerah lain.
“Beberapa bulan lalu, saya ditelepon oleh beberapa masyarakat Dogiyai. Mereka terpaksa menjual hasil kebun mereka ke Paniai, Deiyai dan Nabire. Saat itu saya tanya alasannya, mereka katakan bahwa kalau berjualan di Dogiyai, tidak laku,” tutur Ones sembari berharap agar hasil produksi masyarakat tidak menjadi sia-sia lantaran kurangnya pembeli.

Mahasiswa STIE Mitra Indonesia Yogyakarta ini juga menyoroti tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bagi dia, BLT sesungguhnya tidak menjawab dan menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat setempat. Malahan program itu hanya melahirkan sifat ketergantungan kepada pemerintah, budaya kerja akan berkurang dan muncul sikap pemalas.

“Menurut saya, rakyat bisa sejahtera ketika ada campur tangan pemerintah daerah dalam memberikan pembekalan misalnya teknik pertanian modern, cara menyemai bibit, menanam, memelihara, atau beternak hewan. Uang BLT itu semestinya diberikan untuk bekal bagi masyarakat membuka usaha atau bisa juga ditabung di bank. Upaya begitu akan mengurangi pola hidup ketergantungan kepada pemerintah,” ungkapnya.

Terkait penerimaan CPNS, menurut dia, mengingat luasnya wilayah dan banyaknya pengangguran termasuk yang sudah berijazah sarjana, sebaiknya difokuskan untuk putra-putri asli Dogiyai. “Kalau sudah terkomodir, saya kira tujuan dan maksud dimekarkannya kabupaten ini akan terasa. Berbeda kalau selalu didominasi muka baru dan orang luar, pasti akan ada kecemburuan sosial. Bahkan karena kesal, suatu ketika masyarakat bisa demo besar-besaran dan tuntut SK pemekaran kabupaten dikembalikan ke pusat,” tutur Ones Yobee beragumen.
Untuk menghindari berbagai kemungkinan itu, pemerintah daerah hendaknya bekerja dengan hati, bukan menjadikan Dogiyai sebagai tempat “mencari makan”. Bekerjalah sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sehingga semua rakyat merasakan hasilnya demi kesejahteraan yang diidam-idamkan bersama. Ia berharap, pembangunan ke depan bisa berjalan baik. Tentunya roda pemerintahan dan program pembangunan tetap didukung seluruh komponen masyarakat Dogiyai. (you)

Sumber: Papuapos Nabire Edisi Cetak, Tgl 8 Maret 2010

BACA TRUZZ... - Dogiyai Dimekarkan Untuk Sejahterakan Rakyat

Musik Seimbangkan Otak Kanan dan Kiri Anak

Musik dapat menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri sehingga anak yang terbiasa mendengarkan atau bermain musik akan lebih cerdas secara intelektual dan emosional.

“Banyak hasil penelitian yang menyebutkan bahwa musik dapat merangsang pertumbuhan otak kanan dan otak kiri anak,”kata Ketua Panitia Festival Musik Kreatif Anak 2010, Muhamad Taufik, di Yogyakarta, Minggu (1/8).

Ia mengatakan musik dapat membantu mengembangkan kemampuan anak dalam memahami konstruksi objek dua dan tiga diemensi. Selain itu, musik dapat meningkatkan kreativitas anak.
“Ibaratnya kaset, otak anak adalah sebuah kaset kosong. Jika kaset itu digunakan untuk merekam harmonisasi yang ada dalam musik maka otak tersebut akan menyimpan harmoni-harmoni tersebut untuk kemudian dijadikan stimulan bagi perkembangan sel-sel saraf,”katanya.

Taufik mengatakan anak-anak yang terbiasa mendengarkan atau bermain musik memiliki daya imajinasi serta daya kreativitas yang tinggi,” Musik juga meningkatkan kemampuan bahasa dan membaca anak,”katanya.

Festival Musik Kreatif Anak diselenggarakan pada 31 Juli sampai 1 Agustus 2010 di kampus Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Acara tersebut diisi dengan pentas musik kreatif yang dibawahkan oleh lima sekolah dasar (SD) di Kota Yogyakarta. Kelompok musik terbaik diraih oleh SD Mangunan yang menampilkan tetabuhan dari botol-botol bekas, (ant).

Sumber : Sinar Harapan, hal.12, Tgl 020/8/2010

BACA TRUZZ... - Musik Seimbangkan Otak Kanan dan Kiri Anak

Pemerintah Melarang Miras , Memperbolehkan Perdagangan Miras Di Tanah Papua

Oleh: Agustinus Dogomo*)

Realita yang sudah, dan sedang terjadi lapangan adalah pemerintah melarang miras lalu memperbolehkan para pengusaha, atau pembisnis tetap untuk menjual minuman keras. Buktinya Kalau kita lihat yang terjadi di tanah papua adalah orang yang mabuk (yang mengonsumsinya) di tangkap tetapi orang yang menjual tidak di tangkap oleh pihak keamanan yang biasa mengamankan orang yang sebenarnya tidak perlu di tangkap. Setelah melihat hal tersebut maka saya memilih judul tulisan ini demikian.

Pemerintah melarang untuk mengnsumsi miras di beberapa daerah di tanah Papau. Pemerintah mengapa melarang miras tetapi memperbolehkan untuk menjual karena katanya miras adalah salah satu pemasukan yang besar di tanah Papua. Ok itu menjadi salah satu masukan yang besar bagi pemerintah di tanah papua tetapi mereka belum menyadari dampak yang di terima oleh rakyatnya.
Di setiap daerah di papua banyak sudah membuat yang larangan untuk mengonsumsi miras. Karena miras merugikan banyak orang dan membawah banyak masalah. Mengapa pihak keamanan tidak menangkap orang yang menjual miras tetapi malah di tangkap adalah orang yang mabuk, maka ini bernar-benar pemerintah membiarkan miras harus di jual di tanah papua.
Di daerah pedalaman tempat dulang emas atau perusahaan baru masuk itupun pasti tidak luput dari yang nama miras di situ pun mereka memperdagangkan miras yang katanya sudah di larang oleh pemerintah daerah. Dan ini sangat berbahaya kalau setiap daerah yang perusahan baru masuk dan membawa masuk miras.
Setelah melihat baberapa hal tersebut di atas yang paling membahayakan adalah pembiaraan terhadap orang-orang yang menjalankan bisnis miras di papua. Miras harus kita berantas untuk kita punya tanah papua. Memang mereka mengatakan demikian tetapi pemerintah ada karena rakyat dan tugas mereka adalah mengurus rakyatnya makan setidaknya harus mengambil tindakan.
Sebelum banyak korban yang terjadi kerena mengonsumsi miras yang seharusnya di berantas di tanah papua.
Miras Pembunuh Jiwa Manusia Papua yang Sehat
Miras telah membunuh orang papua secara fisik, fisikis, karater. Mengapa demikian karena miras membunuh manusia secara fisik (1) minuman keras bisa menyebabkan berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, lifer dan lainnya, (2) oknum tertentu bisa membunuh kita setelah dia mabuk (3) setelah mabuk kita bisa saling membunuh karena mudah terpropokasi (4) hanya untuk mendapatkan uang membeli miras kita bisa menjual atau menyerahkan teman untuk di bunuh oknum.
Miras juga membunuh orang secara fisikis alkohol bisa membunuh cara berpikir. Kalau pola pikir kita di bunuh maka kita tidak akan menjadi orang kritis, orang kita tidak akan menjadi pandai, kita tidak akan mengerti bahwa miras sendang membunuh jiwa manusia papua yang sehat.
Miras juga telah membunuh karakter orang Papua yang mempunyai jiwa yang sehat, mengapa saya mengatakan demikian selain dari dua point yang saya sudah paparkan di atas ada pula satu dampak yaitu, minuman keras juga bisa membunuh karakter orang dengan melemahkan cara pikir yang sebelumnya sehat.
Solusinya, pemerintah harus membuat perda (peraturan daerah) tentang pelarangan mengonsumsi miras, dan membuat perda agar para pegusaha miras tidak bisnis miras di tanah Papua. Selain itu, orang Papua harus menyadari bahwa konsumsi miras adalah sangat bahaya, maka harus menghindar dari godaan tersebut.

(Penulis, Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembagunan Masyarakat Desa Yogyakarta, Komunitas DETO) Sumber: http://yigiwata.blogspot.com/

BACA TRUZZ... - Pemerintah Melarang Miras , Memperbolehkan Perdagangan Miras Di Tanah Papua

PEMDA DOGIYAI HANYA MENJAWAB 70% DARI TUNTUTAN AKSI MAHASISWA DOGIYAI SE-INDONESIA

Aksi yang digelar Mahasiswa Dogiyai yang tersebar di kota-kota studi seluruh Indonesia (25-30/08) di depan kantor bupati Kabupaten Dogiyai dengan BPH IPMADO SE-JAWA-BALI menjadi penanggung jawab serta aksi yang mandatnya diberikan kepada BPH IPMADO JOGLO sebagai koordinator lapangan saat aksi berlangsung. Tuntutan yang lebih kepada kesejahteraan seluruh Mahasiswa asal Dogiyai setiap kota study menjadi tujuan utama dalam aksi tersebut. Beberapa tuntutan diantaranya yaitu: 1. Beasiswa setiap Mahasiswa asal Dogiyai, 2. Pemondokan/Asrama permanen di setiap kota studi, 3. Biaya Tugas Akhir (TA) dan 4. Ongkos transportasi Pulang bagi Mahasiswa yang liburan.

Hasil yang dicapai dari keempat tuntutan diatas adalah sebagai berikut:

1. Tugas akhir bagi setiap mahasiswa yang sedang KKN dan skripsi di jawab serta bagi mahasiswa yang sudah pulang di terima langsung, sedangkan yang masih berada di kota studi masing-masing akan dikirimkan melalui nomor rekening masing-masing seusai sidang anggaran.

2. Pemondokan/Asrama, dalam tuntutannya meminta Pemerintah membangun asrama permanent setiap kota studi se-Indonesia tanpa mengukur kapasitas Mahasiswa. Mengapa asrama permanent? Dengan alasan di wilayah barat seperti Jawa dan Bali bagi mahasiswa Papua sulit diterima lingkungan. Karena masyarakat menganggap semua mahasiswa Papua selalu mengkonsumi minuman keras dan akibatnya membuat keributan serta onar di lingkungan dimana Mahasiswa Papua tinggal. Dengan alasan ini Mahasiswa Papua sulit mendapatkan kos, apalagi lebih sulit mendapatkan kontrakan yang dihuni oleh beberapa orang. Jikapun itu di terima bagi Mahasiswa Papua harganya sangat mahal dibanding Mahasiswa dari daerah lain.

Dengan demikian Mahasiswa berharap pemberian uang asrama kontrakan yang diberikan setelah aksi dan dalam prosesnya memakan waktu hampir sehari merupakan langkah awal dan pemerintah membangun asrama permanen setiap kota studi tanpa mengukur kapasitas mahasiswanya serta itu direalisasi setelah status Pemerintahan Dogiyai menjadi definitif. Sangat memalukan jika tidak membangun asrama permanent ini, serta sama saja dengan tidak membangun Sumber Daya Manusia yang akan menjadi estafet pembangunan di Dogiyai nantinya.

3. Sebenarnya tujuan utama aksi yang digelar di Dogiyai ini adalah BEASISWA, menuntut janji beasiswa yang pernah di janjikan oleh Pemerintah Daerah Dogiyai ketika menghadiri acara peresmian IPMADO Se-Jawa-Bali sekaligus Pelantikan yang berlangsung di CD Bethesda Yogyakarta (30/01/09) dan hingga turun aksi belum pernah ada realisasi dari janji itu sendiri. Sayangnya, tujuan utama untuk beasiswa tersebut jawabannya tidak seperti yang diharapkan sebelumnya, beasiswa hanya akan diberikan bagi mahasiswa yang menempuh jurusan langka seperti jurusan teknik, kedokteran dan penerbangan.

4. Ongkos transportasi bagi mahasiswa yang ikut aksi di depan kantor bupati Dogiyai telah mendapatkan diukur dari jarak kota studi setiap mahasiswa.

Disini kami tekankan ulang lagi bahwa, lebih penting dari kegiatan ini adalah Beasiswa dan Asrama Permanen, tapi beasiswa sudah jelas dan asrama permanent masih raba-raba dalam artian bahwa rencana akan dibangun, namun akan mengukur kapasitas mahasiswa terlebih dahulu. Uang pemondokan yang dibantu dari Pemerintah Daerah walaupun tidak sesuai dengan harapan bersama, namun ini adalah langkah awal yang diberikan dari pemerintah dogiyai kepada mahasiswa, sehingga jangan kita melihat nilai uang yang diberikan serta Pemda membatasi kota studi hanya 3 kota studi yang mendapatkan asrama kontrakan, namun yang terpenting mari kita mendukung dan mengawasi supaya dana digunakan sebagaimana mestinya. Saat dana asrama kontrakan diberikan kepada tiga kota studi tersebut diantaranya Wilayah Barat diberikan kepada IPMADO Jawa-Bali khusus Kota Studi Yogyakarta-Solo [JOGLO] dengan alasan kedudukan IPMADO Pusat serta kapasitas mahasiswanya lebih dari kota studi lain di Jawa-Bali, Wilayah Tengah di berikan kepada kota studi Gorontalo, Wilayah Timur diberikan kepada Kota Studi Nabire. Usai dana diberikan, atas nama Pemerintah Daerah Dogiyai melalui kepala Dinas Pendidikan akan membentuk tim untuk turun kesetiap kota studi mendata agar berdasarkan data pemerintah akan mengambil langkah selanjutnya untuk kota study mana diutamakan terus sementara kota studi yang lain akan diberikan kontrakan terlebih dahulu tetapi hal ini kalau tidak ada tindak lanjut dari perjanjian ini kita akan turun aksi lagi bulan juni dan juli tahun 2011.

Alokasi Dana Rp. 25.000.000,- Untuk Wilayah Barat

Untuk pengalokasian uang pemondokan Indonesia Wilayah Barat (Se-Jawa dan Bali) khusus kota studi Yogyakarta-Solo Rp. 25.000.000,- adalah sebagai berikut;
1. Pemondokan/asrama kontrakan Rp. 17.000.000,-
2. Percetakan Buku Panduan IPMADO Se-Jawa dan Bali Rp. 3.000.000,-
3. Penutupan utang ongkos transport ke Papua untuk aksi dari kas
IPMADO JOGLO Rp. 2.000.000,-
4 Serta sisanya untuk kas IPMADO JOGLO.

Penjelasan secara detail Jalannya kegiatan aksi ini kami dari IPMADO Jawa-Bali akan mengundang setiap Kota Studi, sehingga diminta seluruh anggota IPMADO Jawa-Bali menunggu undangan dari BPH. (Ones Yobee, Sekretaris IPMADO Se-Jawa dan Bali)

BACA TRUZZ... - PEMDA DOGIYAI HANYA MENJAWAB 70% DARI TUNTUTAN AKSI MAHASISWA DOGIYAI SE-INDONESIA

TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DOGIYAI

Oleh:Yanuarius Goo

Dalam proses menuju demokrasi otonomi, bayak daerah yang dimekarkan bahwasanya merupakan ruang untuk mengembangkan potensi dan kresasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan yang baik adalah bagaimana pemerintah, masyarakat dan organisasi non pemerintah (NGO) dapat bekerjasama dalam menyikapi segala persoalan yang muncul di ranah pemerintahan itu sendiri.Tidak jarang saat ini banyak terjadi persoalan di daerah, yang ujung-ujungnya adalah masalah pembangunan.

Tantangan dalam melaksanakan otonomi pada daerah pemekaran (Dogiyai) merupakan tanggungjawab yang nyata kepada masyarkat, yang dalam kegiatan yang menyangkut penyampaian loporan pertanggungjawaban, proses pembuatan kebijakan dan proses penganggaran, belum menjadi sumber dinamika daerah. Dinamika pembangunan daerah atau dinamika politik daerah lebih banyak di tentukan oleh proses-proses negoisasi kekuasaan yang sampai saat ini masih nampak dan sangat merugikan masyarakat karena hanya mengakibatkan korupsi dan pembangunan menjadi terlantar. Perlu kita sadari juga bahwa sumber daya manusia di daerah (SDM) belum begitu baik, sehingga masyarakat belum dapat membaca persoalan-pesoalan politik secarah baik. Hal inilah yang di manfaatkan oleh para penguasa di daerah yang berpura-pura berjuang dengan mengatas namakan kepentingan rakyat seperti yang terjadi pada pemekaran dogiyai. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat merupakan suatu peluang bagi masyarakat untuk mengembangakan potensi-kreasi dalam pendidikan politik agar dapat berpartisipasi secarah aktif dan mandiri serta mampu melihat persoalan-persoalan politik dengan baik di ranah pembangunan pemerintahan daerahnya. Akan tetapi keterlibatan (partisipasi) masyrakat dalam dinamika pembangunan daerah, sebagai negosiasi antara suprastruktur politik (Pemda-DPRD) dan masyarakat bahwasannya masih jarang ditemukan.

Tantangan partisipasi publik dalam pembutan kebijakan dan proses penyelengaraan pembangunan merupakan tantangan paling dekat yang harus direspon pemerintah kabupaten dan kota untuk dinamika pembangunan daerah itu sendiri.Daerah di tantang mampu mendesain partisipasi publik yang melembaga dengan isu pembangunan yang inovati dengan agenda-agenda pembangunan yang baru yang artinya terjamin dan terlindungi secara normatife, praktif mekanismenya dan di oprasionalkan. Tantangan lainya, yaitu untuk chek and balance antara publik, pemerintah daearah dan DPRD, publik diharapkan mampu mengakses dan melakukan kontrol-pertimbangan, terhadap kinerja pemerintah kabupaten Dogiyai dan DPRD kabupaten Dogiyai. Tentunya kontrol yang dimaksudkan pada hakekatnya bukan mencari kesalahan, melainkan pengawasan terhadap kemajuan yang dicapai, dan dampaknya terhadap daerah secarah keseluruhan sebagai bentuk dinamika pembangunan.

Disamping itu kontrol pun dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah, seperti LSM, partai politik Ormas dan perguruan tinggi yang ada di kabupaten Dogiyai bersama DPRD kabupaten Dogiyai. Mereka mengawasi dan memberikan input dalam kebijakan publik yang merupakan ekspresi kepentingan rakyat.

Peran Perguruan Tinggi (PT) sangat diharapkan dalam pemberdayaan pengembangan sumber daya manusia masyarakat di daerah. Pendidikan dilakukan oleh mahasiswa dan staf pengajar untuk melaksanakan program-program pelatihan meningkatkan sumberdaya manusia di daerah. misalnya pelatihan manejemen dan organisasi, pemberantasan buta huruf, pengadaan perpustakaan daerah. sehingga peran pendidikan secara eksternal akan mendukung keterlibatan masyrakat sebagai subyek perubahan sosial dalam mengahadapi era baru yang syarat dengan bergai tuntutan.

Dengan demikian kebijakan makro pembangunan daerah tidak lagi dibuat berdasarkan pendekatan yang bersifat top dawn atau line item yang merupakan penerjemahan kebijakan sentralisisasi pemerintah pusat. Tidak juga disusun oleh parah ahli pemerintah semata, melainkan melalui suatu horizontal comonication. Yang mana suatu permasalahan yang menyangkut publik hendaknya dibuat dengan partisipasi seluruh masyarakat Dogiyai, DPRD Dogiyai, partai politik, Organisasi sosial dan perguruaan tinggi. Hasil dari dialog horizontal itu kemudian di terjemahkan pemerintah daerah menjadi kebijakan publik yang pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan bersama-sama oleh masyrakat Dogiyai.

Dengan demikian pada akhirnya pertanggungjawaban pemerintah Dogiyai terhadap masyarakat Dogiyai dapat diterima dan kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari aspirasi dan kepentingan sebagian masyarakat sehingga efisiensi, efektifitas dan transparansi pemerintah kabupaten Dogiyai akan menambah akuntabilitas pemerintah daerah kabupaten Dogiyai terhadap masyarakat. Akhirnya secarah umum hal tersebut akan membentuk terciptanya Good Governance. Dengan demikian tantantangan bagi aparat dan aparatur pemerinta serta masyarakat dogiyai nantinya adalah mempehatikan kebijakan yang di keluarkan agar tidak merugikan masyarakat yang merupakan objek dari pembagunan.

Mahasiswa Semester Akhir, AMA Dharmala Yogyakarta

BACA TRUZZ... - TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DOGIYAI

Teknologi Vs Kehidupan Tradisional

Oleh : Jhon B. Dimi

Kebiasaan Masa Lalu dan Kini [Kilas Balik]

Perkembangan zaman [teknologi] yang kian cepat, membuat manusia lebih mengenal era dunia baru dengan cepat pula, ketika manusia memulai kehidupan dengan perkembangan yang serba ada, apapun yang sebelumnya dan seharusnya eksistensinya dipertahankan kini mulai terkikis dimakan zaman dan beralih dengan kebiasaan yang sedang berkembang.

Manusia dahulu (nenek moyang) kita di pedalaman Papua pada umumnya, telah mengenal teknologi tradisional dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka seperti: bertani, berburu serta alat-alat pelengkap lainnya seperti: Kapak (alat tajam) dari batu, Panah, Perahu dan lainnya.

Kebiasaan seperti ini telah dilakukan oleh nenek moyang pedalaman Papua secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hingga kini masih kita lihat dengan jelas tradisional itu. Sayangnya kebiasaan ini, tidak semua orang masih memegangnya. Masa kini seakan-akan tidak menghargai akan cipta, rasa dan karsa dari pendahulu kita [kita semakin melupakan identitas kita sebagai Manusia Seutuhnya yang ada di bumi Papua].

Kebiasaan Masyarakat Dogiyai dan Awal Mengenal Teknologi

Kebiasaan masyarakat Dogiyai di masa lalu adalah berkebun, berternak dan berburu. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya. Hidup mereka sangat tergantung pada alam dan menganggap alam menyediakan segala kebutuhan mereka, dengan demikian terjadi timbal balik antara alam dan manusia yang berdiam sekitarnya. Hukum alam yang diberlakukan oleh nenek moyang menjadi modal utama mereka untuk bersahabat dengan alam itu sendiri, banyak hukum alam yang tidak dituliskan dalam buku namun itu menjadi kewajiban bagi semua orang yang musti di jalankan dan salah satunya seperti larangan. Mungkin kita pernah mendengar larangan dari orang tua untuk tidak melakukan sesuatu seperti; bersuara, membuang ludah dan lainnya, pada tempat yang dianggap keramat [mistik]. Hal dilakukan oleh nenek moyang dahulu yang berdiam di lembah Moanemani dan lereng gunung Mapia.

Semula dengan adanya kebiasaan berkebun kehidupan masyarakat sangat sejahtera, begitupun dengan hasil berternak meningkat pesat, binatang buruanpun berkeliaran setiap pelosok desa bahkan sampai di halaman-halaman rumah. Pokoknya kehidupan dahulu menyenangkan dan suka berbaur satu sama lain, tidak ada musuh yang ada hanyalah saudara dan kawan, hingga banyak kecamatan maupun kabupaten lain ingin mendapatkan makan selalu berdatangan di daerah Dogiyai untuk mencari bahan makanan seperti Petatas, buah-buahan, sayur-sayuran dan hewan peliharaan.

Waktupun terus berjalan seiring bergantinya hari, hingga beberapa tahun yang silam masyarakat Dogiyai mengenal mesin penggiling kopi. Dengan adanya Mesin Penggiling Kopi, masyarakat telah mengenal salah satu alat/mesin modern (industry menengah), darisitulah mulai berkembang dengan bertani Kopi dan hasil tani yang dihasilkan, diolah sendiri dengan mesin giling, lalu diproduksi menjadi kopi bungkusan yakni dengan sebutan nama “Kopi Murni Moanemani” hingga telah dipasarkan keluar daerah Moanemani diberbagai kota dalam Papua dan bahkan sampai keluar negeri. Ini adalah kebanggaan tersendiri yang dimiliki oleh Masyarakat adat, alam dan tanah Dogiyai.

Dampak-Dampak Teknologi

Perlu disadari bahwa Teknologi zaman sekarang banyak menimbulkan malapetaka yang dapat menghancurkan Masyarakat, Alam dan Tanah. Disini yang perlu kita kroscek bersama bahwa jenis Teknologi apa, yang sebetulnya cocok di Tanah Dogiyai, dilihat dari alamnya, dan letak wilayahnya berupa Lembah dan Lereng-lereng gunung.
Dengan adanya pemekaran Kabupaten, dengan jelas kita tahu secara seksama bahwa akan ada Teknologi modern yang berdatangan seperti perusahaan-perusahan penambangan liar yang menggali hasil alam, penebangan pohon secara liar dan lain sebagainya. Untuk mengantisipisi hal ini, agar tidak terjadi sesuatu yang menghancurkan banyak orang, Pemerintah Daerah perlu memerhatikan dampak-dampak yang bisa saja terjadi di kemudian hari, dengan melihat letak geografis Kabupaten Dogiyai.
Teknologi membawa dua dampak bagi kehidupan manusia yakni : dampak positif dan dampak negatif.

a. Dampak Positif
Dampak positif adalah sesuatu yang menurut manusia adalah sangat baik dan dapat menguntungkan banyak orang.
Ketika dengan mendatangkan Teknologi serba ada dapat menimbulkan berbagai perubahan bagi daerah itu sendiri, seperti gedung-gedung bertingkat, alat-alat transportasi yang modern dan industry-industry menengah lainnya, yang lebih menguntungkan bagi masyarakat adalah dapat mengurangi pengangguran di daerah itu sendiri.

b. Dampak Negatif
Dampak negatif adalah sesuatu yang menurut manusia adalah buruk dan dapat merugikan/menghancurkan habitat alam.
Ketika Alam telah dihancurkan oleh industry lainnya, apa yang akan dilakukan oleh masyarakat setempat, yang jelas bahwa hampa.

Telah diketahui bahwa industry adalah penghancur habitat alam, dan sudah banyak contoh yang terjadi di berbagai daerah yang telah merusak lingkungan dengan adanya eksploitasi/penambangan alam, sebut saja PT. Freeport Indonesia di Timika, merupakan perusahan yang banyak merugikan habitat alam.

Pengalaman Menjadi Acuan, Solusi Penulis Untuk Pemerintah Daerah Dogiyai

Berbagai kasus telah kita ketahui bersama dari dahulu hingga saat ini, nenek moyang kita telah memberikan teladan kepada kita tentang, bagaimana cara berkebun, berternak dan berburu, kebiasaan ini telah ada dan hingga saat ini pun masih ada.
Sedikit telah saya bahas diatas dari kebiasaan tete dan nenek moyang kita, dan dampak yang akan terjadi ketika adanya Teknologi.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
1. Stop janji/tandatangan kontrak kerja sama dengan perusahaan asing tanpa sepengetahuan masyarakat setempat, Kembangkan “Kopi Murni Moanemani” yang hadir terlebih dahulu sebelum hadirnya kabupaten.
2. Industry yang boleh beroperasi di daerah Dogiyai hanyalah industry menengah, Budayakan berkebun, berternak dan berburu bagi masyarakat daerah setempat, bukannya tanah yang ada hanya dibuat untuk gedung-gedung mewah.

Dengan harapan dan kerinduan masyarakat, alam, dan tanah dogiyai tercapai. Guna mencapai masyarakat Dogiyai yang akur, bersahabat dan sejahtera di tanahnya sendiri. (semoga).!!!

Mahasiswa Semester Akhir, Jurusan Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional [STTNAS] Yogaykarta.

BACA TRUZZ... - Teknologi Vs Kehidupan Tradisional

Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai Jawa-Bali Menuntut Janji Beasiswa

Berhubung janji yang pernah diungkapkan oleh pihak utusan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai membuat Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai di kota Jawa-Bali bertanya-tanya. Janji tersebut adalah di tahun 2010 akan ada beasiswa bagi setiap pelajar dan mahasiswa serta tugas akhir atau bantuan dana bagi mahasiswa yang menyusun skripsi. Ungkapan ini langsung dating dari Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai ketika menghadiri pengesahan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai [IPMADO] Se-Jawa-Bali di Yogyakarta (30/01) tahun lalu.

Begitu ungkapan itu diucapkan oleh petinggi/pejabat di Kab. Dogiyai, pelajar serta mahasiswa asal Dogiyai yan hadir saat itu menyambut dengan baik dengan bertepuk tangan memecah kesunyiannya ruangan. Tiga orang utusan pemerinta kabupaten Dogiyai yang hadir masing-masing, Drs. Fabianus Yobee [Sekda. Kab. Dogiyai], Herman Kayame [Kabag. Pembangunan Kab. Dogiyai] serta Wihelmus Degai [Intelektual Kab. Dogiyai]. Bagaimana tidak? 80% atau bahkan 90% pelajar dan mahasiswa asal Dogiyai adalah orang tuanya berasal dari ekonomi lemah/petani. Hanya karena nekat anggotalah yang menjadikan dasar untuk hidup mandiri mencari ilmu di rantauan.


Waktupun terus berjalan, hingga saat ini memasuki pertangan tahun 2010 masih belum juga adanya tanda-tanda akan janji yang pernah diungkapkan. Melihat kenyataan ini, banyak pelajar dan mahasiswa atau yang sedang menempuh skripsi terus mempertanyakan. Pesan singkat dan telpon kepada BPH IPMADO yang menjadi payung terus dituntut agar mempertanyakan kepada pihak yang dijanjikan agar menuntut akan janji tersebut.

Mengingat tuntutan dari anggota akan janji beasiswa dan bantuan dana skripsi ini beberapa kali BPH mempertanyakan kepada pihak berwajib [Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai], namun jawabannya saling over kesana-kemari. Ketika menanyakan hal itu kepada kepala dinas pendidikan jawabannya “ hal itu bukan kami yang janjikan, silakan menghubungi pihak yang menjanjikan kalian” begitu juga sebaliknya, ketika menghubungi sekretaris daerah jawabannya” silahkan tanyakan kepada kepala dinas pendidikan karena itu merupakan tugasnya dinas pendidikan”. Kami jadi pusing dan kami bukan seperti bola yang dengan seenaknya diover kesana-kemari.

Jawaban ini mengundang banyak pertanyaan dari setiap anggota pelajar dan mahasiswa Dogiyai di Jawa dan Bali, dan berikut kutipan-kutipan pesan singkat yang masuk ke ponsel BPH IPMADO untuk menanggapi masalah janji beasiswa dan bantuan dana tugas akhir:
Frans Kedeikoto atau orang yang sering disapa Tomoki ini, meminta agar perlu membicarakan dan sepakat untuk kelanjutannya, apakah perlu menghadirkan pihak yang dijanjikan ataukah mhasiswa merapat ke Dogiyai dan aksi menuntut janji tersebut. Nada yang sama datang juga dari Isak waine hal ini tidak perlu dibiarkan begitu saja, kita harus tuntut akan janji yang pernah diucapkan itu, mahasiswa jurusan kesehatan masyarakat ini meminta mahasiswa yang ada seluruh kota studi yang tersebar di Indonesia bersatu dan menuntut, karena jika dibiarkan begitu saja, maka ke depannya para pejabat daerah akan melakukan seenaknya saja. Jack Mote yang juga mahasiswa yang sedang menyusun skripsi meminta agar melakukan demo besar-besaran dari kota studi yang ada di Indonesia di depan kantor bupati, karena tahun 2010 sudah berjalan pertengaan tahun masih belum juga adanya tanda-tanda dari janji yang pernah mereka ungkapkan.

Begitupun dengan Yakonias Adii, kabupaten Dogiyai dengan pemekaran kabupaten baru tidak ada bedanya, namun mengapa kabupaten baru yang hampir secara bersamaan dimekarkan memberikan beasiswa serta bantuan dana tugas akhir? Apa yang terjadi sebenarnya diantara para pejabat yang ada di Dogiyai? mahasiswa yang juga sedang menyelesaikan [skripsi] S1 di Universitas PGSD Yogyakarta ini mengatakan agar mahasiswa harus menuntut atas janji tersebut, karena ini merupakan hak mahasiswa yang berasal dari kabupaten Dogiyai. senada juga diucapkan oleh Kendi Edowai, Lidia Adii, dan Andreas Pigai.

Sedangkan Emanuel Tebai, salah satu mahasiswa asal Bandung ini mengatakan agar meminta penjelasan minimal mempertanyakan dengan surat resmi untuk menindak lanjuti atas janji beasiswa dan tugas akhir tersebut, dan meminta jaminannya dari pihak terkait. Selvi Waine mahasiswi asal Surabaya mengatakan ini merupakan kabupaten baru dan membutuhkan banyak mahasiswa yang siap pakai di daerah nantinya, maka pemerintah jangan menghambat putra-putri Dogiyai yang ingin melanjutkan kuliah dengan janji-janji seperti ini.

Terkait masalah ini BPH IPMADO sudah memenuhi permintaan pemerintah berupa data seluruh pelajar dan mahasiswa yang diminta, kenapa sekarang terjadi seperti in? jangan salahkan mahasiswa jika dalam waktu dekat mahasiswa Jawa-Bali atau mahasiswa se-Indonesia melakukan aksi besar-besaran di depan kantor bupati Dogiyai, karena mereka [mahasiswa, red] menuntut apa yang menjadi hak dan menuntut akan janji tersebut. [Egeidaby].

BACA TRUZZ... - Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai Jawa-Bali Menuntut Janji Beasiswa